Edhy Prabowo Segera Diadili Atas Kasus Suap Benur Mantan Menteri KP Edhy Prabowo. (Foto: MP/Ponco Sulaksono).

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas penyidikan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Selain Edhy, KPK juga telah melimpahkan berkas perkara lima terdakwa lainnya perkara suap ini, yaitu dua staf khusus Edhy, yakni Safri dan Andreau Pribadi Misanta; sekretaris pribadi Edhy bernama Amiril Mukminin; pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK) bernama Siswadi; serta staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan bernama Ainul Faqih.

Baca Juga:

Berkas Perkara Lengkap, Edhy Prabowo Segera Diadili

Dengan demikian, keenam tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur itu akan segera menjalani sidang perdana.

"Kamis (8/4) JPU KPK melimpahkan berkas perkara Terdakwa Edhy Prabowo, Terdakwa Ainul Faqih, Terdakwa Safri, Terdakwa Andreau Misanta Pribadi, Terdakwa Siswadhi Pranoto Loe, Terdakwa Amiril Mukminin, ke PN Tipikor Jakarta Pusat," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (8/4).

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22-3-2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22-3-2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

Dengan pelimpahan ini, penahanan para terdakwa telah beralih dan sepenuhnya menjadi kewenangan PN Tipikor. Selanjutnya, Jaksa menunggu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan Majelis Hakim dan sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

Baca Juga:

Kasus Edhy Prabowo, KPK Sita Duit Rp3 Miliar dari Bekas Caleg Gerindra

"Selanjutnya JPU menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda pertama pembacaan surat dakwaan," ujar Ali. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Posko Penyekatan dan Tes Swab di Suramadu Dibubarkan
Indonesia
Posko Penyekatan dan Tes Swab di Suramadu Dibubarkan

Posko Penyekatan Suramadu menuai penolakan dari warga Madura yang merasa didiskriminasi dengan adanya penyekatan tersebut.

Harapan Partai Gelora kepada Komjen Listyo Sigit
Indonesia
Harapan Partai Gelora kepada Komjen Listyo Sigit

Dalam situasi seperti itu, Anis Matta berharap Listyo Sigit fokus pada tugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta penegakan hukum dan HAM.

Ajudan Edhy Prabowo Mangkir dari Pemeriksaan KPK
Indonesia
Ajudan Edhy Prabowo Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Ajudan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Dicky Hartawan mangkir atau tak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK.

Airlangga Tegaskan Golkar Kukuh Dukung Jokowi Hingga Akhir
Indonesia
Airlangga Tegaskan Golkar Kukuh Dukung Jokowi Hingga Akhir

Pandemi COVID-19, sangat berdampak terhadap berbagai sektor, terutama sektor pertumbuhan ekonomi, kehidupan sosial dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Provokator Pemudik di Pos Penyekatan Karawang Diciduk Polisi
Indonesia
Provokator Pemudik di Pos Penyekatan Karawang Diciduk Polisi

Polres Karawang menangkap dua orang provokator yang melawan petugas saat kemacetan di Pos Penyekatan Tanjungpura.

 THR 100 Persen, Anak Buah Prabowo Sebut Kado Hari Buruh
Indonesia
THR 100 Persen, Anak Buah Prabowo Sebut Kado Hari Buruh

Politisi yang memiliki panggilan Hergun menambahkan, aturan THR 100 persen bagi para pekerja/buruh ini diharapkan dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pengusaha.

Evaluasi 1 Tahun COVID-19, Jokowi Diminta Perhatikan Nasib Tenaga Kesehatan
Indonesia
Evaluasi 1 Tahun COVID-19, Jokowi Diminta Perhatikan Nasib Tenaga Kesehatan

pemerintah masih cenderung kurang memberikan kepedulian lebih kepada petugas yang berhadapan COVID-19.

KPK Garap Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko terkait Kasus Gratifikasi
Indonesia
DPR Dukung Rencana ASEAN Tak Undang Junta Militer Myanmar saat KTT
Indonesia
DPR Dukung Rencana ASEAN Tak Undang Junta Militer Myanmar saat KTT

ASEAN berencana tidak akan mengundang Junta Militer Myanmar ke Konfrensi Tingkat Tinggi yang akan digelar pada pada 26-28 Oktober mendatang.

Tim Hukum Polda Metro Minta Hakim Tolak Praperadilan Rizieq Shihab
Indonesia
Tim Hukum Polda Metro Minta Hakim Tolak Praperadilan Rizieq Shihab

Tim kuasa hukum Polda Metro Jaya meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak semua permohonan praperadilan yang diajukan Rizieq Shihab.