Edhy Prabowo Didakwa Terima Suap Rp25,7 Miliar dari Eksportir Benur Sidang Mantan Menteri Kelautan Edhy Prabowo (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Mantan Menteri Kelautan Edhy Prabowo didakwa menerima suap sebesar Rp25,7 miliar. Suap ini berkaitan dengan izin ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah menerima hadiah atau janji," kata jaksa membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (15/4).

Baca Juga:

Kasus Edhy Prabowo, KPK Sita Duit Rp3 Miliar dari Bekas Caleg Gerindra

Suap itu diterima oleh Edhy Prabowo dari para eksportir benur melalui Amiril Mukminin, Safri, Ainul Faqih, Andreau Misanta Pribadi, dan Siswadhi Pranoto Loe.

Melalui stafnya itu, Edhy menerima suap sebesar 77 ribu dolar Amerika Serikat (AS) atau jika dirupiahkan saat ini mencapai Rp1.126.921.950 dari pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPP), Suharjito.

Kemudian, Edhy juga menerima uang sebesar Rp24.625.587.250. Duit ini diberikan oleh Suharjito dan para eksportir lainnya.

"Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," ujar jaksa.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22-3-2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22-3-2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

Jaksa juga menyatakan Edhy Prabowo berkeinginan untuk memberikan izin pengelolaan dan budidaya lobster dan ekspor Benih Bening loster (BBL) dengan mengeluarkan kebijakan untuk mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Ranjungan (Portunus spp) dari Wilayah Indo

Selain itu, pemberian suap juga bertujuan agar Edhy melalui anak buahnya yaitu Andreau Misanta Pribadi dan Safri mempercepat proses persetujuan izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bibit lobster perusahaan Suharjito dan eksportir lainnya.

Perbuatan menerima uang dari Suharjito dan para eksportir benih lobster lainnya juga dinilai bertentangan dengan kewajiban Edhy Prabowo selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Menteri Kelautan dan Perikanan.

Baca Juga:

Berkas Perkara Lengkap, Edhy Prabowo Segera Diadili

"Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bertentangan dengan sumpah jabatan terdakwa," kata jaksa.

Edhy didakwa melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kematian akibat COVID-19 Lebih 900.000 Jiwa
Dunia
Kematian akibat COVID-19 Lebih 900.000 Jiwa

Amerika Serikat masih menjadi negara di dunia yang paling parah dilanda virus corona.

Pengusaha Penyuap Bupati Sidoarjo Divonis 1 Tahun 8 Bulan Penjara
Indonesia
Pengusaha Penyuap Bupati Sidoarjo Divonis 1 Tahun 8 Bulan Penjara

Suap ini diberikan untuk memuluskan Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi menggarap proyek-proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

Pemprov DKI Bantah Calon PJLP Wajib Bisa Baca Alquran dan Salat Lima Waktu
Indonesia
Pemprov DKI Bantah Calon PJLP Wajib Bisa Baca Alquran dan Salat Lima Waktu

Tersebar surat pengumuman dari Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan terkait penerimaan calon Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

DPRD DKI Minta Anies Terapkan New Normal di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Minta Anies Terapkan New Normal di Jakarta

Menurutnya, masyarakat tak perlu lagi takut terhadap virus corona

Berkas Kasus Mafia Tanah yang Tipu Eks Menlu Dilimpahkan ke Jaksa
Indonesia
Berkas Kasus Mafia Tanah yang Tipu Eks Menlu Dilimpahkan ke Jaksa

Pelimpahan berkas perkara kasus tersebut dilakukan pada 12 Maret 2021

Polisi Diminta Usut Tuntas Ambulans Pembawa Batu dan Logistik untuk Pendemo UU Cipta Kerja
Indonesia
Polisi Diminta Usut Tuntas Ambulans Pembawa Batu dan Logistik untuk Pendemo UU Cipta Kerja

Demonstrasi yang berjalan dengan tertib dan sesuai dengan aturan harus diberikan ruang

Pengamat Soroti Pandemi Corona Jadi Panggung Politik
Indonesia
Pengamat Soroti Pandemi Corona Jadi Panggung Politik

Pemerintah tidak menjadikan wabah corona sebagai panggung mencari popularitas untuk tujuan politik.

Belum Ada Peningkatan Kasus COVID-19 Buntut Demo Tolak UU Cipta Kerja
Indonesia
Belum Ada Peningkatan Kasus COVID-19 Buntut Demo Tolak UU Cipta Kerja

Kesembuhan meningkat sekarang 84,2 persen, angka kematian turun 2,2 persen

Irjen Napoleon Kenakan Batik di Sidang Perdana Perkara Red Notice Djoko Tjandra
Indonesia
Irjen Napoleon Kenakan Batik di Sidang Perdana Perkara Red Notice Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Bonaparte menghadiri sidang perdana kasus dugaan suap terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/11).

BPIP Ingatkan Rasialisme Bisa Memecah Belah Persatuan
Indonesia
BPIP Ingatkan Rasialisme Bisa Memecah Belah Persatuan

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila meminta setiap elemen bangsa Indonesia agar tetap berpegang kepada Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.