Edhy Prabowo Jalani Sidang Perdana Kasus Benur Mantan Menteri KP Edhy Prabowo. (Foto: MP/Ponco Sulaksono).

MerahPutih.com - Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bakal menjalani sidang perdana kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini akan digelar pada Kamis (15/4), hari ini.

"Iya, betul (sidang dakwaan)," kata tim Kuasa Hukum Edhy Prabowo, Soesilo Aribowo saat dikonfirmasi waetawan, Kamis (15/4).

Baca Juga:

Kasus Edhy Prabowo, KPK Sita Duit Rp3 Miliar dari Bekas Caleg Gerindra

Jaksa KPK rencananya akan mendakwa Edhy dengan Pasal Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atau, Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dalam kasus ini KPK menjerat Edhy Prabowo dan enam tersangka lainnya. Mereka adalah Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP, Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo, Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP, Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP, Amiril Mukminin (AM) selaku sespri menteri, dan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Pertama Perkasa (DPPP).

Edhy diduga telah menerima sejumlah uang dari Suharjito, chairman holding company PT Dua Putera Perkasa (DPP). Perusahaan Suharjito telah 10 kali mengirim benih lobster dengan menggunakan jasa PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22-3-2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22-3-2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

Untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT Aero Citra Kargo dengan biaya angkut Rp 1.800/ekor. Perusahaan PT ACK itu diduga merupakan satu-satunya forwarder ekspor benih lobster yang sudah disepakati dan dapat restu dari Edhy.

Dalam menjalankan monopoli bisnis kargo tersebut, PT ACK menggunakan PT Perishable Logistics Indonesia (PLI) sebagai operator lapangan pengiriman benur ke luar negeri. Para calon eksportir kemudian diduga menyetor sejumlah uang ke rekening perusahaan itu agar bisa ekspor.

Uang yang terkumpul diduga digunakan untuk kepentingan Edhy Prabowo dan istrinya, Iis Rosyita Dewi untuk belanja barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat pada 21-23 November 2020. Sekitar Rp 750 juta digunakan untuk membeli jam tangan Rolex, tas Tumi dan Louis Vuitton, serta baju Old Navy.

Baca Juga:

Berkas Perkara Lengkap, Edhy Prabowo Segera Diadili

Edhy diduga menerima uang Rp 3,4 miliar melalui kartu ATM yang dipegang staf istrinya. Selain itu, ia juga diduga pernah menerima USD 100 ribu yang diduga terkait suap. Adapun total uang dalam rekening penampung suap Edhy Prabowo mencapai Rp 9,8 miliar.

Suharjito selaku penyuap Edhy Prabowo telah didakwa menyuap Edhy sebesar USD 103 ribu dan Rp 706 juta. Suharjito dituntut 3 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PDIP Klaim Menangkan 4 Pilkada di Sumbar
Indonesia
PDIP Klaim Menangkan 4 Pilkada di Sumbar

Berdasarkan hitung cepat, PDIP berhasil menempatkan 4 kader partai menjadi kepala daerah di Pilkada Sumatera Barat.

Salat Iduladha 1441 Hijriah Diperbolehkan dengan Syarat
Indonesia
Salat Iduladha 1441 Hijriah Diperbolehkan dengan Syarat

Syarat pengecualian diperbolehkannya penyelenggaraan Iduladha, yaitu terutama berkaitan dengan kelayakan tempat tersebut

Gelar Sidak, Wagub DKI Klaim Pelaku Usaha Taat Aturan Ketat PSBB
Indonesia
Gelar Sidak, Wagub DKI Klaim Pelaku Usaha Taat Aturan Ketat PSBB

Sidak ini dilakukan untuk memastikan pengetatan PSBB di DKI Jakarta berjalan maksimal, pada 11 Januari hingga 25 Januari 2021.

Langgar Protokol Kesehatan, Kafe di Menteng Ditutup dan Manajer Diperiksa
Indonesia
Langgar Protokol Kesehatan, Kafe di Menteng Ditutup dan Manajer Diperiksa

Polisi menutup kafe Seabat, Menteng, Jakarta Pusat, karena diduga melanggar protokol kesehatan.

Diduga Tak Profesional Verifikasi Berkas, Penyelenggara Pemilu Segera Diperiksa DKPP
Indonesia
Diduga Tak Profesional Verifikasi Berkas, Penyelenggara Pemilu Segera Diperiksa DKPP

Teradu VI sampai VIII diduga tidak profesional dalam menangani laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan Pengadu

PPKM Efektif, Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat Tambah Fasilitas COVID-19
Indonesia
PPKM Efektif, Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat Tambah Fasilitas COVID-19

Pemprov DKI Jakarta meminta Pemerintah Pusat untuk menambah fasilitas kesehatan dalam penanganan COVID-19, agar pelaksanaan PPKM berjalan efektif.

TMII Dipadati Ribuan Wisatawan
Indonesia
TMII Dipadati Ribuan Wisatawan

Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, dipadati 7.577 wisatawan dari sejumlah daerah pada hari libur Natal 2020, Sabtu (26/12)

Sreg Pilkada 2024, PDIP Sebut Bukan Upaya Jegal Anies
Indonesia
Sreg Pilkada 2024, PDIP Sebut Bukan Upaya Jegal Anies

DPD PDIP DKI Jakarta lebih sreg pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah DKI digelar serentak dengan pileg dan pilpres pada tahun 2024.

Sekretaris Dewan Terkena COVID, DPRD DKI Kembali Ditutup
Indonesia
Sekretaris Dewan Terkena COVID, DPRD DKI Kembali Ditutup

Taufik menyampaikan, sebagian dari legislator DKI yang terpapar corona itu sudah ada yang sembuh. Namun Taufik tak menyebut siapa anggota dewan itu.

Jawaban Masalah Darurat Sampah Makanan Indonesia
Indonesia
Jawaban Masalah Darurat Sampah Makanan Indonesia

11,5 persen sampah makanan dihasilkan pada proses konsumsi