Dukungan Oknum Aparat Pada Mafia Tambang Dinilai Rugikan Investor Batubara. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Praktik mafia tambang terus keluhan investor, terutama dengan adanya dugaan keterlibatan oknum aparat pada setiap aksi mafia tambang. Investor mengaku diintimidasi untuk melepas kepemilikan tambang hingga mengalami kerugian miliaran rupiah.

"Praktik beking tambang batubara, seperti di Sumsel ini sudah menahun. Hal ini terjadi karena masih adanya aturan aparat atau anggota Polri boleh berbisnis," kata Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso dalam keteranganya, Minggu (29/5).

Baca Juga:

Jaksa Sita Lahan Tambang hingga Pelabuhan Milik Terpidana Korupsi Jiwasraya

Ia mengatakan, aksi bekingi perusahaan tambang diwujudkan dengan masuknya pensiunan jenderal Polri dalam korporasi-korporasi di Indonesia.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit dinilai, harus melakukan bersih-bersih di internalnya agar menghentikan aksi bergabungnya oknum anggota Polri untuk menakut-nakuti investor.

"Periksa oknum Polri yang terlibat mafia tambang batubara Sumsel, dan cabut aturan anggota Polri boleh berbisnis. Cara ini bisa dilakukan untuk mencegah praktik mafia tambang yang merugikan para investor," katanya.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai jika kasus mafia tambang ini memang secara tradisi sudah terjadi sekian lama di Indonesia, khususnya di Sumsel.

"Praktik-praktiknya memang banyak mengindikasikan atau seringkali diwarnai dengan pengaruh dari shadow government, kemudian ada praktik-praktik ilegal yang sering kali merugikan bagi masyarakat sekitar dan juga bagi lingkungan," kata Faisal.

Parahnya, praktek tersebut seringkali tak hanya melibatkan oknum penegak hukum atau aparat hukum, tapi sampai juga kepada oknum daripada pemerintah, oknum penguasa yang bekerjasama dengan pihak yang ingin menguasai tambang tersebut secara ilegal.

"Seperti yang saya sebutkan, shadow government sebetulnya adalah di luar pemerintahan tapi memiliki pengaruh dari sisi kemampuan modal capital mereka, yaitu pihakp yang ingin menguasai tambang-tambang terutama yang di daerah-daerah," katanya.

Faisal setuju jika KPK dan Kejaksaan harus turun sampai ke praktik mafia tambang.

"KPK dan Kejaksaan memang mesti harus turun sampai ke bawah, sampai ke praktik-praktik sektor pertambangan ini, karena itu masih marak sampai sekarang," ujarnya. (*)

Baca Juga:

Pemerintah Tindak Tegas Truk Tambang yang Gunakan Solar subsidi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
RUU IKN Harus Petakan Potensi Konflik Penduduk Lokal-Pendatang
Indonesia
RUU IKN Harus Petakan Potensi Konflik Penduduk Lokal-Pendatang

DPR berencana akan membawa Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) ke paripurna pada 18 Januari 2022 mendatang.

3 Pemerintahan dan DPRD Provinsi Anyar di Papua Segera Dibentuk
Indonesia
3 Pemerintahan dan DPRD Provinsi Anyar di Papua Segera Dibentuk

Pemerintah pusat memiliki waktu yang cukup untuk mengatur semua hal yang berkenaan dengan tiga DOB Papua, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Kini, Fasilitas Kesehatan Harus Terhubung Dengan PeduliLindungi
Indonesia
Kini, Fasilitas Kesehatan Harus Terhubung Dengan PeduliLindungi

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3933/2021 tentang QR Code Pedulilindungi Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Dua Rumah Sakit COVID-19 di Jakarta Dikosongkan karena Tak Ada Pasien
Indonesia
Dua Rumah Sakit COVID-19 di Jakarta Dikosongkan karena Tak Ada Pasien

Pasien COVID-19 yang dirawat di Rusun Nagrak dan Rusun Pasar Rumput sudah tidak ada lagi, sejak Senin (30/8).

Demo Tolak Invasi Rusia ke Ukraina, Pensiunan TNI-AD Serukan Perdamaian
Indonesia
Demo Tolak Invasi Rusia ke Ukraina, Pensiunan TNI-AD Serukan Perdamaian

Aksi juga dilakukan dengan mengibarkan bendera Merah Putih serta membawa spanduk kampanye bertuliskan "Humanity Peace On The World Mr Putin" dan "Stop War".

DPR Nilai Kebijakan Vaksin Booster untuk Syarat Perjalanan Jadi Strategi Positif
Indonesia
DPR Nilai Kebijakan Vaksin Booster untuk Syarat Perjalanan Jadi Strategi Positif

Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo menilai, keputusan pemerintah tersebut menjadi sebuah strategi positif.

Surya Paloh Sebut tidak Ada Alasan Reshuffle Kabinet
Indonesia
Surya Paloh Sebut tidak Ada Alasan Reshuffle Kabinet

"Saya yakin dan percaya, bahwasanya sejauh presiden menganggap jalan roda pemerintahannya berjalan efektif, saya yakin nggak ada reshuffle. Tidak ada reason (alasan) untuk membuat reshuffle," kata Surya di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Kamis (10/3).

Bank Dunia Setujui Dana Rp 3,1 Triliun Buat Sistem Angkutan Massal Indonesia
Indonesia
Bank Dunia Setujui Dana Rp 3,1 Triliun Buat Sistem Angkutan Massal Indonesia

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transportasi bagi penduduk perkotaan yang sedang berkembang pesat.

Pos Pengungsian Korban Erupsi Semeru di Desa Sumberwuluh Terpaksa Ditutup
Indonesia
Pos Pengungsian Korban Erupsi Semeru di Desa Sumberwuluh Terpaksa Ditutup

Sementara itu, bantuan logistik untuk warga terdampak erupsi Gunung Semeru mencukupi

[HOAKS atau FAKTA]: Konsumsi Buah saat Perut Kosong Dapat Sembuhkan Kanker
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Konsumsi Buah saat Perut Kosong Dapat Sembuhkan Kanker

Telah beredar melalui Telegram berisi informasi mengonsumsi buah saat perut kosong dapat menyembuhkan kanker.