Edhy Prabowo Arahkan Stafsus Bantu Perusahaan Tertentu Dapat Izin Ekspor Benur Mantan Menteri KP Edhy Prabowo berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3-2-2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.

MerahPutih.com - Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, disebut memberikan arahan kepada staf khususnya agar membantu perusahaan tertentu mendapatkan izin ekspor benih lobster atau benur.

Hal itu terungkap saat Stafsus Edhy Prabowo, Safri Muis, bersaksi dalam sidang perkara dugaan suap izin ekspor benur dengan terdakwa pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPP), Suharjito.

Baca Juga:

Mantan Pebulutangkis Debby Susanto Bantah Terima Apartement dari Edhy Prabowo

Awalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyinggung soal pengakuan Safri yang tertuang dalam berita acara pemeriksan (BAP). Dalam BAP itu, Safri menyebut Edhy Prabowo memberikan arahan perihal perizinan.

"Suadara Edy memberi arahan kepada saya untuk membantu perusahaan tertenu agar proses perizinannya segera dilaksanakan," kata jaksa membacakan BAP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (24/2).

"Betul itu?," Sambung jaksa.

Safri membenarkan perihal arahan tersebut. Namun, dia menolak jika isi arahan Edhy Prabowonhanya untuk membantu perusahaan tertentu.

"(Perusahaan) Secara umum bukan tertentu," ujar Safri.

Jaksa kemudian menanyakan bagaima pola pemberian arahan dari Edhy Prabowo. Safri pun menyebut arahan itu diberikan di rumah dinas Menteri Kelautan dan Perikanan. Sebab, saat itu KKP sedang menerapkan work from home.

"Biasa kalau ada pertemuan di Widya Chandra. Ketemu saya (memberika arahan)," ungkapnya.

Mantan Menteri KP Edhy Prabowo berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/2/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.
Mantan Menteri KP Edhy Prabowo berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/2/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

Jaksa kembali mencecar Safri soal perusahaan tertentu yang tertuang di dalam BAP. Tapi Safri kembali membantah. Dia menyebut konteks membantu itu untuk semua perusahaan yang merasa kesulitan mendapatkan perizinan.

"Seingat saya bukan tertentu. Tapi kalau ada memang perusahaan ini, yang menghubungi pak menteri tentang itu (izin) secara umum beliau mengatakan bahwa harus dibantu diproses gitu," kata Safri.

Dalam perkara ini, Suharjito didakwa menyuap Menteri Keluatan dan Perikanan Edhy Prabowo. Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Suharjito menyuap Edhy sebesar USD 103 ribu dan Rp 706 juta.

Baca Juga:

Edhy Prabowo Bantah Beli Wine dari Uang Korupsi Benur

Suharjito menyuap Edhy Prabowo melalui Safri dan Andreau Misanta Pribadi selaku staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy Prabowo, Ainul Faqih selaku staf pribadi Iis Rosita Dewi sebagai anggota DPR sekaligus istri Edhy Prabowo, dan Siswandi Pranoto Loe selaku Komisaris PT. Perishable Logistics Indonesia (PT. PLI) sekaligus Pendiri PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK).

Jaksa menyebut, pemberian suap yang diberikan Suharjito kepada Edhy melalui lima orang itu dengan tujuan agar Edhy Prabowo mempercepat persetujuan perizinan ekspor benih lobster atau benur di KKP tahun anggaran 2020. Menurut Jaksa, uang tersebut diperuntukkan untuk kepentingan Edhy Prabowo dan istrinya, Iis Rosita Dewi. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Enam Dekade, Partai Golkar Tetapkan 2024 Tahun Kemenangan
Indonesia
Enam Dekade, Partai Golkar Tetapkan 2024 Tahun Kemenangan

Airlangga menyebut, tren elektabilitas Partai Golkar terus mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun begitu, ia tetap meminta seluruh kader bekerja keras demi mewujudkan harapan partai untuk tiga tahun mendatang.

Jokowi Resmikan RSUP Pertama di Kawasan Indonesia Timur
Indonesia
Jokowi Resmikan RSUP Pertama di Kawasan Indonesia Timur

Presiden direncanakan untuk turut meninjau vaksinasi yang diperuntukkan bagi para petugas atau pekerja publik di pelabuhan yang terdiri dari pegawai dari PT Pelni, PT Pelindo, Kantor Kesyahbandaran, dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Lapas Tangerang Kebakaran Bermula dari Blok C2, 41 Narapidana Meninggal Dunia
Indonesia
Lapas Tangerang Kebakaran Bermula dari Blok C2, 41 Narapidana Meninggal Dunia

Kapolda menyatakan kondisi lapas saat ini sudah aman terkendali dan telah kondusif.

Dua Tersangka Korupsi Proyek Bakamla Segera Diadili
Indonesia
Dua Tersangka Korupsi Proyek Bakamla Segera Diadili

Seiring pelimpahan berkas ini, penahanan Leni dan Juli beralih dan menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor Jakarta

Angka Kejahatan di Ibu Kota Turun Selama 2020
Indonesia
Angka Kejahatan di Ibu Kota Turun Selama 2020

Kejahatan yang terjadi di Jakarta pada 2020 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Ketua Komisi VI DPR Ajak Pemuda Contoh Spirit Pengorbanan Pahlawan
Indonesia
Ketua Komisi VI DPR Ajak Pemuda Contoh Spirit Pengorbanan Pahlawan

Pahlawan merupakan sosok atau orang yang berbuat baik dan rela berkorban untuk orang lain.

Tersebar sampai AS, Harta Calon Panglima TNI Didominasi Rumah Hibah tanpa Akta
Indonesia
Tersebar sampai AS, Harta Calon Panglima TNI Didominasi Rumah Hibah tanpa Akta

Dalam LHKPN tersebut, jenderal bintang empat itu tercatat memiliki harta kekayaan Rp 179,99 miliar, Andika perkasa terakhir melaporkannya

Angka Kesembuhan Pasien COVID-19 Dekati 3 Juta
Indonesia
Angka Kesembuhan Pasien COVID-19 Dekati 3 Juta

ROGR bisa dimanfaatkan warga negara Indonesia (WNI) yang berstatus positif COVID-19