Ekonom Indef Sebut Anggaran Pertahanan Rp 1.700 Triliun Tidak Masuk Akal Menhan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/6/2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.

MerahPutih.com - Rencana anggaran pertahanan sebesar USD 124.995.000 atau sekitar Rp 1.788,2 triliun yang tertuang dalam rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2040 atau Alpalhankam dinilai di luar kepantasan.

Demikian disampaikan oleh ekonom senior INDEF yang juga Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini menanggapi besaran anggaran guna melakukan modernisasi alutsista yang digagas oleh Kementerian Pertahanan pimpinan Prabowo Subianto.

"Menurut saya rencana anggaran pertahanan dan keamanan sampai Rp 1.700 triliun rupiah sudah di luar kepantasan, momentumnya salah karena sedang krisis COVID-19, tidak layak karena APBN sekarat dan syarat utang dan tidak masuk di akal sehat," kata Didik kepada wartawan, Kamis, (3/6).

Baca Juga:

Kementerian PUPR Minta Anggaran Rp13,6 Triliun Buat Padat Karya Tunai di 2022

Didik mengingatkan, pandemi COVID-19 telah meruntuhkan banyak pilar sosial kemasyarakatan dan sangat memerlukan dukungan dibandingkan dengan melipatgandakan anggaran untuk pertahanan dan keamanan.

"Tingkat kemiskinan naik sangat tinggi akibat COVID-19 karena sistem produksi runtuh, pengangguran terbuka meningkat dari 5 persen menjadi sekitar 8 persen. Pengangguran terselubung juga sangat besar mengingat tingkat pertumbuhan ekonomi masih negatif. Yang bekerja penuh turun dari 71 persen menjadi 64 persen sehingga sisanya menjadi penganggur terbuka dan terselubung," beber dia.

Menhan Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis, (24/10) (Foto: antaranews)
Menhan Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis, (24/10) (Foto: antaranews)

Ia juga menegaskan, dalam keadaan seperti ini, tidak pantas anggaran tersebut diajukan dalam jumlah yang sangat besar dan menguras anggaran sosial, pendidikan, kesehatan, daerah dan sebagainya.

"Jika anggaran ini disetujui Komisi I DPR, maka wakil rakyat pun tidak tahu diri dan kurang mengukur kepantasan dengan kondisi prihatin pada saat ini," tegasnya.

Baca Juga:

Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi Masih Lambat

Didik menambahkan, sampai tahun 2022, DPR tidak memiliki hak budget lagi sesuai perppu dan undang-undang sehingga tidak bisa mengubah angka satu rupiah pun dari yang sudah diusulkan pemerintah.

"Ini masalah salah kaprah lain yang melanggar undang-undang dasar di mana hak budget DPR diamputasi," kata Didik menandaskan. (Pon)

Baca Juga:

Pemkot Jakbar Bangun 2 Taman Maju Bersama, Anggaran Capai Rp5,2 Miliar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Berikut Temuan Terakhir Komnas HAM Terkait Tewasnya 6 Laskar FPI
Indonesia
Berikut Temuan Terakhir Komnas HAM Terkait Tewasnya 6 Laskar FPI

Tim pemantauan dan penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan tujuh butir proyektil dan empat butir selongsong dari TKP penembakan enam laskar FPI.

Kabareskrim Jamin Obat Terapi COVID-19 Masih Terkendali
Indonesia
Kabareskrim Jamin Obat Terapi COVID-19 Masih Terkendali

Kami mohon atensinya dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Anies Sosok Capres Terkuat 2024, Pengamat Beberkan Lima Catatan Penting
Indonesia
Anies Sosok Capres Terkuat 2024, Pengamat Beberkan Lima Catatan Penting

"Jadi hasil survei tersebut tidak mewakili pendapat seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih," ujarnya

BMKG Perkirakan 18 Wilayah di Tanah Air Berpotensi Terjadi Cuaca Ekstrem
Indonesia
BMKG Perkirakan 18 Wilayah di Tanah Air Berpotensi Terjadi Cuaca Ekstrem

Waspada juga tingginya suhu udara yang berpotensi kebakaran hutan dan lahan

Jokowi Tegaskan Tak Ada Tempat untuk Kelompok Kriminal Bersenjata
Indonesia
Jokowi Tegaskan Tak Ada Tempat untuk Kelompok Kriminal Bersenjata

Brigjen TNI I Gusti Putu Danny pada Minggu (25/4) terjebak aksi saling tembak

Hari Ini, Mantu Jokowi Dilantik Jadi Wali Kota Medan
Indonesia
Hari Ini, Mantu Jokowi Dilantik Jadi Wali Kota Medan

Setelah pelantikan di hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB, kami kembali menggelar rapat paripurna pidato sambutan wali kota Medan di Kantor DPRD Medan.

Ini Alasan Nurhadi Hantam Anak Buah Firli Bahuri
Indonesia
Ini Alasan Nurhadi Hantam Anak Buah Firli Bahuri

Petugas Rutan sudah melaporkan Nurhadi ke polisi

Muktamar NU Ke-34 Terimbas PPKM Level 3, PBNU Gelar Musyawarah Terbatas
Indonesia
Muktamar NU Ke-34 Terimbas PPKM Level 3, PBNU Gelar Musyawarah Terbatas

PBNU menggelar musyawarah terbatas untuk membahas kepastian pelaksanaan Muktamar Ke-34.

Tarif Antarmoda di DKI Diusulkan Rp 15 Ribu Sekali Jalan
Indonesia
Tarif Antarmoda di DKI Diusulkan Rp 15 Ribu Sekali Jalan

pengguna transportasi di bawah jaringan pembayaran JakLingko, seperti PT KCI (Kereta Commuter Indonesia), MRT, LRT dan TransJakarta akan mendapatkan tarif yang lebih terjangkau, dengan penerapan sistem pembayaran terintegrasi mulai Maret 2022.

100 Hari Kerja, Jenderal Listyo Rombak Seluruh Pelayanan Publik di Kantor Polisi
Indonesia
100 Hari Kerja, Jenderal Listyo Rombak Seluruh Pelayanan Publik di Kantor Polisi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan penggalangan internal dan eksternal di hari pertamanya menjabat sebagai Kapolri.