Ekonom Indef Sebut Anggaran Pertahanan Rp 1.700 Triliun Tidak Masuk Akal Menhan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/6/2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.

MerahPutih.com - Rencana anggaran pertahanan sebesar USD 124.995.000 atau sekitar Rp 1.788,2 triliun yang tertuang dalam rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2040 atau Alpalhankam dinilai di luar kepantasan.

Demikian disampaikan oleh ekonom senior INDEF yang juga Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini menanggapi besaran anggaran guna melakukan modernisasi alutsista yang digagas oleh Kementerian Pertahanan pimpinan Prabowo Subianto.

"Menurut saya rencana anggaran pertahanan dan keamanan sampai Rp 1.700 triliun rupiah sudah di luar kepantasan, momentumnya salah karena sedang krisis COVID-19, tidak layak karena APBN sekarat dan syarat utang dan tidak masuk di akal sehat," kata Didik kepada wartawan, Kamis, (3/6).

Baca Juga:

Kementerian PUPR Minta Anggaran Rp13,6 Triliun Buat Padat Karya Tunai di 2022

Didik mengingatkan, pandemi COVID-19 telah meruntuhkan banyak pilar sosial kemasyarakatan dan sangat memerlukan dukungan dibandingkan dengan melipatgandakan anggaran untuk pertahanan dan keamanan.

"Tingkat kemiskinan naik sangat tinggi akibat COVID-19 karena sistem produksi runtuh, pengangguran terbuka meningkat dari 5 persen menjadi sekitar 8 persen. Pengangguran terselubung juga sangat besar mengingat tingkat pertumbuhan ekonomi masih negatif. Yang bekerja penuh turun dari 71 persen menjadi 64 persen sehingga sisanya menjadi penganggur terbuka dan terselubung," beber dia.

Menhan Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis, (24/10) (Foto: antaranews)
Menhan Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis, (24/10) (Foto: antaranews)

Ia juga menegaskan, dalam keadaan seperti ini, tidak pantas anggaran tersebut diajukan dalam jumlah yang sangat besar dan menguras anggaran sosial, pendidikan, kesehatan, daerah dan sebagainya.

"Jika anggaran ini disetujui Komisi I DPR, maka wakil rakyat pun tidak tahu diri dan kurang mengukur kepantasan dengan kondisi prihatin pada saat ini," tegasnya.

Baca Juga:

Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi Masih Lambat

Didik menambahkan, sampai tahun 2022, DPR tidak memiliki hak budget lagi sesuai perppu dan undang-undang sehingga tidak bisa mengubah angka satu rupiah pun dari yang sudah diusulkan pemerintah.

"Ini masalah salah kaprah lain yang melanggar undang-undang dasar di mana hak budget DPR diamputasi," kata Didik menandaskan. (Pon)

Baca Juga:

Pemkot Jakbar Bangun 2 Taman Maju Bersama, Anggaran Capai Rp5,2 Miliar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BPBD Sleman Ungsikan Ratusan Warga Lereng Merapi
Indonesia
BPBD Sleman Ungsikan Ratusan Warga Lereng Merapi

BPBD Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengungsikan ratusan warga yang tinggal di lereng Gunung Merapi.

Syarat Pasien COVID-19 Isolasi Mandiri Gratis di Hotel
Indonesia
Syarat Pasien COVID-19 Isolasi Mandiri Gratis di Hotel

Kemenparekraf akan kembali bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan industri perhotelan untuk menyiapkan akomodasi bagi pasien konfirmasi tanpa gejala untuk melakukan isolasi mandiri.

Vaksin AstraZeneca Dihentikan, Wagub DKI: Kita Ikuti Aturan Pempus
Indonesia
Vaksin AstraZeneca Dihentikan, Wagub DKI: Kita Ikuti Aturan Pempus

Pemprov DKI Jakarta mengaku mengikuti keputusan pemerintah pusat (pempus) yang menghentikan vaksin COVID-19 AstraZeneca batch (kumpulan produksi) CTMAV547.

Polisi Perpanjang Masa Penahanan Pendiri Pasar Muamalah Depok
Indonesia
Polisi Perpanjang Masa Penahanan Pendiri Pasar Muamalah Depok

Pengungkapan kasus berawal dari video yang viral di media sosial

Gempa Magnitudo 5,9 Guncang Pangandaran
Indonesia
Gempa Magnitudo 5,9 Guncang Pangandaran

Gempa dengan magnitudo 5,9 yang terjadi di laut Jawa tepatnya 90 kilometer barat daya Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, pada Minggu (25/10).

Perang Ego Pusat dan DKI Jakarta Tangani COVID-19
Indonesia
Perang Ego Pusat dan DKI Jakarta Tangani COVID-19

Teranyar, Presiden Joko Widodo, menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menangani COVID-19 di sembilan provinsi yang berkontribusi besar terhadap total kasus secara nasional.

Sembuh Dari Sakit, Muhamad Gelar Kampanye Perdana Pilkada Tangsel
Indonesia
Sembuh Dari Sakit, Muhamad Gelar Kampanye Perdana Pilkada Tangsel

Muhamad-Saraswati Djojohadikusumo janji dijalankan pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Nyata Pengabdiannya, Gotong royong.

Anji Positif THC, Ganjanya Masih Disimpan di Bandung
Indonesia
Anji Positif THC, Ganjanya Masih Disimpan di Bandung

Anji mengaku juga meletakan narkotikanya di salah satu tempat di Bandung

Postingan Terakhir Menteri KKP Edhy Prabowo di Amerika Sebelum Ditangkap KPK
Indonesia
Postingan Terakhir Menteri KKP Edhy Prabowo di Amerika Sebelum Ditangkap KPK

Siang tadi waktu Amerika, saya menyaksikan penandatanganan kerjasama antara KKP dengan Oceanic Institute of Hawaii Pacific University.

Masyarakat Disarankan tidak Pakai Masker Scuba, Ini Penjelasannya
Indonesia
Masyarakat Disarankan tidak Pakai Masker Scuba, Ini Penjelasannya

Masker scuba yang ramai dipakai oleh warga di tengah pandemi COVID-19 ternyata tidak efekti tangkal virus corona.