e-KTP Tercecer Dijalan, DPD Nilai Pemerintah Gagal Lindungi Hak Privasi Rakyat Petugas kepolisian merapikan barang bukti KTP elektronik yang rusak saat gelar perkara kasus KTP elektronik yang tercecer di Polres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (28/5). ANTARA F

MerahPutih.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dailami Firdaus mengatakan, penemuan dua kardus e-KTP yang tercecer di jalanan simpang Salabenda, Kabupaten Bogor, Sabtu (26/5) lalu, tidak bisa dipandang sebelah mata. Terlebih, e-KTP tersebut adalah milik warga Sumatera Selatan.

"Pernyataan bahwasannya itu adalah e-KTP yang rusak dan terjatuh saat sedang dipindahkan dari gudang sementara ke gudang besar menurut saya kurang tepat," kata Dailami dalam keterangan resminya, Senin (28/5).

Meski ratusan e-KTP tersebut telah rusak, namun menurut Dailami permasalahannya tidak sesederhana itu. Dia tidak mau masuk ke wilayah opini politis, terkait penemuan ratusan e-KTP tersebut diwilayah Bogor Jawa Barat, dimana akan berlangsung Pilkada. Begitu juga di Sumsel sendiri.

"Namun titik berat saya adalah, di e-KTP tersebut ada data pribadi dan nomer induk kependudukan yang sangat rawan sekali digunakan untuk kepentingan yang kurang baik atau negatif. Jangan sampai jatuh kepada oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi jangan dianggap enteng dan remeh kejadian ini," tegasnya.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dailami Firdaus. Foto: Twitter

Senator asal DKI Jakarta ini menilai, sistem pengamanan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini disdukcapil sangat lemah. Kejadian tersebut, menurut Dailami bukan keteledoran namun sebuah kelemahan.

"Dan ini memperlihatkan bahwasannya pemerintah gagal melindungi hak privasi rakyatnya," imbuhnya.

Karena itu, Dailami meminta Kemendagri bertindak cepat, tepat serta tegas dan transparan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Selain masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan e-KTP, hal itu untuk mencegah berkembangnya opini liar di tengah masyarakat.

Terkait dengan pemusnahan barang bukti e-KTP yang tercecer, menurut Dailami seharusnya dilakukan pemusnahan sejak awal ketika sudah mengetahui bahwa e-KTP itu gagal atau rusak.

e-KTP yang tercecer di jalan Salabenda, Bogor. Foto: ist

"Bukan pada saat terjadi penemuan seperti saat ini dan sudah ramai diperbincangkan, justru dengan menghilangkan barang bukti masyarakat akan lebih bertanya -tanya, kenapa baru sekarang dimusnahkannya," pungkasnya.

DPR Minta Komisi II Panggil Kemendagri

Ketua DPR Bambang Soesatyo buka suara terkait dua kardus e-KTP yang ditemukan tercecer di jalanan simpang Salabenda, Kabupaten Bogor, Sabtu (26/5) lalu.

Pria yang kerap disapa Bamsoet ini meminta Komisi II DPR mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penjelasan mengapa e-KTP yang dinyatakan rusak masih tersimpan dan tidak segera dimusnahkan.

"Mengingat e-KTP tersebut berpotensi disalahgunakan saat Pilkada 2018 dan Pilpres 2019," kata Bamsoet dalam keterangan resminya, Senin (28/5).

Selain itu, Bamsoet juga meminta Komisi II dan Komisi III DPR mendorong Kemendagri dan Polri untuk menelusuri dan mengusut tercecernya dua kardus e-KTP tersebut.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan pendapatnya saat saat raker dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/5). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

"Serta menindaktegas pihak pembuat e-KTP yang bermasalah untuk bertanggung jawab untuk mengganti blanko e-KTP yang dinyatakan rusak," tegasnya.

Politisi partai Golkar ini juga meminta Komisi II DPR mendorong Kemendagri untuk mempercepat proses pembuatan e-KTP, mengingat warga yang belum memiliki e-KTP tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Pilkada mendatang.

Sebelumnya, kejadian unik nan ajaib terjadi jalan raya Bogor Sabtu (26/5) kemarin lusa. Dua karung e-KTP ditemukan warga tercecer di jalanan. Entah dari mana e-KTP tersebut berasal, tetapi yang pasti identitas penduduk tersebut bukan barang palsu. (Pon)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH