Dukung PSBB Jakarta, NasDem Berikan Catatan ke Pemprov DKI Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. ANTARA/dokumentasi pribadi

MerahPutih.com - Fraksi NasDem DPR RI memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk kembali memberlakukan kembali pembatasan sosial berskala Besar (PSBB) total di Ibu Kota.

"Pastinya saya mendukung kebijakan ini karena saya juga sudah cek di konstituen di Jakarta Utara, memang rumah sakit rujukan sudah banyak yang overload, dan tenaga kesehatan juga sudah banyak yang kewalahan dengan angka penambahan pasien yang makin tidak bisa dikontrol," ujar Anggota Fraksi NasDem DPR RI Ahmad Sahroni di Jakarta, Jumat (11/9)

Baca Juga

Jelang PSBB Total, Wagub DKI Ingatkan Warga Taat Protokol Kesehatan di Masjid

Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menilai kebijakan tersebut diperlukan karena makin tingginya angka penularan dan pasien COVID-19 di Jakarta. Namun, politikus asal Jakarta Utara ini memiliki beberapa catatan terkait dengan rencana penerapan kebijakan PSBB total tersebut.

Sahroni menjelaskan beberapa catatan yang juga harus mendapat perhatian Pemprov Jakarta saat penerapan kebijakan PSBB total tersebut, khususnya terkait dengan aturan dan insentif bagi warga.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Menurut dia, yang harus menjadi perhatian adalah masyarakat harus benar-benar mendapat penjelasan yang tegas dan tidak simpang siur mengenai aturan PSBB agar tidak terjadi kebingungan.

Sahroni juga menekankan pentingnya bantuan bagi warga berekonomi lemah yang terpaksa harus kembali bekerja dari rumah sebagai dampak dari aturan PSBB tersebut.

"Kita juga harus bisa memastikan bahwa warga yang ekonominya terdampak ini bisa tetap terpenuhi kebutuhan pokoknya. Kami dari NasDem siap membantu Pemprov DKI Jakarta dalam memastikan terpenuhinya kesejahteraan warga," katanya dilansir Antara

Sahroni yang merupakan anggota DPR dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta III itu juga mengingatkan agar selama pemberlakuan PSBB, peraturan yang ada antara pemerintah pusat dan daerah tidak simpang siur karena bisa membingungkan masyarakat.

Baca Juga

PSBB Total, Prosedur Pernikahan di DKI Bakal Diperketat

"Ini juga penting, perlu ada keseragaman aturan PSBB dari pusat dan daerah, jangan ada benturan kebijakan antara keduanya hingga masyarakat bisa menjalankan PSBB dengan nyaman," pungkasnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bulan Juni Mal Jakarta Dibuka, Ketua DPRD: Engga Usah Takut Lawan Corona
Indonesia
Bulan Juni Mal Jakarta Dibuka, Ketua DPRD: Engga Usah Takut Lawan Corona

Ia mengingatkan kepada masyarakat untuk harus menjalankan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari.

Pendukung Rizieq Ancam Kerahkan Massa, Polri Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah
Indonesia
Pendukung Rizieq Ancam Kerahkan Massa, Polri Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah

Polisi rencananya akan mendalami dugaan tindak pidana Pasal 93 UU nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Akibat Corona, Penataan 4 Kawasan Stasiun di Jakarta Dihentikan
Indonesia
Akibat Corona, Penataan 4 Kawasan Stasiun di Jakarta Dihentikan

Empat kawasan stasiun itu yakni Stasiun Juanda, Stasiun Senen, Stasiun Tanah Abang, dan Stasiun Sudirman.

 Update COVID-19, Minggu (3/5): Pasien Positif 11.192 dan 1.876 Dinyatakan Sembuh
Indonesia
Update COVID-19, Minggu (3/5): Pasien Positif 11.192 dan 1.876 Dinyatakan Sembuh

Achmad Yurianto mengungkapkan secara kumulatif jumlah pasien positif corona mencapai 11.192 orang. Sementara, pasien meninggal 845 dan 1876 dinyatakan sembuh dari Covid-19.

Pasien Positif COVID-19 RSUD dr Moewardi Solo Melarikan Diri
Indonesia
Pasien Positif COVID-19 RSUD dr Moewardi Solo Melarikan Diri

sebelum melarikan diri pasien yang tercatat sebagai warga Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah, tersebut tampak terlebih dulu mengawasi situasi rumah sakit.

 Tidak Disiplin, Agustus Indonesia Masih Dicengkeram Pandemi COVID-19
Indonesia
Tidak Disiplin, Agustus Indonesia Masih Dicengkeram Pandemi COVID-19

"Optimisme kita untuk meredakan Covid-19 di bulan Juni-Juli adalah tantangan kita bersama, sebab kuncinya adalah disiplin kita semua," ucap Yuri.

Gibran Dapat Nomor Urut 1, Bajo Nomor 2
Indonesia
Gibran Dapat Nomor Urut 1, Bajo Nomor 2

Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa diusung PDIP mendapatkan nomor urut satu. Sedangkan pasangan Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo) independen mendapatkan nomor urut dua.

Kombes Roma Hutajulu Jabat Dirkrimsus, Kapolres Trenggalek Isi Wadirkrimum Polda Metro Jaya
Indonesia
Kondisi Jalan di Jakarta Sepi, Corona Rumahkan Warga
Foto
Kondisi Jalan di Jakarta Sepi, Corona Rumahkan Warga

Suasana lalu lintas lengang di sejumlah jalan protokol di Jakarta

KSPI Beberkan Sejumlah Mudarat dalam Omnibus Law
Indonesia
KSPI Beberkan Sejumlah Mudarat dalam Omnibus Law

Dijelaskan Said Iqbal, setidaknya ada sembilan alasan kaum buruh menolak omnibus law draft pemerintah, yang terangkum dalam 23 pertanyaan mendasar untuk menolak omnibus law.