Edhy Prabowo Klaim Villa yang Disita KPK Bukan Miliknya Mantan Menteri KP Edhy Prabowo. (Foto: MP/Ponco Sulaksono).

MerahPutih.com - Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, mengklaim villa di Desa Cijengkol, Sukabumi, Jawa Barat, yang disita penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan miliknya.

Hal tersebut disampaikan Edhy kepada awak media seusai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster atau benur.

Baca Juga:

KPK Panggil Istri Edhy Prabowo Terkait Kasus Suap Ekspor Benur

"Saya enggak tahu villa yang mana, saya ngga tahu, bukan punya saya," kata Edhy di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/2).

Sebelumnya penyidik KPK menyita sebuah villa berikut tanah seluas dua hektar di Desa Cijengkol, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (18/2).

Bangunan beserta tanah itu diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster atau benur yang menjerat bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

"Penyidik KPK hari ini (18/2) sekitar pukul 18.00 WIB melakukan penyitaan terhadap satu unit villa berikut tanah seluas kurang lebih dua hektar di Desa Cijengkol, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (18/2).

Menteri KP Edhy Prabowo. (Foto: Antara)
Menteri KP Edhy Prabowo. (Foto: Antara)

Ali mengatakan, villa dan tanah itu diduga milik Edhy. Kedua aset tersebut diduga dibeli menggunakan uang dari para eksportir benur lobster yang telah mendapat izin ekspor oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Setelah dilakukan penyitaan, tim penyidik kemudian memasang plang penyitaan pada villa dimaksud," ujar Ali.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tujuh tersangka. Ketujuh tersangka itu yakni, Edhy Prabowo, tiga staf khusus Edhy, Andreau Pribadi Misanta, Safri serta Amril Mukminin; Siswadi selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo; Ainul Faqih selaku Staf istri Menteri KP; dan Suharjito selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama.

Baca Juga:

Polemik Ekspor Benur: Dilarang Era Susi, Dibuka Menteri Edhy

Edhy bersama Safri, Andreau Pribadi Misanta, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amril Mukminin diduga menerima suap sebesar Rp 10,2 miliar dan USD 100 ribu dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benur.

Sebagian uang suap tersebut digunakan oleh Edhy dan istrinya Iis Rosita Dewi untuk belanja barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat pada 21-23 November 2020. Sekitar Rp750 juta digunakan untuk membeli jam tangan Rolex, tas Tumi dan Louis Vuitton, serta baju Old Navy. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
ICW Ingatkan Parpol Tak Usung Eks Koruptor di Pilkada 2020
Indonesia
ICW Ingatkan Parpol Tak Usung Eks Koruptor di Pilkada 2020

ICW juga mengajak pemilih untuk ikut mengawasi dan memastikan para koruptor tidak maju sebagai calon kepala daerah.

Wagub Tegaskan Pemprov DKI Belum Bahas Reuni Akbar PA 212 di Monas
Indonesia
Wagub Tegaskan Pemprov DKI Belum Bahas Reuni Akbar PA 212 di Monas

Beredar juga secarik surat di kalangan awak media terkait undangan rapat dari Pemprov DKI

Bagikan Paket Sembako, Ditreskrimsus Polda Metro Imbau GPII dan PII tak Terjebak Penyebaran Hoaks
Indonesia
Bagikan Paket Sembako, Ditreskrimsus Polda Metro Imbau GPII dan PII tak Terjebak Penyebaran Hoaks

Dalam kesempatan ini, mantan Kapolres Jakarta Pusat ini juga memberikan imbauan kepada mereka agar tak mudah terjebak penyebaran berita hoaks.

Empat Penumpang Pesawat Sriwijaya Air Jatuh Belum Teridentifikasi
Indonesia
Empat Penumpang Pesawat Sriwijaya Air Jatuh Belum Teridentifikasi

Sebanyak empat korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air nomor register PK-CLC SJ 182 belum teridentifikasi.

UU Cipta Kerja Berpotensi Dibatalkan Mahkamah Konstitusi
Indonesia
UU Cipta Kerja Berpotensi Dibatalkan Mahkamah Konstitusi

Hal ini terjadi jika aturan tersebut memang dalam prosesnya bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Meskipun belum pernah ada contoh kasus seperti tersebut.

Lemahnya Kemenkes Jadi Lahan Bisnis RS Swasta Mainkan Harga Rapid Test
Indonesia
Lemahnya Kemenkes Jadi Lahan Bisnis RS Swasta Mainkan Harga Rapid Test

Menurut Trubus, harga rapid test sebesar Rp150 yang ditetapkan Kemenkes masih terbilang normal

[HOAKS atau FAKTA] Sepatu Berlogo Palu Arit Dijual Bebas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Sepatu Berlogo Palu Arit Dijual Bebas

Pengguna media sosial Facebook tengah membahas soal kemunculan foto sepatu berlambang 'Palu Arit'.

KPK Kawal Pengadaan Vaksin COVID-19
Indonesia
KPK Kawal Pengadaan Vaksin COVID-19

KPK akan mendampingi bagaimana agar kemudian vaksin ini efektif meyembuhkan COVID-19

Gatot: Kalau KAMI Berubah Parpol, Saya Tidak Ikutan
Indonesia
Gatot: Kalau KAMI Berubah Parpol, Saya Tidak Ikutan

"Saya tidak menginginkan Pancasila diubah-ubah menjadi Trisila dan Ekasila. Atas dasar tersebut bergerak hati mendirikan KAMI," kata Gatot.

500 Ribu Tenaga Kesehatan Indonesia Sudah Divaksin COVID-19
Indonesia
500 Ribu Tenaga Kesehatan Indonesia Sudah Divaksin COVID-19

Sebanyak 500 ribu tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia telah menerima vaksin COVID-19, berdasarkan data Kementerian Kesehatan per Senin (1/2).