Durasi Dibatasi, Termohon Perselisihan Pilkada Diminta Fokus Pada Pokok Perkara Gedung Mahkamah Konstitusi. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan untuk 19 permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang dibagi dalam tiga panel di Gedung MK, Jakarta, Selasa.

Panel 1 dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dan didampingi Wahiduddin Adams serta Enny Nurbaningsih memeriksa perkara sengketa hasil Pilkada Purworejo, Rembang, Belu, Indragiri Hulu, Bengkulu, dan Kaur.

Baca Juga:

Ada Perbaikan Permohonan, MK Diminta Tolak Permohonan Denny Indrayana

Di Panel 2 memeriksa sengketa hasil Pilkada Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Mandailing Natal, Bandung, Pangandaran, dan Tasikmalaya dengan dipimpin Hakim Konstitusi Aswanto, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Lalu, Panel 3 dengan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul memeriksa perkara sengketa hasil Pilkada Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Banyuwangi, Surabaya, Lamongan, dan Pohuwato.

Agenda sidang adalah mendengar jawaban termohon KPU, keterangan pihak terkait dan Bawaslu serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti.

Majelis Hakim Panel MK mengingatkan kepada para peserta sidang yang hadir langsung di ruang sidang untuk menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin dan mengikuti tata tertib persidangan.

Panel Hakim sidang sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman (Foto: Antara/Yotoube MK)
Panel Hakim sidang sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman (Foto: Antara/Yotoube MK)

Dalam sidang ini, MK mengharuskan penuhi kewajiban protokol kesehatan. Selain itu, durasi batasi.

"Oleh karena itu, saya harapkan seluruhnya, termohon, pihak terkait dan Bawaslu menyampaikan pokok-pokoknya saja," ujar Ketua Panel 3 Arief Hidayat.

Total sebanyak 132 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada daerah sudah diregistrasi MK. MK memiliki waktu 45 hari untuk memeriksa dan memutus perkara sejak permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diregistrasi pada 18 Januari 2021. (Knu)

Baca Juga:

Tim Denny Indrayana Ngaku Punya Berbagai Bukti Kecurangan Dari Warga Kalsel

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Berikan Penghargaan, Strategi Pemerintah 'Redam' Fadli Zon dan Fahri Hamzah
Indonesia
Berikan Penghargaan, Strategi Pemerintah 'Redam' Fadli Zon dan Fahri Hamzah

Bisa saja pemerintah secara tidak langsung meminta mereka tak lagi menyerang pemerintah mengingat keduanya kerap mengkritisi pemerintah

Kampus USU Tutup Setelah Sejumlah Dosen Positif COVID-19
Indonesia
Kampus USU Tutup Setelah Sejumlah Dosen Positif COVID-19

Kampus Universitas Sumatera Utara (USU) Medan melakukan penutupan (lockdown) dari seluruh kegiatan.

BPN Kota Tangerang Dinilai Tak Profesional
Indonesia
BPN Kota Tangerang Dinilai Tak Profesional

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang dinilai tak profesional dan mempersulit birokrasi terhadap masyarakat terkait permohonan blokir Sertifikat Hak Milik (SHM) 959/Cipete dan SHM 1185/Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.

Mensos Juliari Minta KPK Awasi Program Bansos COVID-19
Indonesia
Mensos Juliari Minta KPK Awasi Program Bansos COVID-19

"Kami tentu berharap KPK memberikan bimbingan dan juga teguran jika ada hal yang perlu kami perbaiki," ujarnya.

PDIP Targetkan 60 Persen Menang di Pilkada, Cakada Dapat Tugas Khusus dari Megawati
Indonesia
PDIP Targetkan 60 Persen Menang di Pilkada, Cakada Dapat Tugas Khusus dari Megawati

Hal itu disampaikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di sela-sela hari keempat sekolah Partai cakada PDIP angkatan I.

Urai Penumpukan Penumpang KRL, BPTJ Bakal Buka Rute Poin To Poin
Indonesia
Urai Penumpukan Penumpang KRL, BPTJ Bakal Buka Rute Poin To Poin

Kapasitas penumpang KRL selama masa pandemi ini dibatasi maksimal 35—45 persen untuk memenuhi ketentuan jaga jarak.

Bantu Korban Bencana, PKS Instruksikan Anggota Dewan Potong Gaji
Indonesia
Bantu Korban Bencana, PKS Instruksikan Anggota Dewan Potong Gaji

Jazuli berharap upaya kolektif tersebut dapat meringankan beban saudara-saudara sebangsa yang tertimpa musibah.

Ketegangan dan Ancaman Keamanan Jelang Pelantikan Biden
Dunia
Ketegangan dan Ancaman Keamanan Jelang Pelantikan Biden

Pakar sejarah kepresidenan dari Universitas Virginia, Barbara Perry mengemukakan, Biden mungkin menghadapi kombinasi tahun 1861 dan 1933.

Kawasan 'Ring 1' Jadi Tempat Kebut-kebutan, Polisi Bakal Razia Knalpot
Indonesia
Kawasan 'Ring 1' Jadi Tempat Kebut-kebutan, Polisi Bakal Razia Knalpot

Kedepannya, patroli kepolisian juga bakal diperketat

Wali Kota Surabaya Larang Pemilik Swalayan Tarik Sewa Lahan ke UMKM
Indonesia
Wali Kota Surabaya Larang Pemilik Swalayan Tarik Sewa Lahan ke UMKM

Pemkot menemukan pelanggaran berupa pendirian bangunan semi permanen di lahan parkir swalayan yang disewakan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).