Dukung KPU, Demokrat Sepakat Pemilu Digelar Februari 2024 Persiapan logistik kotak suara Pemilu 2019 di Gedung Serba Guna (GSG) Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Rabu, (10/4/2019). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Fraksi Partai Demokrat DPR RI sepakat dengan agenda Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pemilu digelar pada 21 Februari 2024.

Harapannya, agar cukup waktu bagi partai-partai untuk mendaftar pilkada dan agenda politik lainnya.

Hal itu disampaikan Kapoksi Partai Demokrat di Komisi II DPR Anwar Hafid dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Pemilu Serentak 2024, Ujian Demokrasi?" di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10).

Baca Juga:

Menakar Peluang Partai Buruh di Pemilu 2024

"Kami Fraksi Demokrat mendukung KPU, Pemilu 21 Februari, karena kita akan menghadapi pilkada. Kita perlu KPU mempunyai waktu untuk bisa mendesain pilkada, sehingga irisan tahapan pilkada dan pemilu tidak berada pada posisi yang krusial," kata Anwar.

Ia lantas mencontohkan, tahapan yang mungkin akan bertabrakan pada agenda Pemilu 2024 adalah ketika belum sempat hasil pemilu ditetapkan, KPU sudah disibukkan lagi pada tahapan pilkada serentak.

Muncul wacana hari-H pencoblosan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan pemilu anggota legislatif pada bulan Februari, April, atau Mei 2024, sedangkan pilkada serentak nasional (sesuai dengan UU Pilkada) pada tanggal 27 November 2024. ANTARA/ilustrator/Kliwon
Muncul wacana hari-H pencoblosan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan pemilu anggota legislatif pada bulan Februari, April, atau Mei 2024, sedangkan pilkada serentak nasional (sesuai dengan UU Pilkada) pada tanggal 27 November 2024. ANTARA/ilustrator/Kliwon

Menurutnya, yang jadi titik pertanyaan apakah untuk mendaftar kontestasi pilkada harus menggunakan hasil Pemilu 2024 atau 2019. Untuk itu, Fraksi Demokrat sepakat pemilu digelar pada 21 Februari.

Selain itu, Anwar juga mendesak agar semua hasil Pemilu 2019 tidak dijadikan indikator kontestasi pada Pemilu 2024. Menurutnya, tiket hasil Pemilu 2019 masih jadi persoalan untuk prasyarat kontestasi Pemilu 2024. Semuanya, kata dia, harus didasarkan pada hasil Pemilu 2024 sendiri. Ini dinggap lebih objektif dan kredibel.

Baca Juga:

PDIP Berharap Jadwal Pemilu Sesuai UU

"Kalau kita semua sepakat Pemilu 2019 adalah tiket untuk bisa mendaftar sebagai pasangan calon kepala daerah, saya kira tidak masalah. Tapi, saya kira kita menjadi mundur kalau 2019 yang dijadikan patokan. Harusnya patokan itu adalah 2024," kata Anwar. (Pon)

Baca Juga:

Pembahasan Jadwal Pemilu 2024 Dilanjutkan setelah Reses

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengangkatan Risma sebagai Menteri Sosial Dinilai Cacat Hukum
Indonesia
Pengangkatan Risma sebagai Menteri Sosial Dinilai Cacat Hukum

Pasalnya, di waktu yang sama, Risma diketahui masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Rangkap jabatan juga diakui oleh Risma telah mendapat izin Presiden Jokowi.

[Hoaks atau Fakta]: Anies Siap Berjihad ke Palestina
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Anies Siap Berjihad ke Palestina

Salah satu sumber foto, biem.co pada 13 Mei 2018: “Aksi Bela Al-Quds yang diselenggarakan serentak seluruh dunia pada Jumat (11/05) lalu

Sosok Calon Kapolri Harus Punya 5 Kriteria Ini
Indonesia
Sosok Calon Kapolri Harus Punya 5 Kriteria Ini

Ujang pun merinci kriteria sosok calon Kapolri baru tersebut

Jawaban Jokowi Ditanya Isu Reshuffle Kabinet
Indonesia
Jawaban Jokowi Ditanya Isu Reshuffle Kabinet

Jawabannya sama saat ditanya soal kemungkinan masuknya PAN ke Kabinet Indonesia Maju

Kabupaten Tangerang Buka Sentra Vaksinasi di Setiap Kecamatan
Indonesia
Kabupaten Tangerang Buka Sentra Vaksinasi di Setiap Kecamatan

Kabupaten Tangerang kekurangan tenaga vaksinator COVID-19. Saat ini hanya terdapat sekitar 600 orang vaksinator di Kabupaten Tangerang. Padahal, idealnya, Pemkab Tangerang memiliki 900 hingga 1.000 tenaga vaksinator.

Sunyinya Anies di Media, Strategi Dulang Dukungan Parpol di Pilpres 2024?
Indonesia
Sunyinya Anies di Media, Strategi Dulang Dukungan Parpol di Pilpres 2024?

Anies Baswedan dipandang sebagian orang menjauh dari awak media.

Kemensos Dirikan 6 Dapur Umum Buat Korban Gempa Sulbar
Indonesia
Kemensos Dirikan 6 Dapur Umum Buat Korban Gempa Sulbar

Posko dapur umum difokuskan di satu titik, yaitu di kantor gubernur, agar distribusi dan komunikasi berada dalam satu komando.

Tidak Diakui Singapura, Ahli Minta Warga Tetap Mau Disuntik Vaksin Sinovac
Indonesia
Tidak Diakui Singapura, Ahli Minta Warga Tetap Mau Disuntik Vaksin Sinovac

Tingkat kemanjuran/efikasi CoronaVac lebih rendah jika dibandingkan dengan vaksin buatan Pfizer dan BioNTech, Comirnaty/BNT162b2.

Tujuh Anggota DPRD DKI Jakarta Positif COVID-19
Indonesia
Tujuh Anggota DPRD DKI Jakarta Positif COVID-19

Mereka ada yang melakukan perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19

Polisi Tetapkan Jozeph Paul Zhang Tersangka Penistaan Agama
Indonesia
Polisi Tetapkan Jozeph Paul Zhang Tersangka Penistaan Agama

Jozeph Paul Zhang alias Shindy Paul Soerjomoeljono telah berstatus tersangka dalam perkara penistaan agama.