Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun, KPK: Memenuhi Analisis Yuridis JPU Sidang kasus suap izin ekspor benur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta , Rabu (17/3). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati dan mengapresiasi vonis 5 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Pasalnya, kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati, vonis majelis hakim tersebut sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yaitu 5 tahun penjara.

"Secara umum telah memenuhi seluruh isi analisis yuridis dalam tuntutan tim JPU," kata Ipi dalam keterangannya, Jumat (16/7).

Baca Juga:

Edhy Prabowo Dituntut 5 Tahun Penjara, Febri Diansyah: Inilah KPK Era Baru

Namun demikian, sebagaimana dinyatakan tim JPU KPK dalam sidang putusan, lembaga antirasuah masih bersikap pikir-pikir terkait putusan tersebut.

Ipi mengatakan, KPK akan menunggu salinan putusan lengkap dan tim JPU akan mempelajari pertimbangan majelis hakim. "Untuk kemudian membuat analisis dan rekomendasi kepada pimpinan," ujar Ipi.

Edhy Prabowo dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap Rp25,7 miliar terkait izin ekspor benih bening lobster atau benur. Duit suap itu diberikan guna mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benur kepada PT DPPP dan para eksportir lainnya.

Terdakwa kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/6). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Terdakwa kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/6). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Edhy juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp9.687.447.219 dan US$77.000 dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan.

Apabila uang pengganti tidak dibayar setelah satu bulan putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita untuk menutupi uang pengganti. Apabila aset Edhy tidak cukup maka Edhy harus dihukum pidana badan selama dua tahun.

Selain pidana badan dan denda, Edhy juga dijatuhi hukuman berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun sejak selesai mejalani masa pidana.

Baca Juga:

Dituntut 5 Tahun Penjara, Edhy Prabowo: Saya Tidak Bersalah

Edhy terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. Dalam menjatuhkan putusan majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Hal memberatkan Edhy Prabowo dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan KKN.

"Terdakwa selaku penyelenggara negara yaitu menteri tidak memberikan teladan yang baik," kata hakim.

Sementara itu untuk hal meringankan, Edhy dinilai bersikap sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, dan sebagian aset sudah disita. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pesan Puan ke Pemda: Ekonomi Penting Tapi Kesehatan Warga yang Utama
Indonesia
Pesan Puan ke Pemda: Ekonomi Penting Tapi Kesehatan Warga yang Utama

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) periode 2014-2019 ini menegaskan kesehatan dan keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama.

9 Menteri yang Layak Direshuffle Versi Relawan Jokowi Mania
Indonesia
9 Menteri yang Layak Direshuffle Versi Relawan Jokowi Mania

Berdasarkan hasil survei publik yang dilakukan Joman, setidaknya ada 9 menteri yang memiliki kinerja buruk.

Taman Pintar Yogyakarta Segera Dibuka untuk Wisatawan
Indonesia
Taman Pintar Yogyakarta Segera Dibuka untuk Wisatawan

Tempat wisata edukasi di Kota Yogyakarta, Taman Pintar akan dibuka kembali untuk wisatawan. Pembukaan dilakukan usai Taman Pintar mendapat izin uji coba operational dari pemerintah pusat.

91 Ribu Prajurit TNI Diturunkan Kawal Vaksinasi Nasional
Indonesia
91 Ribu Prajurit TNI Diturunkan Kawal Vaksinasi Nasional

Mabes TNI mengerahkan 91.817 personel dan menyiapkan 109 Rumah Sakit TNI di 34 Provinsi di seluruh Indonesia untuk mendukung Program Vaksinasi Nasional COVID-19.

BEM SI Demo UU Ciptaker, Jalan Menuju Istana Negara Ditutup
Indonesia
BEM SI Demo UU Ciptaker, Jalan Menuju Istana Negara Ditutup

Hal ini guna mengantisipasi demo dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia alias BEM SI. Penutupan dilakukan dengan menggunakan barier dari beton.

KPK Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Jalan di Kabupaten Bengkalis
Indonesia
KPK Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Jalan di Kabupaten Bengkalis

Dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona di lingkungan KPK, maka para tersangka akan diisolasi mandiri terlebih dahulu di Rutan Gedung lama KPK, selama 14 hari.

Listyo Sigit Calon Kapolri, Ketua Komisi III: Jenderal Muda Ini Bisa Bawa Pembaruan
Indonesia
Listyo Sigit Calon Kapolri, Ketua Komisi III: Jenderal Muda Ini Bisa Bawa Pembaruan

Listyo Sigit dapat menjadi seorang pimpinan Polri yang negarawan

Dampak COVID-19, BTN Restrukturisasi 80 Persen Kredit Kepemilikan Rumah
KPR
Dampak COVID-19, BTN Restrukturisasi 80 Persen Kredit Kepemilikan Rumah

Perusahaan mencatat pertumbuhan laba sebesar 671 persen (yoy) atau Rp1,615 triliun pada 2020 sebagai hasil dari langkah down grade yang dilakukan pada 2019.

[HOAKS atau FAKTA] Pasien COVID-19 Ditampung di Istora Senayan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Pasien COVID-19 Ditampung di Istora Senayan

Dalam video itu terlihat beberapa orang tengah berbaring di atas alas dengan menjaga jarak.

Ingin Masuk Gedung DPR/MPR, Belasan Orang dari Kelompok 'Anti Kemapanan' Diciduk Polisi
Indonesia