Edhy Prabowo Klaim Villa yang Disita KPK Bukan Miliknya Mantan Menteri KP Edhy Prabowo. (Foto: MP/Ponco Sulaksono).

MerahPutih.com - Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, mengklaim villa di Desa Cijengkol, Sukabumi, Jawa Barat, yang disita penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan miliknya.

Hal tersebut disampaikan Edhy kepada awak media seusai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster atau benur.

Baca Juga:

KPK Panggil Istri Edhy Prabowo Terkait Kasus Suap Ekspor Benur

"Saya enggak tahu villa yang mana, saya ngga tahu, bukan punya saya," kata Edhy di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/2).

Sebelumnya penyidik KPK menyita sebuah villa berikut tanah seluas dua hektar di Desa Cijengkol, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (18/2).

Bangunan beserta tanah itu diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster atau benur yang menjerat bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

"Penyidik KPK hari ini (18/2) sekitar pukul 18.00 WIB melakukan penyitaan terhadap satu unit villa berikut tanah seluas kurang lebih dua hektar di Desa Cijengkol, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (18/2).

Menteri KP Edhy Prabowo. (Foto: Antara)
Menteri KP Edhy Prabowo. (Foto: Antara)

Ali mengatakan, villa dan tanah itu diduga milik Edhy. Kedua aset tersebut diduga dibeli menggunakan uang dari para eksportir benur lobster yang telah mendapat izin ekspor oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Setelah dilakukan penyitaan, tim penyidik kemudian memasang plang penyitaan pada villa dimaksud," ujar Ali.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tujuh tersangka. Ketujuh tersangka itu yakni, Edhy Prabowo, tiga staf khusus Edhy, Andreau Pribadi Misanta, Safri serta Amril Mukminin; Siswadi selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo; Ainul Faqih selaku Staf istri Menteri KP; dan Suharjito selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama.

Baca Juga:

Polemik Ekspor Benur: Dilarang Era Susi, Dibuka Menteri Edhy

Edhy bersama Safri, Andreau Pribadi Misanta, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amril Mukminin diduga menerima suap sebesar Rp 10,2 miliar dan USD 100 ribu dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benur.

Sebagian uang suap tersebut digunakan oleh Edhy dan istrinya Iis Rosita Dewi untuk belanja barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat pada 21-23 November 2020. Sekitar Rp750 juta digunakan untuk membeli jam tangan Rolex, tas Tumi dan Louis Vuitton, serta baju Old Navy. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bertemu Ketum PKS, AHY Curhat Jadi Korban Kudeta
Indonesia
Bertemu Ketum PKS, AHY Curhat Jadi Korban Kudeta

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu.

KRI Nanggala 402 Kemungkinan Terbawa Arus ke Perairan Lebih Dalam
Indonesia
KRI Nanggala 402 Kemungkinan Terbawa Arus ke Perairan Lebih Dalam

Dari hasil pemodelan arus laut, ada kemungkinan kapal selam KRI Nanggala 402 terbawa arus ke perairan lebih dalam.

Polisi Dihadang Laskar FPI Saat Antar Surat Panggilan Kedua Rizieq Shihab
Indonesia
Polisi Dihadang Laskar FPI Saat Antar Surat Panggilan Kedua Rizieq Shihab

Dalam pengiriman surat kali ini, polisi kembali sempat diadang oleh para Laskar Pembela Islam (LPI).

Menag Sebut Semua Penghina Ajaran Agama Wajib Diproses Hukum
Indonesia
Menag Sebut Semua Penghina Ajaran Agama Wajib Diproses Hukum

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mendorong kepolisian untuk memproses hukum semua yang diduga menyampaikan ujaran kebencian.

WNA Bebas Masuk ke Indonesia, DPR Sebut Pemerintah Terkesan Inkosisten
Indonesia
WNA Bebas Masuk ke Indonesia, DPR Sebut Pemerintah Terkesan Inkosisten

Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia mengonfirmasi sebanyak 85 warga Negara Tiongkok dan tiga Warga Negara Indonesia (WNI) tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang.

Politisi PAN Desak Anies Tidak Paksakan PTM di Bulan Juli
Indonesia
Politisi PAN Desak Anies Tidak Paksakan PTM di Bulan Juli

Para siswa dan orang tua murid untuk memahami kondisi sekarang ini yang mana kasus corona sangat mencemaskan.

LPSK Pastikan Lindungi Saksi dan Jurnalis Tempo
Indonesia
LPSK Pastikan Lindungi Saksi dan Jurnalis Tempo

Jurnalis Tempo, Nurhadi, selaku korban penganiyaan di Surabaya dipastikan mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Empat Anggota KKB Ditangkap saat Berkendara di Mimika
Indonesia
Empat Anggota KKB Ditangkap saat Berkendara di Mimika

Satgas Nemangkawi menangkap empat orang yang diduga anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua pimpinan Joni Botak.

Mobilitas Pekerja di Jabodetabek ke Kantor Mulai Menurun
Indonesia
Mobilitas Pekerja di Jabodetabek ke Kantor Mulai Menurun

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima sebanyak 14.122 permohonan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) sebagai syarat keluar-masuk Ibu Kota di masa PPKM Darurat. Dari jumlah itu, hanya 9.250 permohonan yang dikabulkan.

Legislator ini Tolak Inmendagri Soal Wajib Tes PCR Penumpang Pesawat
Indonesia
Legislator ini Tolak Inmendagri Soal Wajib Tes PCR Penumpang Pesawat

Melandainya pandemi COVID-19 seharusnya menjadi momentum kebangkitan industri penerbangan