Dukung PSBB Jakarta, NasDem Berikan Catatan ke Pemprov DKI Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. ANTARA/dokumentasi pribadi

MerahPutih.com - Fraksi NasDem DPR RI memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk kembali memberlakukan kembali pembatasan sosial berskala Besar (PSBB) total di Ibu Kota.

"Pastinya saya mendukung kebijakan ini karena saya juga sudah cek di konstituen di Jakarta Utara, memang rumah sakit rujukan sudah banyak yang overload, dan tenaga kesehatan juga sudah banyak yang kewalahan dengan angka penambahan pasien yang makin tidak bisa dikontrol," ujar Anggota Fraksi NasDem DPR RI Ahmad Sahroni di Jakarta, Jumat (11/9)

Baca Juga

Jelang PSBB Total, Wagub DKI Ingatkan Warga Taat Protokol Kesehatan di Masjid

Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menilai kebijakan tersebut diperlukan karena makin tingginya angka penularan dan pasien COVID-19 di Jakarta. Namun, politikus asal Jakarta Utara ini memiliki beberapa catatan terkait dengan rencana penerapan kebijakan PSBB total tersebut.

Sahroni menjelaskan beberapa catatan yang juga harus mendapat perhatian Pemprov Jakarta saat penerapan kebijakan PSBB total tersebut, khususnya terkait dengan aturan dan insentif bagi warga.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Menurut dia, yang harus menjadi perhatian adalah masyarakat harus benar-benar mendapat penjelasan yang tegas dan tidak simpang siur mengenai aturan PSBB agar tidak terjadi kebingungan.

Sahroni juga menekankan pentingnya bantuan bagi warga berekonomi lemah yang terpaksa harus kembali bekerja dari rumah sebagai dampak dari aturan PSBB tersebut.

"Kita juga harus bisa memastikan bahwa warga yang ekonominya terdampak ini bisa tetap terpenuhi kebutuhan pokoknya. Kami dari NasDem siap membantu Pemprov DKI Jakarta dalam memastikan terpenuhinya kesejahteraan warga," katanya dilansir Antara

Sahroni yang merupakan anggota DPR dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta III itu juga mengingatkan agar selama pemberlakuan PSBB, peraturan yang ada antara pemerintah pusat dan daerah tidak simpang siur karena bisa membingungkan masyarakat.

Baca Juga

PSBB Total, Prosedur Pernikahan di DKI Bakal Diperketat

"Ini juga penting, perlu ada keseragaman aturan PSBB dari pusat dan daerah, jangan ada benturan kebijakan antara keduanya hingga masyarakat bisa menjalankan PSBB dengan nyaman," pungkasnya. (*)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH