Dukung Tapera, KSPI Minta Pemerintah Sediakan Rumah dan Berlaku Khusus WNI Warga melintas di depan rumah bersubsidi yang sedang dibangun, di Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/5/2020). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/foc

MerahPutih.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Dukungan ini diberikan KSPI lantaran perumahan merupakan hak setiap warga negara.

Meskipun memberikan dukungan, KSPI meminta agar program ini dilakukan perbaikan. Salah satunya adalah, program ini berbentuk rumah dan hanya berlaku bagi WNI.

Baca Juga

Pemerintah Diingatkan Perbaiki Sejumlah Aturan di Program Tapera

“Karena perumahan itu adalah hak dasar rakyat, maka dalam program ini pemerintah harus menyedikan rumah. Bukan hanya mengumpulkan tabungan kemudian meminta peserta untuk membeli rumah sendiri,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (9/6).

Jika hanya berbentuk tabungan, lanjut Said Iqbal, maka buruh tetap saja akan kesulitan untuk membeli rumah. Menurutnya dengan membangun perumahan sendiri, seperti konsep Perumnas, pemerintah bisa menetapkan harga rumah yang murah.

"Jadi tidak melalui pengembang yang seringkali hanya berorientasi pada keuntungan," ujarnya.

Kendaraan melintas di depan rumah KPR-BTN subsidi di Batang Anai, Kab.Padangpariaman, Sumatera Barat. ANTARA/Iggoy El Fitra/pri.
Rumah subsidi Perumnas Dramaga di Bogor, Jawa Barat. Foto: MP/Andika Pratama

Said Iqbal melanjutkan, karena rumahnya dibangun oleh pemerintah, maka peserta bisa mendapatkan rumah dengan DP 0 rupiah. Hal yang lain, jangka waktu cicilan bisa dibuat lama agar lebih kecil dengan bunga 0%.

Baca Juga

Hippi DKI Nilai PP Tapera Bebani Pengusaha

“Oleh karena ini adalah program kepemilikan rumah, maka pesertanya adalah buruh yang belum memiliki rumah. Jika ini dijakankan, maka akan menjadi solusi bagi kaum buruh agar bisa memiliki rumah," tegas dia.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni. Menurutnya, dengan harga rumah yang semakin mahal, banyak buruh yang tidak bisa memiliki rumah.

Obon juga berpendapat, sebaiknya program ini berupa pengadaan rumah untuk buruh. Jangan hanya ngumpulin iuran, tetapi rumahnya tidak disediakan.

“Saya kira ini program baik yang harus kita dukung,” katanya.

Baca Juga

Simak! Potongan Gaji Tiap Bulan untuk Iuran Tapera

Namun demikian, Obon memberikan catatan, bahwa program ini jangan sampai memberatkan buruh.

“Untuk iuran, dari sisi pengusaha harusnya bisa ditingkatkan. Jangan hanya, 0,5%. Selain itu harus ada kontribusi dari pemerintah,” kata Obon Tabroni. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI Soroti Kasus Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Jadi Arena Hoaks
Indonesia
Wagub DKI Soroti Kasus Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Jadi Arena Hoaks

Ahmad Riza Patria meminta masyarakat khususnya warga DKI Jakarta untuk tidak menyebarkan hoaks.

Eks Pejabat Kemensos Akui Ditarget Juliari Kumpulkan Fee Bansos Rp35 Miliar
Indonesia
Eks Pejabat Kemensos Akui Ditarget Juliari Kumpulkan Fee Bansos Rp35 Miliar

Eks Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso mengakui ditarget oleh bekas Mensos Juliari P Batubara untuk mengumpulkan fee dari para pengusaha penggarap proyek bansos sebanyak Rp 35 miliar.

Pemerintah Putuskan Tunda Pembahasan RUU HIP
Indonesia
Pemerintah Putuskan Tunda Pembahasan RUU HIP

Ia meminta DPR untuk lebih banyak menyerap aspirasi seluruh elemen masyarakat terlebih dahulu.

Data Diduga Bocor, BPJS Kesehatan Harus Audit Forensik
Indonesia
Data Diduga Bocor, BPJS Kesehatan Harus Audit Forensik

pelaku kejahatan bisa menggunakannya untuk membuat kartu tandbpa penduduk (KTP) palsu, kemudian menjebol rekening korban.

Ketua Pimpinan Syarikat Islam Desak Jokowi Usir Dubes Prancis dari Indonesia
Indonesia
Ketua Pimpinan Syarikat Islam Desak Jokowi Usir Dubes Prancis dari Indonesia

"Presiden Republik Indonesia agar mempersona-non-gratakan Duta Besar Republik Prancis untuk Indonesia," jelas Hamdan yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Gunung Merapi Alami 196 Kali Gempa Guguran
Indonesia
Gunung Merapi Alami 196 Kali Gempa Guguran

Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah mengalami 196 kali gempa guguran selama periode pengamatan pada Minggu (11/4).

Raffi Ahmad Cs Bebas dari Jeratan Hukum
Indonesia
Raffi Ahmad Cs Bebas dari Jeratan Hukum

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menjelaskan, alasan perkara ini hentikan karena tidak ditemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Raffi Ahmad dan kawan-kawan.

Pria Paruh Baya Tewas Ditabrak Truk Dinas Pertamanan DKI saat Berolahraga
Indonesia
Pria Paruh Baya Tewas Ditabrak Truk Dinas Pertamanan DKI saat Berolahraga

Insiden tersebut terjadi di Jalan pinggir BKT dekat SPBU jalan RS. Soekamto, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Kamis (3/6).

Terkendala Impor Baja Tiongkok, Pembangunan Stadion Persija Bakal Tertunda
Indonesia
Terkendala Impor Baja Tiongkok, Pembangunan Stadion Persija Bakal Tertunda

Kebutuhan baja untuk proyek stadion Klub Persija ini cukup besar, mencapai 25 persen dari total biaya.

Bersiap, Beli Sembako Bakal Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Indonesia
Bersiap, Beli Sembako Bakal Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

"Mestinya PPN sembako jadi pilihan terakhir dari banyak opsi. Misalnya mengutamakan penerimaan PPN dari sektor lain yang selama ini belum masuk," kata Said Abdullah.