Ekonom Desak Transparansi Tender Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KPK Diminta Segera Turun Tangan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
Ekonom Desak Transparansi Tender Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KPK Diminta Segera Turun Tangan

Kereta Cepat Whoosh. (Foto: Dok. KCIC)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) diduga kuat terindikasi adanya tindak pidana korupsi. Ekonom Anthony Budiawan menilai ada kejanggalan sejak awal perencanaan proyek ini.

"Proyek KCJB yang kontroversial ini diduga untuk memenangkan penawaran dari pihak luar yang lebih mahal, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah sangat besar," kata Anthony dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/10).

Baca juga:

KPK Ngaku Mulai Lakukan Penyelidikan Utang Kereta Cepat, Siapa Yang Dibidik?

Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) ini menjelaskan bahwa selama 10 tahun pertama, KCJB hanya akan membayar komponen bunga pinjaman, tanpa membayar cicilan pokok. Akibatnya, jumlah bunga pinjaman yang dibayarkan akan sama besarnya sepanjang periode tersebut.

"Setelah cicilan pokok pinjaman mulai dibayar, jumlah bunga pinjaman yang dibayar berkurang seiring dengan berkurangnya sisa pinjaman," ujar Anthony.

Dugaan Kerugian Negara dan Tuntutan Transparansi

Menurut Anthony, upaya memenangkan pihak Tiongkok, yang penawarannya jelas lebih mahal 4,51 miliar AS dibandingkan penawaran dari Jepang, merupakan tindakan yang nyata dan pasti merugikan keuangan negara.

Dengan asumsi kurs Rp 16.000 per dolar AS, perkiraan kerugian keuangan negara akibat selisih harga ini mencapai Rp 73,5 triliun. Kerugian negara yang pasti dan nyata ini, lanjutnya, bahkan belum termasuk dugaan markup atau penggelembungan harga yang diestimasi bisa mencapai 2 miliar dolar AS.

Baca juga:

KPK Dorong Mahfud MD Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh

Melihat total kerugian keuangan negara yang sedemikian besar, rakyat tidak boleh tinggal diam. Rakyat menuntut agar siapa pun yang terlibat dalam 'permainan' ini harus dihukum seberat-beratnya.

"KPK harus segera menyelidiki dan menyidik dugaan kasus korupsi jumbo ini, sebelum rakyat marah," sebut Anthony.

Ia menekankan pentingnya transparansi dalam penyelidikan dan penyidikan, terutama dalam membuka proses tender dan penunjukan pemenang proyek, serta bagaimana dan sejak kapan konsorsium BUMN Indonesia (PSBI) dilibatkan dalam proyek ini.

#Kereta Cepat #Kereta Cepat Jakarta-Bandung #KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
KPK menggeledah kantor DLH Klaten pada Kamis (29/10). Penyidik KPK membawa dua koper berisi barang bukti.
Soffi Amira - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
Indonesia
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Ruwiya mengaku belum memperoleh informasi secara lengkap mengenai barang atau data yang dibawa tim KPK dari kantor tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Dunia
46 Orang Tewas dalam Tabrakan Kereta Api di Spanyol, Ini Kronologinya
Sebanyak 46 orang dilaporkan tewas dalam tabrakan dua kereta api di Toledo, Spanyol. Perdana Menteri Pedro Sanchez menyampaikan keprihatinan atas insiden tersebut.
Yusuf Abdillah - Rabu, 28 Oktober 2026
46 Orang Tewas dalam Tabrakan Kereta Api di Spanyol, Ini Kronologinya
Indonesia
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Di tengah kegiatan penggeledahan, aktivitas pelayanan dan pekerjaan pegawai di kantor tersebut masih berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Indonesia
KPK Masih Tutup Rapat Jadwal Panggilan Pemeriksaan Ketiga Nusron Wahid
KPK masih merahasiakan jadwal pemanggilan ketiga Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek info selengkapnya!
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Masih Tutup Rapat Jadwal Panggilan Pemeriksaan Ketiga Nusron Wahid
Indonesia
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Ia menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan BNPB.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Indonesia
Dilepas Pasca-OTT, Sestama BNPB Rustian Kembali Diperiksa KPK Lagi Hari Ini
Sestama BNPB Rustian kembali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi dana siap pakai penanganan bencana usai sempat dilepas saat OTT. Cek faktanya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Oktober 2026
Dilepas Pasca-OTT, Sestama BNPB Rustian Kembali Diperiksa KPK Lagi Hari Ini
Indonesia
Usul Cerdas KPK di RUU Perampasan Aset: Harta Pejabat di Luar LHKPN Bisa Dirampas Negara
KPK mengusulkan RUU Perampasan Aset agar berwenang menyita harta pejabat yang tidak dilaporkan di LHKPN. Simak ulasan dan fakta hukum lengkapnya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Oktober 2026
Usul Cerdas KPK di RUU Perampasan Aset: Harta Pejabat di Luar LHKPN Bisa Dirampas Negara
Berita Foto
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Tersangka Direktur PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WBE) Suhendrik, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 23 Oktober 2026
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Bagikan