Dukung Perpanjangan PPKM, Muhammadiyah Minta Pemerintah Konsisten Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad (muhammadiyah.or.id)

Merahputih.com - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan mendukung kebijakan pemerintah memperpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 25 Juli 2021. Muhammadiyah menganggap, pemerintah punya tujuan baik dengan memperpanjang PPKM yaitu untuk keselamatan masyarakat.

"Pemerintah diminta tetap konsisten mengutamakan keselamatan rakyat, dan setiap warga agar semakin disiplin menjalankan protokol kesehatan," ujar Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad dalam keterangannya, Rabu (21/7).

Baca Juga:

Permintaan Plasma Konvalesen Meningkat, Penyintas COVID-19 Bisa Donor Per 14 Hari

Dalam menjalankan kebijakan tersebut, pemerintah diingatkan harus tetap mengedepankan keselamatan masyarakat agar selamat dari ancaman COVID-19.

Tidak hanya pemerintah, PP Muhammadiyah juga mengajak masyarakat agar terus berdoa dan bersabar sembari menaati instruksi dari pemerintah terutama patuh pada protokol kesehatan.

Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad. (ANTARA/Tangkapan Layar Youtube TVMU)

Presiden Jokowi telah mengumumkan penerapan PPKM diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Berbeda dengan sebelumnya, sejumlah pelonggaran dilakukan untuk beberapa sektor.

Bila kasus COVID-19 terus menurun maka pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai pukul 20.00 dengan kapasitas 50 persen.

Baca Juga:

Kenaikan Kasus COVID-19 Pasca-Libur Lebaran Capai 381 Persen

Pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan buka sampai pukul 15.00 waktu setempat dengan kapasitas maksimal 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lainnya yang sejenis, diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB waktu setempat yang pengaturannya, teknis-nya diatur oleh pemerintah daerah. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komisi III Minta Ada Aturan yang Membatasi Kerumunan di Pasar Tanah Abang
Indonesia
DPRD: Anies Harus Siapkan Tempat Pengungsian Banjir Lebih Banyak
Indonesia
DPRD: Anies Harus Siapkan Tempat Pengungsian Banjir Lebih Banyak

Pemda DKI harus menyiapkan lebih banyak lagi tempat penampungan bagi pengungsi banjir.

Tol Layang Ancol Timur–Pluit Segera Dibangun
Indonesia
Tol Layang Ancol Timur–Pluit Segera Dibangun

Jalan Tol Ancol Timur–Pluit (Elevated) atau Harbour Road II (HBR II) sepanjang 9,6 kilometer, merupakan penambahan lingkup ruas Tol Cawang- Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit.

SKB UU ITE Jadi Acuan Polri dalam Penanganan Perkara
Indonesia
SKB UU ITE Jadi Acuan Polri dalam Penanganan Perkara

Polri ke depannya bakal menerapkan atau mengimplementasikan SKB UU ITE dalam rangka tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum. Mengingat, pedoman itu telah berlaku sejak ditetapkan.

Jadi Pilihan Selain Sinovac, AstraZeneca Juga Diharap Bisa Percepat 'Herd Immunity
Indonesia
Jadi Pilihan Selain Sinovac, AstraZeneca Juga Diharap Bisa Percepat 'Herd Immunity

BPOM juga menyetujui Vaksin AstraZeneca karena efikasi dan keamanannya telah memenuhi syarat

Polda Metro Buka Layanan Lapor Pelanggaran Protokol Kesehatan via Medsos
Indonesia
Polda Metro Buka Layanan Lapor Pelanggaran Protokol Kesehatan via Medsos

Kapolda Polda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana membuka pengaduan terhadap pelanggar aturan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 pada masa PSBB.

COVID-19 Meningkat, Menag Terbitkan Edaran Sistem Kerja WFO dan WFH
Indonesia
COVID-19 Meningkat, Menag Terbitkan Edaran Sistem Kerja WFO dan WFH

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan edaran yang mengatur tentang sistem kerja ASN Kementerian Agama.

Menkes Duga Ada Pejabat Lain yang NIK-nya Bocor, Bukan Hanya Jokowi
Indonesia
Menkes Duga Ada Pejabat Lain yang NIK-nya Bocor, Bukan Hanya Jokowi

Kemenkes sendiri telah bergerak untuk melindungi data-data tersebut

Kuasa Hukum: Putusan Heru Hidayat Tidak Berdasarkan Fakta Persidangan
Indonesia
Kuasa Hukum: Putusan Heru Hidayat Tidak Berdasarkan Fakta Persidangan

Menurut Kresna Hutahuruk, kliennya tidak ada keterkaitan dengan investasi PT Asuransi Jiwasraya.

Tanggapan Pakar Hukum Pidana soal Pasal Penghinaan Presiden Masuk RUU KUHP
Indonesia
Tanggapan Pakar Hukum Pidana soal Pasal Penghinaan Presiden Masuk RUU KUHP

Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad, menanggapi pasal penghinaan presiden yang dimasukkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).