Ekonom Kritik DPR Yang Mau Bikin Dewan Moneter di RUU BI Bank Indonesia. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Wacana pembentukan Dewan Moneter yang akan dimasukan dalam revisi UU Bank Indonesia, memdapat sorotan publik dan para ekonomo, yang menilai keberadaan dewan tersebut bakal menyalahi aturan.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengatakan, revisi Undang Undang Nomor 23 Tahun1999 tentang Bank Indonesia sebagai respons atas pelambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19, bertentangan dengan UUD 1945 pasal 23D.

UUD 1945 pasal 23D, tegas ia, menyebutkan negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur oleh UU. Hal itu kemudian diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 pasal 4 ayat 2 yaitu Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.

Baca Juga:

Pemerintah Siapkan Skenario Pemulihan Ekonomi Sampai 2021

DPR, kata Faisal, memiliki pemahaman yang salah dalam memberi respons terhadap krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 karena sebenarnya sektor keuangan masih berada pada kondisi yang baik.

“Apa salahnya moneter ini? Semua kita lihat tadi kan enggak ada salah moneter karena yang salah tax ratio kecil, turun terus, gagal menarik pajak dari sektor ekonomi yang terus tumbuh,” kata Faisal Basri dikutip dari Kantor Berita Antara.

Faisal menyarankan, DPR fokus pada upaya-upaya pemerintah dalam menangani COVID-19 karena akan memberikan dampak berantai pada berbagai sektor dan pertumbuhan ekonomi.

“Sektor-sektor lain tidak semakin buruk kalau COVID-19 nya bisa diselesaikan dengan cepat,” tegas Faisal Basri.

Ekonom Faisal Basri
Ekonom Faisal Basri. (Foto: Antara).

Ia menegaskan, semakin cepatnya pemerintah memberi kepastian terkait berakhirnya COVID-19 maka akan semakin cepat juga masyarakat menggunakan uangnya untuk melakukan konsumsi.

Saat ini, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan masih sangat tinggi yaitu 8 persen, yang mengindikasikan masyarakat lebih banyak menabung untuk berjaga-jaga daripada melakukan konsumsi.

“Itu karena masyarakat menghadapi ketidakpastian selesainya COVID-19. Masalahnya di fiskal dan kementerian teknis, tapi ini moneter yang diobok-obok solusinya," tegasnya.

DPR berencana untuk merevisi UU Bank Indonesia. salah satu isu yang dimasukan DPR adalah Independensi Bank Indonesia. Independensi bank Indonesia, menurut DPR tetap harus sejalan dengan program pemerintah. DPR juga ingin BI tidak hanya bekerja buat stabilisasi rupiah tapi juga pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran.

Baca Juga:

Jokowi Bentuk Tim Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Epidemiolog UI Minta Anies Hati-hati Terapkan New Normal di Jakarta
Indonesia
Epidemiolog UI Minta Anies Hati-hati Terapkan New Normal di Jakarta

"Jadi lebih baik hati-hati. Yakinkan itu semuanya sudah aman, semua kasus bisa diisolasi, semua PDP dan ODP bisa dikarantina," ucapnya.

Polisi Pakai Gas Air Mata, Sejumlah Pendemo Dilarikan ke Rumah Sakit
Indonesia
Polisi Pakai Gas Air Mata, Sejumlah Pendemo Dilarikan ke Rumah Sakit

Puluhan pendemo di Harmoni, Jakarta Pusat terkapar setelah aparat kepolisian memukul mundur menggunakan gas air mata.

Menteri Wishnutama Siapkan Hotel untuk Tempat Inap Dokter dan Relawan COVID-19
Indonesia
Menteri Wishnutama Siapkan Hotel untuk Tempat Inap Dokter dan Relawan COVID-19

Wishnu mengatakan kerja sama dengan jaringan hotel ini diharapkan dapat memberikan tempat istirahat yang nyaman bagi petugas medis

Ini Bahaya yang Terjadi jika Terjadi Stigma Negatif Soal Corona di Masyarakat
Indonesia
Ini Bahaya yang Terjadi jika Terjadi Stigma Negatif Soal Corona di Masyarakat

Seluruh msyarakat harus melawan stigma dengan tidak mendiskriminasi dan mengucilkan tenaga kesehatan dan orang-orang yang terpapar COVID-19

Karena Corona, Said Didu Bisa Diperiksa di Rumahnya
Indonesia
Karena Corona, Said Didu Bisa Diperiksa di Rumahnya

Said Didu meminta tim penyidik memeriksa di kediamannya.

Perkembangan COVID-19 Juni, Angka Positivity Rate Lebih Rendah daripada Bulan Mei
Indonesia
Perkembangan COVID-19 Juni, Angka Positivity Rate Lebih Rendah daripada Bulan Mei

Secara nasional positivity rate Indonesia mencapai 12% yang masih di atas standar positivity rate yang ditetapkan WHO yaitu sebesar 5%

Wagub DKI Berterima Kasih Pusat Mau Tekel Bansos Corona 1,3 Juta KK
Indonesia
Wagub DKI Berterima Kasih Pusat Mau Tekel Bansos Corona 1,3 Juta KK

Dari 2.153.196 KK penerima bansos COVID-19, nanti dibantu Pemerintah Pusat 1,3 juta, sisanya ditekel Pemprov DKI

Ganjar Siapkan 21 Orang Duduki Jabatan Plh Wali Kota dan Bupati
Indonesia
Ganjar Siapkan 21 Orang Duduki Jabatan Plh Wali Kota dan Bupati

Terkait jadwal pelantikan wali kota/bupati definitif, Ganjar mengaku belum mengetahuinya. Ia masih menunggu juga surat resmi dari Mendagri.

Positivity Rate Capai 10 Persen, Pimpinan DPRD DKI Minta Anies Kunci Lagi Jakarta
Indonesia
Positivity Rate Capai 10 Persen, Pimpinan DPRD DKI Minta Anies Kunci Lagi Jakarta

Peningkatan kasus COVID-19 lantaran Pemprov DKI lemah dalam melakukan pengawasan masa PSBB transisi.

Moeldoko Bocorkan Alasan Jokowi Pilih Komjen Listyo Jadi Kapolri
Indonesia
Moeldoko Bocorkan Alasan Jokowi Pilih Komjen Listyo Jadi Kapolri

Moeldoko memastikan bahwa dalam memilih nama calon Kapolri, Presiden telah membuat penilaian secara luas, baik dari jarak dekat, jarak jauh, penilaian keseharian, hingga pengalaman-pengalaman empiris calon.