Effendi Simbolon Tuding Pemerintah Tak Transparan Susun APBNP 2015 Effendi Simbolon Kritik Pemerintah Soal APBNP 2015 (Foto:Antarafoto)

Merahputih Nasional - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon kembali mengkritik pemerintah. Kritikannya kali ini dia menyebut bahwa pemerintah tidak transparan dalam menyusun APBNP 2015. Menurut Effendi, proses pengajuan APBNP 2015 yang diajukan pemerintah untuk disahkan dalam paripurna DPR RI cenderung melampaui prosedur dan tata aturan formal.

"Kalo mau jujur nggak bisa kita sahkan hari ini. Karena tata cara prosesnya dari komisi ke Banggar, itu sangat melanggar. Banyaknya contoh ditetapkan komisi dan pemerintah terkait rapat kerja komisi, disepakati kemudian muncul di RAPBN. Terus kita nggak tau justifikasinya apa?. Tadi saya mengikuti di rapat konsultasi baik komisi ke komisi dan fraksi, masih banyaknya ke simpang siuran APBNP 2015. Itu yang meneybabkan terjadi adanya proses pembahasan lanjutan. Hingga terjadi pengunduran," kata Effendi di depan ruang sidang Paripurna DPRRI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (13-2-2015).

Dalam hal ini, Effendi mempertanyakan sistematika pemerintah dalam prosesnya merumuskan Rancangan APBNP 2015. Secara pribadi, Effendi mengaku banyak menemukan konten RAPBNP yang saling bertabrakan.

"Terus bagaimana sebuah Undang-undang yang rumusannya semua kontennya bertabrakan. Padahal itu pertanggungjawabnnya berkonsekwensi melanggar hukum. Karena kalau di undangkan maka akan menjadi undang-undang. Dan itu ada aturan dan mekanismenya. Bayangkan di Rancangan undang-undang ini tidak ada justifikasinya," katanya.

Baca Juga: APBNP 2015 Mencapai 1761 Triliun Lebih

Namun demikian, Effendi mengatakan bahwa semua anggota dari F-PDIP tidak akan memboikot rapat paripurna. Baginya, rapat paripurna tersebut harus dimaknai sebagai kepentingan besar masyarakat.

"Kita normatif aja kok. berjalan dengan normal aja. Berjalan sesuai forum.‎ APBNP itu khan milik rakyat yang diundangkan sebagai pegangan. Jadi kita enggak boleh mengganggu itu. bahwa kita harus melakukan seleksi dalam penyusunan, ya pemerintah harus terbuka," pungkasnya. (hur)



Raden Yusuf Nayamenggala

LAINNYA DARI MERAH PUTIH