Edy Mulyadi Seret Nama Prabowo Soal IKN, Gerindra: Biar Sejarah yang Membuktikan Ilustrasi: Tangkapan layar Edy Mulyadi saat melakukan reportase di KM 50 Tol Jakarta Cikampek (akun YouTube Bang Edy Channel)

Merahputih.com - Nama Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sempat disinggung oleh pegiat media sosial Edy Mulyadi ketika menyampaikan kritik terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman memastikan Prabowo Subianto tidak akan baper dengan ucapan Edy Mulyadi. Prabowo tidak akan mudah terprovokasi oleh sejumlah pihak dianggap menghinanya. Menurut Habiburokhman, hinaan dan fitnah merupakan hal biasa.

Baca Juga:

KSP Prediksi Bakal Ada Nama Calon Kepala Otorita IKN Baru

"Biar sejarah yang membuktikan bahwa semua hinaan dan fitnah itu tidaklah benar adanya," ujar Habiburokhman kepada wartawam yang dikutip, Senin (24/1).

Habiburokhman justru meminta untuk mendoakan mereka yang memfitnah dan menghina Prabowo yang juga Menteri Pertahanan itu.

"Kita doakan saja mereka yang memfitnah dan menghina itu menyadari perbuatannya, karena apa yang kita sampaikan harus kita pertanggungjawabkan kelak di yaumul hisab," lanjutnya.

Baca Juga:

Pesan Legislator PAN Terkait Penggunaan Dana PEN untuk IKN Nusantara

Anggota Komisi III DPR itu juga menegaskan tidak benar jika Prabowo atau keluarganya punya kepentingan pribadi atas keputusan pemindahan ibukota.

Hal tersebut adalah keputusan eksekutif secara keseluruhan dan kemudian juga disetujui legislatif. "Jadi Kemenhan juga bukan leading sektor," ucapnya.

Ia menambahkan, sejak muda, Prabowo kerap difitnah macam-macam, namun tidak ada satupun yang terbukti. Sebaliknya, justru rakyat melihat Capres di dua kali Pilpres.

"Ini bisa dilihat dari sebagian besar hasil survey bahwa beliau selalu di urutan teratas survei capres," ungkapnya.

Baca Juga:

Kapal Tenggelam di Perairan Johor Bahru Malaysia, 11 Pekerja Indonesia Tewas

Sekedar informasi, Pemilik akun Youtube Bang Eddy, Edy Mulyadi mengkritik keras Menhan Prabowo Subianto yang dinilai tidak mengerti menjaga kedaulatan negara.

Hal itu terkait dengan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan yang dianggap Edy akan menguntungkan pengembang asing. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pj DKI 1 Evaluasi Pergub Penggusuran yang Dikembalikan Kemendagri
Indonesia
Pj DKI 1 Evaluasi Pergub Penggusuran yang Dikembalikan Kemendagri

Pemerintah DKI Jakarta akan menindaklanjuti Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 207 tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak yang dikembalikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Periksa Sultan Pontianak, KPK Dalami Aliran Uang dari Bupati PPU
Indonesia
Periksa Sultan Pontianak, KPK Dalami Aliran Uang dari Bupati PPU

omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Sultan Pontianak IX Syarif Machmud Melvin Alkadrie, dalam kasus dugaan suap di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Selasa (26/4).

Penjualan Tiket On The Spot Formula E Hanya Kategori Ancol Festival
Indonesia
Penjualan Tiket On The Spot Formula E Hanya Kategori Ancol Festival

Panitia pelaksana memutuskan untuk menyediakan penjualan tiket Formula E di lokasi kawasan Ancol (On the spot), pada hari penyelenggaraan 4 Juni 2022. Sejauh ini panitia hanya mem

12 Jam Kejagung Gali Keterangan Mantan Mendag Lutfi soal Ekspor CPO
Indonesia
12 Jam Kejagung Gali Keterangan Mantan Mendag Lutfi soal Ekspor CPO

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sebagai saksi kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

DPR Minta Direksi BUMN yang Terlibat Korupsi Dihukum Penjara Seumur Hidup
Indonesia
DPR Minta Direksi BUMN yang Terlibat Korupsi Dihukum Penjara Seumur Hidup

Anggota Komisi VI DPR, Rudi Hartono Bangun, mengatakan dugaan korupsi itu sangat memprihatinkan. Pasalnya, sekitar 65 persen dana pensiun perusahaan pelat merah itu bermasalah.

Anggap Dalil Jaksa Imajinasi, Kubu Putri Candrawathi: Mungkin Mereka Lelah
Indonesia
Anggap Dalil Jaksa Imajinasi, Kubu Putri Candrawathi: Mungkin Mereka Lelah

Arman Hanis menilai dalil jaksa penuntut umum selama rangkaian persidangan hanya merupakan sebuah imajinasi.

Sistem Proporsional Terbuka Dinilai Suburkan Demokrasi Liberal dan Disenangi Oligarki
Indonesia
Sistem Proporsional Terbuka Dinilai Suburkan Demokrasi Liberal dan Disenangi Oligarki

"Bahkan cenderung menyuburkan demorkasi liberal yang disenangi oligarki yang kerap “membeli” politik untuk keuntungan kelompoknya sendiri," kata Mexasai

Puan Ajak Insan Pers Kedepankan Jurnalisme Sehat
Indonesia
Puan Ajak Insan Pers Kedepankan Jurnalisme Sehat

Puan pun mengajak masyarakat untuk mendukung jurnalisme sehat dan berkualitas demi kemajuan pers nasional.

Badan Otorita IKN Bakal Jadi Regulator dan Badan Usaha
Indonesia
Badan Otorita IKN Bakal Jadi Regulator dan Badan Usaha

Pasal 12 UU No 3 tahun 2022 tentang IKN mengatur Otorita Ibu Kota Nusantara adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara diberi kewenangan khusus.

Terminal Kalideres Dipadati Pemudik, Anies Baswedan Minta PO Siapkan Bus Bantuan
Indonesia
Terminal Kalideres Dipadati Pemudik, Anies Baswedan Minta PO Siapkan Bus Bantuan

Selain memberikan fasilitas yang nyaman, Anies juga meminta agar seluruh pihak menyiapkan bus bantuan.