e-TLE Berlaku di 12 Provinsi, Tilang Manual di Jalan Dihapus? Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Polisi Istiono saat meninjau Jalan Tol Elevated Jakarta-Cikampek/Japek II di Bekasi, Jawa Barat, Minggu (8/12/2019). ANTARA/Fauzi Lamboka/aa.

MerahPutih.com - Korlantas Polri menegaskan bahwa diluncurkannya tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (e-TLE) berskala nasional tidak lantas membuat tilang manual hilang atau tak berlaku.

Khususnya, bagi wilayah yang belum memberlakukan penegakkan hukum menggunakan teknologi tersebut. Mengingat, saat ini baru 12 Polda yang menerapkan e-TLE secara resmi.

Baca Juga

Luncurkan e-TLE Nasional, Kapolri Listyo Minta Pengendara Ubah Perilaku

"Jadi, tilang manual tetap dilakukan dengan skala prioritas," ujar Kakorlantas Polri, Irjen Istiono kepada wartawan, Rabu (24/3).

Ia mengatakan, pihaknya akan lebih mengutamakan penindakkan tilang dengan semi elektronik. Artinya, pelanggar di foto kemudian diproses secara manual (semi otomatis).

"Paling penting tilang manual diperbolehkan asal semua buktinya sudah lengkap," ucap Istiono.

Sehingga, penindakan pelanggar lalu lintas tepat sasaran dan petugas yang melakukan penilangan di lapangan serta pelanggar tidak bisa mengelak.

Kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV) terpasang di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (1/7). (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)
Kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV) terpasang di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (1/7). (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)

e-TLE nasional ini merupakan salah satu implementasi Korlantas Polri dalam mewujudkan salah satu program prioritas presisi atau prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, tilang elektronik diterapkan untuk meningkatkan program keamanan dan keselamatan masyarakat di jalan raya.

Sigit juga menginginkan masyarakat lebih waspada dan tertib berlalulintas karena adanya ETLE.

"Ini adalah bagian dari upaya kita untuk meningkat program keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas," ujarnya.

Sigit menekankan, upaya penegakan hukum yang transparan melalui ETLE. Ia juga berharap sistem ETLE dapat mencegah penyalahgunaan wewenang sekaligus pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam penegakan lalu lintas, beberapa sasaran dintaranya pelanggaran traffic light, pelanggaran marka jalan, pelanggaran ganjil genap, pelanggaran menggunakan ponsel, pelanggaran melawan arus, pelanggaran tidak dan menggunakan helm.

Lalu pelanggaran keabsahan STNK, pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman dan pelanggaran pembatasan jenis kendaraan tertentu.

Selain mendeteksi pelanggaran lalu lintas, sistem e-TLE juga dapat menjadi pendukung bukti kasus kecelakaan dan tidak kriminalitas di jalan raya. Yakni dengan menggunakan teknologi face recognition yang sudah ada di sistem e-TLE.

Sistem e-TLE terintegrasi dari Polres, Polda hingga Korlantas Polri.

e-TLE nasional mendeteksi seluruh kendaraan baik roda dua maupun roda empat, yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Diharapkan, kesadaran masyarakat akan taat berlalu lintas semakin tinggi dengan kehadiran e-TLE. (Knu)

Baca Juga

Setelah e-TLE, Kapolri Segera Luncurkan Layanan SIM dan STNK Online

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Luhut Ditunjuk Jadi Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali
Indonesia
Luhut Ditunjuk Jadi Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk jadi Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali.

[Hoaks atau Fakta]: Mahfud MD Sebut Pelaku Bom Katedral Makassar Pecatan Polisi
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Mahfud MD Sebut Pelaku Bom Katedral Makassar Pecatan Polisi

Berdasarkan keterangan tanggal dan jam, tidak ditemukan artikel dengan tampilan sampul serta judul seperti demikian.

Berdasarkan Siwaslu, Penggunaan Hak Pilih di Pilgub dan Pilbup Lebih dari 80 Persen
Indonesia
Berdasarkan Siwaslu, Penggunaan Hak Pilih di Pilgub dan Pilbup Lebih dari 80 Persen

PTPS yang telah mengumpulkan hasil pengawasan sebanyak 175.593 dari 298.939 (59 persen)

Pasar Wage Purwokerto Kebakaran
Indonesia
Pasar Wage Purwokerto Kebakaran

Petugas kebakaran mengerahkan 10 mobil pemadam kebakaran guna mengatasi si jago merah yang melahap Pasar Wage Purwokerto.

KPK Periksa Bupati Bandung Barat Nonaktif Terkait Kasus Korupsi Bansos COVID-19
Indonesia
KPK Periksa Bupati Bandung Barat Nonaktif Terkait Kasus Korupsi Bansos COVID-19

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Sutisna pada hari ini, Senin (26/7).

Anies Siapkan 30 Ribu Vaksin COVID-19 Bagi Pekerja Seni
Indonesia
Anies Siapkan 30 Ribu Vaksin COVID-19 Bagi Pekerja Seni

Karena potensi keterpaparan ditekan melalui vaksin

75 Pegawai KPK Bakal Berikan Bukti Tambahan Pelanggaran Firli Cs ke Dewas
Indonesia
75 Pegawai KPK Bakal Berikan Bukti Tambahan Pelanggaran Firli Cs ke Dewas

Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menyatakan bakal memberikan bukti tambahan kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Kejati Aceh Periksa 10 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Peremajaan Sawit Senilai Rp684 Miliar
Indonesia
Kejati Aceh Periksa 10 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Peremajaan Sawit Senilai Rp684 Miliar

Kejaksaan Tinggi Aceh sudah memeriksa 10 saksi dalam pengusutan dugaan korupsi program peremajaan sawit rakyat di provinsi ujung barat Indonesia tersebut dengan nilai lebih dari Rp684,8 miliar.

Dewas KPK bakal Sidang Firli Bahuri Jika Temukan Pelanggaran Etik
Indonesia
Dewas KPK bakal Sidang Firli Bahuri Jika Temukan Pelanggaran Etik

Tumpak belum mau berandai-andai terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firli.

Jokowi Diyakini Lakukan Reshuffle Demi Bangkitkan Ekonomi
Indonesia
Jokowi Diyakini Lakukan Reshuffle Demi Bangkitkan Ekonomi

Pada saat sama, dia juga berpesan kepada Presiden