Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun, KPK: Memenuhi Analisis Yuridis JPU Sidang kasus suap izin ekspor benur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta , Rabu (17/3). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati dan mengapresiasi vonis 5 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Pasalnya, kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati, vonis majelis hakim tersebut sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yaitu 5 tahun penjara.

"Secara umum telah memenuhi seluruh isi analisis yuridis dalam tuntutan tim JPU," kata Ipi dalam keterangannya, Jumat (16/7).

Baca Juga:

Edhy Prabowo Dituntut 5 Tahun Penjara, Febri Diansyah: Inilah KPK Era Baru

Namun demikian, sebagaimana dinyatakan tim JPU KPK dalam sidang putusan, lembaga antirasuah masih bersikap pikir-pikir terkait putusan tersebut.

Ipi mengatakan, KPK akan menunggu salinan putusan lengkap dan tim JPU akan mempelajari pertimbangan majelis hakim. "Untuk kemudian membuat analisis dan rekomendasi kepada pimpinan," ujar Ipi.

Edhy Prabowo dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap Rp25,7 miliar terkait izin ekspor benih bening lobster atau benur. Duit suap itu diberikan guna mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benur kepada PT DPPP dan para eksportir lainnya.

Terdakwa kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/6). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Terdakwa kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/6). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Edhy juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp9.687.447.219 dan US$77.000 dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan.

Apabila uang pengganti tidak dibayar setelah satu bulan putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita untuk menutupi uang pengganti. Apabila aset Edhy tidak cukup maka Edhy harus dihukum pidana badan selama dua tahun.

Selain pidana badan dan denda, Edhy juga dijatuhi hukuman berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun sejak selesai mejalani masa pidana.

Baca Juga:

Dituntut 5 Tahun Penjara, Edhy Prabowo: Saya Tidak Bersalah

Edhy terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. Dalam menjatuhkan putusan majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Hal memberatkan Edhy Prabowo dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan KKN.

"Terdakwa selaku penyelenggara negara yaitu menteri tidak memberikan teladan yang baik," kata hakim.

Sementara itu untuk hal meringankan, Edhy dinilai bersikap sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, dan sebagian aset sudah disita. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mayoritas Pelaku UMKM Perempuan Terjerat Utang
Indonesia
Mayoritas Pelaku UMKM Perempuan Terjerat Utang

Meningkatnya stres di kalangan masyarakat akibat bencana sosial ekonomi sebagai dampak pandemi yang pada akhirnya meningkatkan angka kekerasan berbasis gender.

Gibran Pastikan Revitalisasi Keraton Surakarta Pakai Dana APBN Kementerian PUPR
Indonesia
Gibran Pastikan Revitalisasi Keraton Surakarta Pakai Dana APBN Kementerian PUPR

Pemkot Solo memastikan revitalisasi tersebut dibiayai dana APBN 2023 Kementerian PUPR.

Minyak Goreng Langka, Muzani Minta Setop Sementara Ekspor CPO
Indonesia
Minyak Goreng Langka, Muzani Minta Setop Sementara Ekspor CPO

Partai Gerindra meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menerbitkan aturan pelarangan ekspor minyak goreng ke luar negeri.

Mudik Diperbolehkan, Antusiasme Warga di Jakarta Dapat Vaksin Booster Meningkat
Indonesia
Mudik Diperbolehkan, Antusiasme Warga di Jakarta Dapat Vaksin Booster Meningkat

Polda Metro Jaya menargetkan mampu memberikan vaksin dosis ketiga atau penguat (booster) sebanyak 143.000 dosis per hari.

Penolak Menang Telak dari Pendukung, Wacana Tunda Pemilu Game Over
Indonesia
Penolak Menang Telak dari Pendukung, Wacana Tunda Pemilu Game Over

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yakin usulan penundaan pemilu sudah tamat alias game over.

Jokowi Akui Pernah Grogi dan Takut saat Dipanggil Bawaslu
Indonesia
Jokowi Akui Pernah Grogi dan Takut saat Dipanggil Bawaslu

Jokowi pun mengaku sangat grogi ketika dipanggil Bawaslu saat itu.

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin mRNA Menyebabkan Hepatitis pada Anak
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin mRNA Menyebabkan Hepatitis pada Anak

Beredar sebuah narasi oleh akun Twitter @JakataStar yang mengatakan bahwa vaksin menyebabkan hepatitis pada anak.

DPR Nilai Wacana Kenaikan Biaya Perjalanan Haji Rugikan Jemaah
Indonesia
DPR Nilai Wacana Kenaikan Biaya Perjalanan Haji Rugikan Jemaah

Rencana Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menaikkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji tahun 2023 terus mengundang sorotan.

Riza Berharap Libur Panjang Tidak Berdampak Naiknya Pasien COVID-19 di Jakarta
Indonesia
Riza Berharap Libur Panjang Tidak Berdampak Naiknya Pasien COVID-19 di Jakarta

Mantan Anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini berharap tidak ada tren kenaikan kasus virus corona menyusul tingginya mobilitas warga untuk menikmati akhir pekan.

Pemudik Diminta Waspada Potensi Bencana akibat Hujan
Indonesia
Pemudik Diminta Waspada Potensi Bencana akibat Hujan

Para pemudik diharapkan selalu waspada ketika melewati daerah rawan bencana di Jawa Barat selama periode 29 April - 8 Mei mendatang.