Edhy Prabowo Ciptakan Tsunami Politik di Tengah Kemesraan Prabowo dan Jokowi Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengenakan baju tahanan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

MerahPutih.com - Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif, Edhy Prabowo resmi menyandang status tersangka korupsi terkait izin ekspor benih lobster (benur) dari sejumlah perusahaan yang dikumpulkan dari satu rekening.

Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai, korupsi yang diduga dilakukan Edhy tersebut menjadi gelombang tsunami yang menghantam Gerindra di tengah 'kemesraan' politik di lingkar pemerintahan Jokowi.

Baca Juga

ICW Pertanyakan Motif KPK Bocorkan Informasi Penggeledahan Kasus Edhy Prabowo

"Ini menjadi tsunami politik bagi partai Gerindra yang baru pertama kali masuk kabinet pemerintahan," kata Karyono kepada wartawan, Jumat (27/11).

Karyono mengatakan, kasus dugaan korupsi Edhy tersebut bisa menggerus kewibawaan Prabowo dan Gerindra. Terlebih, Prabowo selama ini selalu menarasikan diri sebagai sosok antikorupsi.

Kasus ini juga, menurut Karyono, bisa mempengaruhi citra partai dan personal kader di Gerindra.

Secara elektoral, yang paling terkena dampaknya adalah Prabowo yang digadang-gadang bakal maju menjadi calon presiden 2024 mendatang.

"Karena peristiwa ini terekam dalam memori kolektif publik," ujarnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berada di dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dini hari. KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut, salah satunya yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berada di dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dini hari. KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut, salah satunya yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.

Karyono berpendapat dugaan korupsi Edhy tersebut juga bisa mengganggu relasi politik Prabowo dan Jokowi yang baru terjalin manis usai bertarung dalam dua edisi pilpres, 2014 dan 2019.

Tak ayal, katanya, kasus ini juga membuat Jokowi dilema dalam mengambil langkah politik ke depan. Hal ini berkaitan dengan mencari sosok pengganti Edhy di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Jika pengganti Edhy Prabowo dari kader Gerindra, maka dapat menurunkan tingkat kepercayaan Presiden Jokowi di mata publik.

"Ini akan merugikan citra Jokowi," kata Karyono.

Sebaliknya, jika Jokowi mengganti menteri KP dari luar kader Gerindra, tentu Gerindra akan membuat perhitungan.

"Bila hanya mendapat 1 kursi maka Gerindra bisa mengambil keputusan untuk keluar dari koalisi," lanjutnya. (Knu)

Baca Juga

Tiga Opsi Memilih Calon Pengganti Edhy Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polresta Surakarta tidak Berikan Izin Salat Idul Fitri di Lapangan dan Jalan Raya
Indonesia
Polresta Surakarta tidak Berikan Izin Salat Idul Fitri di Lapangan dan Jalan Raya

"MUI telah mengeluarkan tata cara pelaksanaan Salat Id di tengah pandemi. Kami meminta masyarakat Solo mengikuti panduan itu," kata dia.

Puluhan Peserta Demo UU Cipta Kerja Positif COVID-19
Indonesia
Puluhan Peserta Demo UU Cipta Kerja Positif COVID-19

Mabes Polri menyarankan untuk masyarakat yang tidak menyetujui soal UU Omnibus Law melakukan peningjauan kembali ke MK.

Tiga Kompi Polisi Siap Amankan Kedatangan Partai Demokrat Kubu Moeldoko
Indonesia
Tiga Kompi Polisi Siap Amankan Kedatangan Partai Demokrat Kubu Moeldoko

Rombongan kader Partai Demokrat kubu Moeldoko diketahui berencana mendatangi Kantor Kemenkum HAM guna menyerahkan AD/ART baru hasil KLB

Kasus Bansos, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto Penuhi Panggilan KPK
Indonesia
Kasus Bansos, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto Penuhi Panggilan KPK

Yandri Susanto datang bertepatan dengan kehadiran bekas Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.

Soal Kisruh Partai Demokrat, SBY Diminta Tak Keluarkan Tudingan ke Pihak Luar
Indonesia
Soal Kisruh Partai Demokrat, SBY Diminta Tak Keluarkan Tudingan ke Pihak Luar

“SBY seyogyanya batasi evaluasinya dalam bingkai konflik internal elit Partai Demokrat saja,” kata Hikam

Pelanggar Lalu Lintas Saat PSBB Transisi Meroket 50 Persen
Indonesia
Pelanggar Lalu Lintas Saat PSBB Transisi Meroket 50 Persen

Ada juga kendaraan yang melebihi kapasitas dan tidak sesuai peruntukan

Penjelasan BMKG Soal Gempa Magnitudo 7.1 di Sulawesi Utara
Indonesia
Penjelasan BMKG Soal Gempa Magnitudo 7.1 di Sulawesi Utara

Guncangan gempa juga dirasakan di Ternate, Sofifi, Halmahera Tengah

Polres Jakpus Kejar Penyerang Mobil Berisi Ibu dan Bayi di Menteng
Indonesia
Polres Jakpus Kejar Penyerang Mobil Berisi Ibu dan Bayi di Menteng

Kini, polisi masih fokus mengejar pelaku tersebut.

Dua Pengelola Apartemen Ikut Terseret Kasus Gratifikasi Jaksa Pinangki
Indonesia
Dua Pengelola Apartemen Ikut Terseret Kasus Gratifikasi Jaksa Pinangki

Selain itu ada tiga saksi lainnya yang juga diperiksa

Nyaris 100 Hoaks Corona Bertebaran di Medsos, Pelaku Ngaku Tak Suka dengan Pemerintah
Indonesia
Nyaris 100 Hoaks Corona Bertebaran di Medsos, Pelaku Ngaku Tak Suka dengan Pemerintah

Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur masih jadi dua polda dengan penanganan kasus hoaks corona terbanyak.