Ekonom Sebut Tim Ekonomi Jokowi Kurang Ideal Ekonom INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara (paling kanan) saat diskusi Kabinet Indonesia Maju dan PR Bangsa di Gedung Parlemen. (ANTARA/ Sella Panduarsa Gareta)

MerahPutih.com - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, tim ekonomi yang ditunjuk Presiden Joko Widodo kurang ideal untuk merespons tantangan ekonomi domestik maupun global.

“Karena ada tekanan partai politik, kabinet yang harusnya diisi oleh profesional, khususnya kami mencermati bidang ekonomi, yang bisa diandalkan justru hanya satu orang yakni Ibu Sri Mulyani Indrawati,” kata Bhima pada diskusi bertajuk ‘Kabinet Indonesia Maju dan PR Bangsa’ di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10), dikutip Antara.

Baca Juga:

Pakar: Sri Mulyani Tahu Betul Struktur Ekonomi Indonesia

Bhima memaparkan sejumlah tantangan yang harus diantisipasi tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju, di antaranya terkait investasi, di mana daya saing global Indonesia merosot ke posisi 50 pada 2019 dari sebelumnya di posisi 45 pada 2018 menurut laporan World Economic Forum (WEF).

Pecahan uang rupiah. (Foto: ANTARA/Shutterstock/pri)
INDEF menilai tim ekonomi Presiden Jokowi kurang ideal. (Foto: ANTARA/Shutterstock/pri)

“Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah bagaimana mengejar ketertinggalan dari negara lain yang terus melakukan improvisasi terhadap daya saingnya,“ ungkap Bhima.

Selain itu terkait infrastruktur, Bhima menilai dampak pembangunannya belum signifikan terhadap perekonomian, karena pengerjaannya didominasi oleh BUMN.

Hal lain yang juga perlu disoroti adalah ketergantungan terhadap pembiayaan dari utang, khususnya utang luar negeri yang tidak disertai dengan peningkatan devisa.

“Karena tadi, infrastruktur yang dibangun, yang harusnya bisa mendorong sektor industri manufaktur, tapi ternyata utilitasnya relatif rendah,” ungkap Bhima.

Terkait kemudahan berbinis di Indonesia, menurut Bhima, belum ada upaya berarti yang dilakukan, terlebih Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saat ini berada di bawah Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi.

Bhima memandang, selaiknya BKPM tetap berada di bawah Kementerian Koordinasi Perekonomian mengingat BKPM sangat berkaitan dengan bidang industri dan perdagangan.

“Kalau di bawah Kemenko Kemaritiman, ini menimbulkan kebingungan. Perlu hati-hati mengubah nomenklatur. BKPM idealnya tetap berada di bawah Kemenko Perekonomian,” ujar Bhima.

Baca Juga:

Perkuat Ekonomi Digital, Menkominfo Soroti Ancaman Cyber Crime

Kemudian, terkait upaya mendongkrak ekspor, Bhima memandang hal ini akan menjadi tantangan besar, mengingat menteri dan wakil menteri di tim ekonomi Jokowi sedikit yang berasal dari kalangan profesional.

Kendati demikian, kinerja tim ekonomi Jokowi perlu diberi waktu untuk membuktikan kinerjanya, yang nantinya dapat diukur dengan indikator-indikator ekonomi, di antaranya data neraca perdagangan.

Sri Mulyani memberikan pernyataan setelah bertemu dengan Presiden Jokowi atas penunjukannya kembali menjadi Menteri Keuangan, di Istana Negara, Selasa (22/19). (ANTARA/Desca Lidya Natalia/Sw)
Sri Mulyani memberikan pernyataan setelah bertemu dengan Presiden Jokowi atas penunjukannya kembali menjadi Menteri Keuangan, di Istana Negara, Selasa (22/19). (ANTARA/Desca Lidya Natalia/Sw)

“Jadi kalau 100 hari ke depan neraca perdagangan kita tidak membaik dan justru memburuk, defisit perdagangan kita memburuk, maka ini akan menjadi evaluasi untuk melakukan reshuffle kabinet ke depan,” ujarnya.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2019 juga dapat menjadi patokan apakah tim ekonomi yang dibentuk tersebut mampu menjawab tantangan ekonomi global atau tidak.

“Kita lihat apakah sampai akhir tahun pertumbuhan ekonomi kita bisa terjaga setidaknya 5 persen, atau justru turun dibawah lima persen, itu akan lebih buruk,” tukas Bhima. (*)

Baca Juga:

Airlangga Hartarto Jadi Menko Perekonomian, Berikut Profil Lengkapnya



Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH