Efek Pandemi, RI Butuh Anggaran Besar Proyek SDGs Nihilkan Kemiskinan 2024 Warga miskin penerima dana bansos. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pekerjaan rumah (PR) Indonesia dalam percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) masih panjang. Proyek SDGs sebelum pandemi COVID-19 sudah menghabiskan banyak uang negara. Kini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan pemerintah membutuhkan anggaran lebih besar lagi untuk mewujudkan tercapainya proyek SDGs di tanah air.

"Kita menyadari bahwa percepatan pencapaian SDGs membutuhkan pendanaan yang besar. Sebelum pandemi, celah pembiayaan SDGs sudah cukup lebar," kata Wapres di pembukaan Indonesia’s SDGs Annual Conference Tahun 2021 melalui konferensi video dari Jakarta, Selasa (23/11).

Baca Juga:

Tangani Kemiskinan Ekstrem, Dana Bantuan Kartu Sembako dan BLT Desa Ditambah

Menurut Wapres, adanya pandemi COVID-19 berdampak pula di sektor ekonomi, sehingga berdampak pada kebutuhan dana untuk pencapaian SDGs di tingkat global naik hingga di atas 50 persen dari anggaran awal. "Dengan adanya pandemi, kebutuhan pendanaan SDGs di tingkat global diperkirakan meningkat sebesar 70 persen," imbuh dia.

Dengan adanya peningkatan kebutuhan finansial untuk SDGs itu, Wapres menekankan pentingnya inovasi pembiayaan terhadap berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor.

"Kenyataan ini menunjukkan pentingnya inovasi pembiayaan melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, baik di tingkat global, nasional, daerah hingga tingkat desa, untuk menutup celah pembiayaan," tutur dia, dikutip dari Antara.

Aspek pembiayaan tersebut menjadi kunci bagi setiap negara, karena kesiapan dan tanggapan masing-masing negara, baik maju maupun negara berkembang, tidak seragam. "Untuk itu, pencapaian masing-masing tujuan pembangunan berkelanjutan harus dilakukan secara terukur dan terarah, serta disesuaikan dengan konteks Indonesia," ujar Wapres.

Wapres Ma'ruf
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin memimpin rapat di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/11/2021). ANTARA/HO-Setwapres

Ma'ruf menyebutkan komitmen Indonesia dalam mencapai SDGs 2030 salah satunya ialah penyelesaian kemiskinan ekstrem. Bahkan, Indonesia mempercepat penyelesaian kemiskinan ekstrem hingga nol persen tercapai pada 2024. "Presiden (Joko Widodo) memberikan arahan agar target pengentasan kemiskinan ekstrem dicapai lebih awal, yaitu dapat dinihilkan pada tahun 2024," tukasnya.

Upaya Indonesia mencapai SDGs ialah berkenaan dengan penurunan prevalensi kekerdilan pada anak atau stunting yang ditargetkan mencapai 14 persen pada 2024. "Pada prinsipnya, kita harus terus memastikan SDGs dicapai dengan upaya inklusif, no one left behind, sehingga tidak ada satu pun orang, wilayah, ataupun negara yang tertinggal," tutup orang nomor dua di Kabinet Joko Widodo (Jokowi) itu. (*)

Baca Juga:

Hilangkan Kemiskinan Ekstrem, Kemenperin Cetak Wirausaha Baru Lewat Inkubator Bisnis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tingkat Kesembuhan COVID-19 Alami Penurunan
Indonesia
Tingkat Kesembuhan COVID-19 Alami Penurunan

Angka kesembuhan COVID-19 pada pekan ini mengalami penurunan sebesar 1,8 persen jika dibandingkan dengan pekan lalu.

Biar Tidak Muncul Demotivasi, Daerah Harus Segera Cairkan Insentif Nakes
Indonesia
Biar Tidak Muncul Demotivasi, Daerah Harus Segera Cairkan Insentif Nakes

Beberapa pemerintah daerah yang tercatat belum melakukan realisasi inakesda, yakni Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Bahkan di beberapa pemerintah daerah sebut saja Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua.

Langkah Kemenperin Biar Industri Pertahanan Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri
Indonesia
Langkah Kemenperin Biar Industri Pertahanan Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

Satu langkah yang dilakukan untuk meningkatkan TKDN industri pertahanan adalah dengan membentuk holding klaster industri pertahanan

COVID-19 Varian India Masuk DKI, Gerindra Khawatir Timbul Klaster Sekolah
Indonesia
COVID-19 Varian India Masuk DKI, Gerindra Khawatir Timbul Klaster Sekolah

Ketua Fraksi Gerindra DKI, Rani Mauliani mengaku masih khawatir akan terjadinya klaster sekolah

MPR Dorong Pemerintah Terjunkan 62.500 Mahasiswa Kedokteran Bantu Nakes
Indonesia
MPR Dorong Pemerintah Terjunkan 62.500 Mahasiswa Kedokteran Bantu Nakes

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengusulkan agar semua mahasiswa yang terjun ke lapangan membantu nakes diberikan kompensasi akademis, misalnya dalam penanganan COVID-19 ini disetarakan dengan Satuan Kredit Semester (SKS).

Pemkot Solo Terima 7.600 Dosis AstraZeneca
Indonesia
Pemkot Solo Terima 7.600 Dosis AstraZeneca

Ning menyebut total AstraZeneca yang didapat sebanyak 7.600 dosis. Penyuntikan dosis pertama telah dilakukan di 17 puskesmas milik Pemkot Solo.

Serangan Roket Bunuh Kontraktor Sipil di Irak, Lukai Anggota Layanan AS
Dunia
Serangan Roket Bunuh Kontraktor Sipil di Irak, Lukai Anggota Layanan AS

Itu adalah serangan paling mematikan yang menghantam pasukan pimpinan AS dalam hampir satu tahun di Irak.

Catat, Ini Sejumlah Ruas Jalan yang Diberlakukan Ganjil Genap di Jakarta
Indonesia
Catat, Ini Sejumlah Ruas Jalan yang Diberlakukan Ganjil Genap di Jakarta

Melalui akun Twitter @TMCPoldaMetro, pengendalian mobilitas masyarakat dengan sistem ganjil genap tersebut ditetapkan sesuai dengan SK Kadishub No. 320/2021 yang ditetapkan pada 10 Agustus 2021.

Nama Baik Keluarga Tercoreng Jika Penyakit Ustaz Maaher At Thuwalibi Disebut
Indonesia
Kabinda Papua Gugur, TNI-Polri Diminta Habisi KKB
Indonesia
Kabinda Papua Gugur, TNI-Polri Diminta Habisi KKB

Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari memastikan langkah terukur dan tegas harus dilakukan oleh Polri.