Edhy Prabowo Jalani Rapid Test Sebelum Ditahan KPK, Ini Hasilnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berada di dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11). ANTARA FOT

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan izin ekspor benih lobster atau benur.

Selain Edhy, KPK juga menetapkan enam tersangka lainnya sebagai penerima suap yakni, Safri selaku Stafsus Menteri KP, Andreau Pribadi Misanta selaku Stafsus Menteri KP, Siswadi selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo, Ainul Faqih selaku Staf istri Menteri KP, dan Amiril Mukminin selaku pihak swasta.

Baca Juga

KPK Beberkan Alasan Lepas Istri Edhy Prabowo yang Terjaring OTT

Sementara sebagai pemberi suap yakni, Suharjito selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama. Namun, dua dari tujuh tersangka tersebut, Andreau dan Amiril Mukminin masih buron atau lolos dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) lembaga antirasuah.

Sebelum dijebloskan ke dalam rumah tahanan (rutan), lima orang yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka ini telah menjalani prosedur protokol kesehatan COVID-19.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, hal tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan rutan KPK.

"Sebelum dilakukan penahanan, tersangka EP dan kawan-kawan tentunya telah dilakukan prosedur pemeriksaan kesehatan menyeluruh oleh dokter poliklinik KPK termasuk salah satunya rapid test COVID-19," kata Ali dalam keterangannya, Kamis (26/11).

KPK tunjukan bukti belanjaan Menteri Edhy di Amerika. (Foto: MP/Ponco Sulaksono).
KPK tunjukan bukti belanjaan Menteri Edhy di Amerika. (Foto: MP/Ponco Sulaksono).

Menurut juru bicara berlatar belakang jaksa ini, hasil pemeriksaan rapid test COVID-19, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan tersangka lainnya itu dinyatakan negatif.

"Sehingga dilanjutkan dengan proses isolasi mandiri selama 14 hari terlebih dahulu," ujar Ali.

Dalam perkara ini, Edhy bersama Safri, Andreau Pribadi Misanta, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amril Mukminin diduga menerima suap sebesar Rp10,2 miliar dan USD 100 ribu dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benur.

Sebagian uang suap tersebut digunakan oleh Edhy dan istrinya Iis Rosyati Dewi untuk belanja barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat, pada 21-23 November 2020. Sekitar Rp750 juta digunakan untuk membeli jam tangan Rolex, tas Tumi dan Louis Vuitton serta baju Old Navy.

Penetapan tersangka terhadap Edhy dan sejumlah pihak lainnya tersebut merupakan tindak lanjut dari giat OTT yang dilakukan tim satgas KPK di sejumlah lokasi di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Tangerang Selatan, Banten; serta Depok dan Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu (25/11) dini hari. (Pon)

Baca Juga

Edhy Prabowo dan Nasib Hubungan Prabowo-Jokowi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mahasiswa Tangerang Selatan Bergerak ke Jakarta Tolak UU Cipta Kerja
Indonesia
Mahasiswa Tangerang Selatan Bergerak ke Jakarta Tolak UU Cipta Kerja

Sejumlah elemen masyarakat, mahasiswa dan buruh menggelar aksi penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta dan daerah lainnya di Indonesia sejak Senin lalu.

 Kerap Ungkap Kasus Mangkrak, Brigjen Panca Putra Tiba-Tiba Dikembalikan ke Polri
Indonesia
Kerap Ungkap Kasus Mangkrak, Brigjen Panca Putra Tiba-Tiba Dikembalikan ke Polri

Brigjen Panca Putra saat bertugas di KPK sebagai Direktur Penyidikan, juga pernah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan sejak 19 Juni 2019 hingga April 2020.

[HOAKS Atau FAKTA]: Buntut Kericuhan Demo Omnibus Law, Bakal Ada Pemblokiran Medsos
Indonesia
[HOAKS Atau FAKTA]: Buntut Kericuhan Demo Omnibus Law, Bakal Ada Pemblokiran Medsos

Kominfo hanya melakukan patroli siber. Patroli dilakukan petugas Security Operation Center Automatic Identification System (SOC-AIS).

Petinggi Gerindra Ungkap Alasan Prabowo Usung Denny Indrayana di Pilgub Kalsel
Indonesia
DKPP Usul Pembentukan Satgas Penegakan Disiplin COVID-19 di Pilkada 2020
Indonesia
DKPP Usul Pembentukan Satgas Penegakan Disiplin COVID-19 di Pilkada 2020

Satgas ini akan bertugas penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 selama masa Pilkada Serentak 2020.

BNPB Gelar Simulasi Penanganan Erupsi Merapi
Indonesia
BNPB Gelar Simulasi Penanganan Erupsi Merapi

kegiatan diselenggarakan untuk memperkuat kesiapsiagaan Pemda, relawan dan masyarakat menghadapi ancaman erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta.

Pindah Parpol jika Tidak Dapat Rekomendasi, Purnomo: Saya Belum Memikirkannya
Indonesia
Pindah Parpol jika Tidak Dapat Rekomendasi, Purnomo: Saya Belum Memikirkannya

Bakal cawali dari PDIP Solo Achmad Purnomo mengaku semakin pasrah apa pun hasil keputuaan DPP PDIP.

Komnas HAM Sampaikan Laporan Dugaan Kekerasan di Intan Jaya
Indonesia
Komnas HAM Sampaikan Laporan Dugaan Kekerasan di Intan Jaya

Komisioner Komnas HAM menemui Menko Polhukam Mahfud MD dan menyerahkan hasil investigasi peristiwa kekerasan di Intan Jaya.

Polisi Bentuk Tim Khusus Kawal Pemakaman Jenazah COVID-19
Indonesia
Polisi Bentuk Tim Khusus Kawal Pemakaman Jenazah COVID-19

Anggota melaksanakan pengamanan pemakaman jenazah covid-19 dengan mengimbau dan menghalau

Sejumlah Jenderal Mulai Bermanuver Jelang Pemilihan Kapolri Baru
Indonesia
Sejumlah Jenderal Mulai Bermanuver Jelang Pemilihan Kapolri Baru

Ada 13 perwira tinggi Polri berpangkat Komjen yang bisa ikut dalam bursa calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis