Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun, KPK: Memenuhi Analisis Yuridis JPU Sidang kasus suap izin ekspor benur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta , Rabu (17/3). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati dan mengapresiasi vonis 5 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Pasalnya, kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati, vonis majelis hakim tersebut sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yaitu 5 tahun penjara.

"Secara umum telah memenuhi seluruh isi analisis yuridis dalam tuntutan tim JPU," kata Ipi dalam keterangannya, Jumat (16/7).

Baca Juga:

Edhy Prabowo Dituntut 5 Tahun Penjara, Febri Diansyah: Inilah KPK Era Baru

Namun demikian, sebagaimana dinyatakan tim JPU KPK dalam sidang putusan, lembaga antirasuah masih bersikap pikir-pikir terkait putusan tersebut.

Ipi mengatakan, KPK akan menunggu salinan putusan lengkap dan tim JPU akan mempelajari pertimbangan majelis hakim. "Untuk kemudian membuat analisis dan rekomendasi kepada pimpinan," ujar Ipi.

Edhy Prabowo dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap Rp25,7 miliar terkait izin ekspor benih bening lobster atau benur. Duit suap itu diberikan guna mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benur kepada PT DPPP dan para eksportir lainnya.

Terdakwa kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/6). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Terdakwa kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/6). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Edhy juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp9.687.447.219 dan US$77.000 dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan.

Apabila uang pengganti tidak dibayar setelah satu bulan putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita untuk menutupi uang pengganti. Apabila aset Edhy tidak cukup maka Edhy harus dihukum pidana badan selama dua tahun.

Selain pidana badan dan denda, Edhy juga dijatuhi hukuman berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun sejak selesai mejalani masa pidana.

Baca Juga:

Dituntut 5 Tahun Penjara, Edhy Prabowo: Saya Tidak Bersalah

Edhy terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. Dalam menjatuhkan putusan majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Hal memberatkan Edhy Prabowo dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan KKN.

"Terdakwa selaku penyelenggara negara yaitu menteri tidak memberikan teladan yang baik," kata hakim.

Sementara itu untuk hal meringankan, Edhy dinilai bersikap sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, dan sebagian aset sudah disita. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Juliari Batubara Minta Tak Diseret-seret di Kasus Bansos Saat OTT KPK
Indonesia
Juliari Batubara Minta Tak Diseret-seret di Kasus Bansos Saat OTT KPK

Juliari didakwa menerima suap dengan total Rp 32,48 miliar secara bertahap

Gegara Banjir, Perjalanan Kereta di Stasiun Senen dan Gambir Dibatalkan
Indonesia
Gegara Banjir, Perjalanan Kereta di Stasiun Senen dan Gambir Dibatalkan

Penumpang pada KA tersebut diberangkatkan menggunakan Bus

PPKM Jakarta Turun ke Level 3, Anies Ingatkan Warga untuk Berhati-hati
Indonesia
PPKM Jakarta Turun ke Level 3, Anies Ingatkan Warga untuk Berhati-hati

"Jadi gini, kita harus berhati-hati, keberhasilan dalam pengendalian pandemi di Jakarta," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (24/8)

Putra Ahok dan Ayu Thalia Saling Lapor, Polisi: Semuanya akan Kami Proses
Indonesia
Putra Ahok dan Ayu Thalia Saling Lapor, Polisi: Semuanya akan Kami Proses

"Semuanya akan kami proses sesuai dengan prosedur," kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Guruh Arif Darmawan kepada wartawan, Kamis (2/9).

BNPB: 23 Orang Meninggal Dunia Akibat Banjir Bandang di Flores Timur
Indonesia
BNPB: 23 Orang Meninggal Dunia Akibat Banjir Bandang di Flores Timur

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 23 orang meninggal dunia akibat banjir bandang yang melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Flores Timur, Minggu (4/4).

Datangi Kantor LDII, Kapolri Minta Dai Tak Serukan Ujaran Kebencian
Indonesia
Datangi Kantor LDII, Kapolri Minta Dai Tak Serukan Ujaran Kebencian

Pendekatan moderasi beragama untuk menekan polarisasi di tengah masyarakat

Bareskrim Polri Pastikan Muhammad Kece tak Alami Gangguan Jiwa
Indonesia
Bareskrim Polri Pastikan Muhammad Kece tak Alami Gangguan Jiwa

Polri menyatakan tersangka Muhammad Kece normal ketika menjalani pemeriksaan. Sehingga, penyidik merasa tidak perlu melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap yang bersangkutan.

Kapolres Jakpus Minta Tokoh Agama Bimbing Umat Jaga Kerukunan dan Ketertiban
Indonesia
Kapolres Jakpus Minta Tokoh Agama Bimbing Umat Jaga Kerukunan dan Ketertiban

"Pemuka agama adalah pengaruh terbesar dalam membimbing umat untuk saling menjaga kerukunan," jelas Hengki.