Edhy Prabowo Dituntut 5 Tahun Penjara, Febri Diansyah: Inilah KPK Era Baru Mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dengan hukuman pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Hal tersebut menuai kritik dari mantan Jubir KPK Febri Diansyah. Lewat cuitannya di Twitter, Febri melontarkan sindiran terhadap KPK di bawah komando Firli Bahuri yang hanya menuntut bekas elite Partai Gerindra tersebut dengan hukuman 5 tahun pidana penjara.

“Inilah KPK 'Era Baru'. Diduga menerima suap total Rp 25,7 Milyar dari penguasaha benur, Mantan Menteri KKP hanya dituntut 5 tahun. 5 tahun???” kata Febri dikutip Merahputih.com, Rabu (30/6).

Baca Juga:

Kasus Suap Benur, Edhy Prabowo Dituntut Lima Tahun Penjara

Merujuk dari perkara suap ekspos benih lobster atau benur yang menjerat Edhy, menurut Febri, JPU sejatinya bisa mengenakan pasal dengan ancaman hukuman minimal 4 sampai 20 tahun atau seumur hidup.

“Padahal pasal yang dapat dikenakan untuk penerima suap ancaman minimal 4 sampai 20 tahun atau seumur hidup,” ujarnya.

Terdakwa kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/6). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Terdakwa kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/6). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Di tengah keprihatinan itu, yang tak kalah dianggap miris adalah penyidik yang menguak kasus suap benur ini malah disingkirkan dari KPK, karena dinyatakan tak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Di sisi lain, penyidik yang membongkar kasus suap benur ini disingkirkan menggunakan TWK. Lengkaplah sudah prestasi KPK 'Era Baru' ini," kata Febri.

Selain dituntut 5 tahun penjara, Edhy juga dituntut untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 9.687.447.219 dan USD 77.000 dikurangi seluruhnya dengan uang yang sudah dikembalikan.

Baca Juga:

Dituntut 5 Tahun Penjara, Edhy Prabowo: Saya Tidak Bersalah

Jaksa juga menuntut majelis hakim untuk mencabut hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak Edhy selesai menjalani masa pidana pokok.

Jaksa meyakini Edhy Prabowo terbukti menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar terkait izin ekspor benih lobster atau benur.

Duit suap itu diberikan guna mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benur kepada PT DPPP dan para eksportir benur lainnya. (Pon)

Baca Juga:

Azis Syamsuddin dan Fahri Hamzah Disebut Titip Kuota Ekspor Benur ke Edhy Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Soal PPKM Darurat, Kapolda Metro Tunggu Arahan Pemerintah Pusat
Indonesia
Soal PPKM Darurat, Kapolda Metro Tunggu Arahan Pemerintah Pusat

"Nanti kita tunggu penjelasan pemerintah pusat. Yang jelas, kita siap melaksanakan," kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran

Tiga Napi Masih Dirawat di RSUD Tangerang, Satu Kritis
Indonesia
Tiga Napi Masih Dirawat di RSUD Tangerang, Satu Kritis

Tuan N luka bakar 13 persen di kepala dan wajah

Jokowi Minta BMKG Keluarkan Peringatan Dini Lebih Cepat dan Akurat
Indonesia
Jokowi Minta BMKG Keluarkan Peringatan Dini Lebih Cepat dan Akurat

Presiden mendorong BMKG untuk terus memberikan layanan yang disertai inovasi-inovasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru.

Kementerian ESDM: Guguran Aktif Gunung Merapi Normal Terjadi
Indonesia
Kementerian ESDM: Guguran Aktif Gunung Merapi Normal Terjadi

Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak terpicu peredaran berita dan laporan yang tidak bertanggung jawab.

Kominfo Minta YouTube Blokir Akun Jozeph Paul Zhang
Indonesia
Kominfo Minta YouTube Blokir Akun Jozeph Paul Zhang

Kementerian Komunikasi dan Informatika melayangkan surat pada YouTube agar memblokir akun Jozeph Paul Zhang karena berisi ujaran kebencian.

Polisi Periksa Ahli IT soal Kasus Video Syur Mirip Artis
Indonesia
Polisi Periksa Ahli IT soal Kasus Video Syur Mirip Artis

Sebab, ada beberapa akun sosial media yang tengah diselidiki oleh Penyidik dalam kasus ini.

Dana Kesehatan Penanganan COVID-19 Bisa Melonjak Jadi Rp 300 Triliun di 2021
Indonesia
Dana Kesehatan Penanganan COVID-19 Bisa Melonjak Jadi Rp 300 Triliun di 2021

Jumlah anggaran awal yang dialokasikan untuk kesehatan pada tahun 2021 sebesar Rp176 triliun, namun bertambah menjadi Rp 214,9 triliun seiring dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

KPK Kaji Penerapan Pasal Hukuman Mati untuk Eks Mensos Juliari Batubara
Indonesia
KPK Kaji Penerapan Pasal Hukuman Mati untuk Eks Mensos Juliari Batubara

KPK tengah mengkaji penerapan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek

Manfaatkan Bonus Demografi Menuju Industri 4.0
Indonesia
Manfaatkan Bonus Demografi Menuju Industri 4.0

Di dalam masyarakat terdigital ini, new business model harus dilakukan, kurikulum harus dilakukan pembenahan

Anies Diminta Gandeng Polisi Amankan Begal Sepeda di Jakarta
Indonesia
Anies Diminta Gandeng Polisi Amankan Begal Sepeda di Jakarta

DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng Kepolisian Polda Metro Jaya dalam membantu keamanan terkait maraknya begal sepeda di kawasan ibu kota beberapa waktu terakhir ini.