Edhy Prabowo Diciduk KPK, Gerindra Minta Maaf Menteri KP Edhy Prabowo. (Foto: MP/Ponco Sulaksono).

MerahPutih.com - Partai Gerindra menyampaikan permohonan maaf terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Permintaan maaf ini buntut dari ditetapkannya Edhy Prabowo tersangka suap.

"Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani kepada wartawan, Jumat (27/11).

Muzani berharap korupsi yang dilakukan oleh Edhy Prabowo tidak akan mengganggu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan seperti yang telah direncanakan sebelumnya.

Baca Juga:

Edhy Prabowo Diduga Beli Sepeda Mewah di Luar Negeri Pakai Duit Suap Benur

"Pembangunan seperti arahan presiden tetap berjalan seperti yang direncanakan sebelumnya," ujarnya.

Partai Gerindra pun menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Namun, berharap asas hukum praduga tak bersalah tetap dapat dihormati oleh semua pihak.

Edhy Prabowo, kata ia, telah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dan sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Saat ini surat pengunduran diri Edhy Prabowo selaku Waketum Partai Gerindra sedang diproses.

Edhy Prabowo
Menteri KP Edhy Prabowo. (Foto: KKP).

"Saat ini surat tersebut sedang kami teruskan kepada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra," ujarnya.

Edhy Prabowo sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. (Knu)

Baca Juga:

Kantornya Kembali Digeledah KPK, KKP Irit Bicara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Bupati Probolinggo, KPK Garap Wabup Timbul Prihanjoko
Indonesia
Kasus Bupati Probolinggo, KPK Garap Wabup Timbul Prihanjoko

Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Probolinggo Ahmad Timbul Prihanjoko.

Ridwan Kamil Prihatin Bupati Bandung Barat Diduga Korupsi Bantuan Sosial COVID-19
Indonesia
Ridwan Kamil Prihatin Bupati Bandung Barat Diduga Korupsi Bantuan Sosial COVID-19

Padahal, beberapa waktu lalu ada pertemuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) dengan KPK dalam pencegahan korupsi.

Sekolah Tatap Muka Bisa Dibatalkan Jika Orang Tua Tidak Mengizinkan
Indonesia
Sekolah Tatap Muka Bisa Dibatalkan Jika Orang Tua Tidak Mengizinkan

"Kalau wali murid tidak mengizinkan, maka dimungkinkan anak tersebut sekalipun sekolah dibuka, diperbolehkan untuk tidak itu (tatap muka) dilakukan," terang Riza.

Rizieq Dihadirkan di Ruang Sidang, Kuasa Hukum Diberi Peringatan Serius
Indonesia
Rizieq Dihadirkan di Ruang Sidang, Kuasa Hukum Diberi Peringatan Serius

Dalam persidangan Jumat (26/3) lusa, jumlah kuasa hukum pun akan dibatasi

KKB Ancam Perhelatan PON Papua, Pemerintah Diminta Jamin Keselamatan Atlet
Indonesia
KKB Ancam Perhelatan PON Papua, Pemerintah Diminta Jamin Keselamatan Atlet

Anggota Komisi X DPR, Sakinah Aljufri meminta pemerintah menjamin keamanan seluruh stakeholder dalam pelaksanaan PON XX Papua.

200 Tabung Oksigen Tertahan di Bandara, Ketua Satgas COVID-19: Seharusnya Dipermudah
Indonesia
200 Tabung Oksigen Tertahan di Bandara, Ketua Satgas COVID-19: Seharusnya Dipermudah

"Karena aturannya seperti itu kita patuhi prosedurnya. Seharusnya dipermudah karena ini menyangkut kemanusiaan dan sangat dibutuhkan," papar dia.

KPK Turun Tangan Pantau Korupsi Lahan di Labuan Bajo
Indonesia
KPK Turun Tangan Pantau Korupsi Lahan di Labuan Bajo

KPK bakal menerjunkan tim koordinasi dan supervisi (korsup) kasus dugaan korupsi pengelolaan aset tanah di Labuan Bajo.

BOR 94,15 Persen, Puskesmas di Bandung Jadi Filter Deteksi Tingkat Gejala
Indonesia
BOR 94,15 Persen, Puskesmas di Bandung Jadi Filter Deteksi Tingkat Gejala

Sudah ada arahan, setiap rumah sakit untuk mengonversi atau menambah tempat tidur 30-40 persen. Dan secara total, Kota Bandung ada penambahan 36 persen.

Polisi Akui Puluhan Terduga Teroris Ingin Manfaatkan Momen HUT RI untuk Tebar Teror
Indonesia
Polisi Akui Puluhan Terduga Teroris Ingin Manfaatkan Momen HUT RI untuk Tebar Teror

Apabila diketahui melakukan perencanaan-perencanaan yang dapat membahayakan masyarakat secara hukum dapat dilakukan tindakan hukum

Elemen Mahasiswa Minta Hukum Ditaati di Polemik TWK KPK
Indonesia
Elemen Mahasiswa Minta Hukum Ditaati di Polemik TWK KPK

"Aksi yang akan dilakukan Mahasiswa harus dilakukan dengan kajian aspek hukum yang matang. Karena sebagai warga Nagara juga harus patuh terhadap putusan Hukum," kata Onky