Effendi Gazali Klaim Tak Tahu Soal Jatah Bansos CV Hasil Bumi Nusantara Pakar komunikasi politik UI Effendi Gazali. ANTARA/dok

MerahPutih.com - Pengamat politik Effendi Gazali mengklaim tak mengetahui CV Hasil Bumi Nusantara. Perusahaan tersebut diketahui menerima jatah paket bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Hal itu disampaikan Effendi sebelum menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap bansos COVID-19 yang menjerat bekas Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

“Saya tidak kenal dan lebih gampang panggil saja PT atau CV itu, panggil dan konfrontasi ke saya, apakah memang dapat segitu, kapan dikasih, dan apa urusannya dengan saya,” kata Effendi di gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/3).

Baca Juga:

Effendi Gazali Ngaku Diminta KPK Bawa Rekening Perusahaan Vendor Bansos

Effendi diperiksa untuk melengkapi berkas perkara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso selaku tersangka penerima suap.

Effendi mengatakan akan menjelaskan lebih detail setelah pemeriksaan.

“Nanti ya setelah saya dari atas,” ujarnya.

Pengamat politik Effendi Gazali memenuhi panggilan penyidik  KPK. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Pengamat politik Effendi Gazali memenuhi panggilan penyidik KPK. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Effendi Gazali disebut memiliki kuota melalui CV Hasil Bumi Nusantara.

Perusahaan itu menggarap 162.250 paket bansos dengan nilai kontrak Rp48,675 miliar.

Baca Juga:

KPK Korek Keterangan Effendi Gazali Terkait Kasus Korupsi Bansos

Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri belum mau menjelaskan alasan pakar komunikasi politik ini diperiksa.

“Perkembangan pemeriksaan akan kami info lebih lanjut,” kata Ali, Kamis (25/3). (Pon)

Baca Juga:

Kutip Bansos COVID-19, Ketua RT di Jakarta Dipecat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kabar Duka, Mantan Jubir COVID-19 Achmad Yurianto Meninggal Dunia
Indonesia
Kabar Duka, Mantan Jubir COVID-19 Achmad Yurianto Meninggal Dunia

Kabar duka datang dari dunia kesehatan di tanah air. Mantan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto meninggal dunia pada Sabtu (21/5) pukul 18.58 WIB di Malang, Jawa Timur. Kabar tersebut disampaikan Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) di akun Twitter resminya.

Tidak Penuhi Syarat, 3.439 Calon Penumpang Ditolak Naik Kereta
Indonesia
Tidak Penuhi Syarat, 3.439 Calon Penumpang Ditolak Naik Kereta

VP Public Relations KAI, Joni Martinus mengatakan, pada periode 17-23 Agustus 2021, KAI telah menolak keberangkatan 3.439 calon pelanggan.

Doa dan Harapan Mantan Panglima Hadi Tjahjanto Setelah Tidak Aktif Jadi Prajurit
Indonesia
Doa dan Harapan Mantan Panglima Hadi Tjahjanto Setelah Tidak Aktif Jadi Prajurit

"Saya pamit undur diri dari dinas keprajuritan, namun kita tetap menjadi satu bagian dan semangat kita untuk tetap menjaga tetap utuhnya NKRI," kata Hadi.

Junimart Merasa Tidak Ada Pernyataannya Meminta Kemendagri Bubarkan PP
Indonesia
Junimart Merasa Tidak Ada Pernyataannya Meminta Kemendagri Bubarkan PP

Menurutnya, tujuan dari pendirian ormas adalah untuk membantu pemerintah dalam menjaga ketertiban umum

UU TPKS Dinilai Sebagai Langkah Maju Lindungi Korban Kekerasan Seksual
Indonesia
UU TPKS Dinilai Sebagai Langkah Maju Lindungi Korban Kekerasan Seksual

"Meskipun UU TPKS adalah legislasi yang sangat diperlukan, UU ini belum sempurna," kata Usman.

Mal dan Tempat Wisata di DIY Belum Buka, Pengusaha Pasrah Tunggu Bangkrut
Indonesia
Mal dan Tempat Wisata di DIY Belum Buka, Pengusaha Pasrah Tunggu Bangkrut

Para pengusaha dan pengelola hanya bisa pasrah menunggu kebangkrutan

Negara Tetangga Diklaim Respons 'Red Notice' Harun Masiku, KPK Ogah Sebut Namanya
Indonesia
Negara Tetangga Diklaim Respons 'Red Notice' Harun Masiku, KPK Ogah Sebut Namanya

Dia menyebut pelaku dapat dijerat dengan pasal merintangi penyidikan

Golkar Ogah Ikut Cara NasDem Cepat-cepat Umumkan Capres
Indonesia
Golkar Ogah Ikut Cara NasDem Cepat-cepat Umumkan Capres

Golkar, PAN dan PPP telah melakukan kesepatan membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Tiket Formula E Resmi Dijual Paling Mahal Rp 10 Juta, Belum Termasuk Pajak
Indonesia
Tiket Formula E Resmi Dijual Paling Mahal Rp 10 Juta, Belum Termasuk Pajak

Tiket Formula E DKI Jakarta sudah resmi dijual mulai 1 Mei 2022.

Pakar Epidemilologi Pastikan Herd Immunity di Indonesia tidak akan Tercapai
Indonesia
Pakar Epidemilologi Pastikan Herd Immunity di Indonesia tidak akan Tercapai

Pakar Epidemilologi Universitas Airlangga Surabaya, Windu Purnomo memastikan bahwa target herd immunity yang selama ini digaungkan, dipastikan tidak akan bisa tercapai.