Efek Pandemi, RI Butuh Anggaran Besar Proyek SDGs Nihilkan Kemiskinan 2024 Warga miskin penerima dana bansos. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pekerjaan rumah (PR) Indonesia dalam percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) masih panjang. Proyek SDGs sebelum pandemi COVID-19 sudah menghabiskan banyak uang negara. Kini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan pemerintah membutuhkan anggaran lebih besar lagi untuk mewujudkan tercapainya proyek SDGs di tanah air.

"Kita menyadari bahwa percepatan pencapaian SDGs membutuhkan pendanaan yang besar. Sebelum pandemi, celah pembiayaan SDGs sudah cukup lebar," kata Wapres di pembukaan Indonesia’s SDGs Annual Conference Tahun 2021 melalui konferensi video dari Jakarta, Selasa (23/11).

Baca Juga:

Tangani Kemiskinan Ekstrem, Dana Bantuan Kartu Sembako dan BLT Desa Ditambah

Menurut Wapres, adanya pandemi COVID-19 berdampak pula di sektor ekonomi, sehingga berdampak pada kebutuhan dana untuk pencapaian SDGs di tingkat global naik hingga di atas 50 persen dari anggaran awal. "Dengan adanya pandemi, kebutuhan pendanaan SDGs di tingkat global diperkirakan meningkat sebesar 70 persen," imbuh dia.

Dengan adanya peningkatan kebutuhan finansial untuk SDGs itu, Wapres menekankan pentingnya inovasi pembiayaan terhadap berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor.

"Kenyataan ini menunjukkan pentingnya inovasi pembiayaan melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, baik di tingkat global, nasional, daerah hingga tingkat desa, untuk menutup celah pembiayaan," tutur dia, dikutip dari Antara.

Aspek pembiayaan tersebut menjadi kunci bagi setiap negara, karena kesiapan dan tanggapan masing-masing negara, baik maju maupun negara berkembang, tidak seragam. "Untuk itu, pencapaian masing-masing tujuan pembangunan berkelanjutan harus dilakukan secara terukur dan terarah, serta disesuaikan dengan konteks Indonesia," ujar Wapres.

Wapres Ma'ruf
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin memimpin rapat di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/11/2021). ANTARA/HO-Setwapres

Ma'ruf menyebutkan komitmen Indonesia dalam mencapai SDGs 2030 salah satunya ialah penyelesaian kemiskinan ekstrem. Bahkan, Indonesia mempercepat penyelesaian kemiskinan ekstrem hingga nol persen tercapai pada 2024. "Presiden (Joko Widodo) memberikan arahan agar target pengentasan kemiskinan ekstrem dicapai lebih awal, yaitu dapat dinihilkan pada tahun 2024," tukasnya.

Upaya Indonesia mencapai SDGs ialah berkenaan dengan penurunan prevalensi kekerdilan pada anak atau stunting yang ditargetkan mencapai 14 persen pada 2024. "Pada prinsipnya, kita harus terus memastikan SDGs dicapai dengan upaya inklusif, no one left behind, sehingga tidak ada satu pun orang, wilayah, ataupun negara yang tertinggal," tutup orang nomor dua di Kabinet Joko Widodo (Jokowi) itu. (*)

Baca Juga:

Hilangkan Kemiskinan Ekstrem, Kemenperin Cetak Wirausaha Baru Lewat Inkubator Bisnis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komnas HAM Minta Pemerintah Libatkan Banyak Pihak Susun RUU KKR
Indonesia
Komnas HAM Minta Pemerintah Libatkan Banyak Pihak Susun RUU KKR

Karena begitu pentingnya RUU KKR tersebut, Amiruddin menegaskan sebaiknya pemerintah terbuka sedari awal dalam menyusun draft RUU KKR tersebut serta melibatkan banyak pihak, terutama perwakilan keluarga korban dan korban.

Seabad NU, Menuju Kebangkitan Baru
Indonesia
Seabad NU, Menuju Kebangkitan Baru

Dalam peringatan satu abad NU tersebut, dia menyampaikan bahwa pihaknya mengusung tema "Mendigdayakan NU, Menjemput Abad Kedua, Menuju Kebangkitan Baru".

Bareskrim Polri Tangkap Buronan Penipu yang Rugikan Negara Rp 233 Miliar
Indonesia
Bareskrim Polri Tangkap Buronan Penipu yang Rugikan Negara Rp 233 Miliar

Adapun modusnya berupa penjualan lahan yang diagunkan oleh pihak Qatar National Bank (QNB)

Selama Libur Natal, Permintaan BBM di Soloraya Naik 3,2 Persen
Indonesia
Selama Libur Natal, Permintaan BBM di Soloraya Naik 3,2 Persen

PT Pertamina mencatat adanya kenaikan permintaan BBM di Soloraya pada momen libur Natal sebanyak 3,2 persen. Perincian kenaikan tersebut semula 3.675 KL/hari menjadi 3.793 KL/hari.

Wagub DKI Minta Warga Waspadai Kasus COVID-19 saat Musim Hujan
Indonesia
Wagub DKI Minta Warga Waspadai Kasus COVID-19 saat Musim Hujan

Masyarakat diminta untuk selalu waspada dan harus disiplin menjalankan protokol kesehatan (proses).

Wisatawan Diimbau Tidak Berenang di Pantai Selatan
Indonesia
Wisatawan Diimbau Tidak Berenang di Pantai Selatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak Provinsi Banten mengimbau wisatawan yang mengisi liburan akhir pekan tidak berenang di pantai selatan guna menghindari kecelakaan laut.

Prabowo Dijadwalkan Bertemu Beberapa Tokoh di Jatim, Ini Kata Sekjen Gerindra
Indonesia
Prabowo Dijadwalkan Bertemu Beberapa Tokoh di Jatim, Ini Kata Sekjen Gerindra

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal terbang ke Jawa Timur. Salah satunya menemui Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menegaskan, silaturahmi Prabowo Subianto ke Jatim bukan membahas koalisi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) 2024.

JAMPidsus Klaim Selamatkan Kerugian Negara Rp 21,2 Triliun Sepanjang 2021
Indonesia
JAMPidsus Klaim Selamatkan Kerugian Negara Rp 21,2 Triliun Sepanjang 2021

Bidang Tindak Pidana Khusus untuk akan lebih optimal melakukan penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana.

KPK Tangkap Bupati Bogor Ade Yasin
Indonesia
KPK Tangkap Bupati Bogor Ade Yasin

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Bogor Ade Yasin dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilaksanakan pada 26-27 April 2022. OTT Dilakukan di wilayah Jawa Barat.

Kapolri Minta Semua Perusahaan Berikan Cuti Lebih Awal untuk Pegawainya
Indonesia
Kapolri Minta Semua Perusahaan Berikan Cuti Lebih Awal untuk Pegawainya

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta perusahaan swasta agar memberikan jatah cuti mudik Lebaran lebih awal kepada para karyawannya.