Dukung KPU, Demokrat Sepakat Pemilu Digelar Februari 2024 Persiapan logistik kotak suara Pemilu 2019 di Gedung Serba Guna (GSG) Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Rabu, (10/4/2019). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Fraksi Partai Demokrat DPR RI sepakat dengan agenda Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pemilu digelar pada 21 Februari 2024.

Harapannya, agar cukup waktu bagi partai-partai untuk mendaftar pilkada dan agenda politik lainnya.

Hal itu disampaikan Kapoksi Partai Demokrat di Komisi II DPR Anwar Hafid dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Pemilu Serentak 2024, Ujian Demokrasi?" di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10).

Baca Juga:

Menakar Peluang Partai Buruh di Pemilu 2024

"Kami Fraksi Demokrat mendukung KPU, Pemilu 21 Februari, karena kita akan menghadapi pilkada. Kita perlu KPU mempunyai waktu untuk bisa mendesain pilkada, sehingga irisan tahapan pilkada dan pemilu tidak berada pada posisi yang krusial," kata Anwar.

Ia lantas mencontohkan, tahapan yang mungkin akan bertabrakan pada agenda Pemilu 2024 adalah ketika belum sempat hasil pemilu ditetapkan, KPU sudah disibukkan lagi pada tahapan pilkada serentak.

Muncul wacana hari-H pencoblosan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan pemilu anggota legislatif pada bulan Februari, April, atau Mei 2024, sedangkan pilkada serentak nasional (sesuai dengan UU Pilkada) pada tanggal 27 November 2024. ANTARA/ilustrator/Kliwon
Muncul wacana hari-H pencoblosan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan pemilu anggota legislatif pada bulan Februari, April, atau Mei 2024, sedangkan pilkada serentak nasional (sesuai dengan UU Pilkada) pada tanggal 27 November 2024. ANTARA/ilustrator/Kliwon

Menurutnya, yang jadi titik pertanyaan apakah untuk mendaftar kontestasi pilkada harus menggunakan hasil Pemilu 2024 atau 2019. Untuk itu, Fraksi Demokrat sepakat pemilu digelar pada 21 Februari.

Selain itu, Anwar juga mendesak agar semua hasil Pemilu 2019 tidak dijadikan indikator kontestasi pada Pemilu 2024. Menurutnya, tiket hasil Pemilu 2019 masih jadi persoalan untuk prasyarat kontestasi Pemilu 2024. Semuanya, kata dia, harus didasarkan pada hasil Pemilu 2024 sendiri. Ini dinggap lebih objektif dan kredibel.

Baca Juga:

PDIP Berharap Jadwal Pemilu Sesuai UU

"Kalau kita semua sepakat Pemilu 2019 adalah tiket untuk bisa mendaftar sebagai pasangan calon kepala daerah, saya kira tidak masalah. Tapi, saya kira kita menjadi mundur kalau 2019 yang dijadikan patokan. Harusnya patokan itu adalah 2024," kata Anwar. (Pon)

Baca Juga:

Pembahasan Jadwal Pemilu 2024 Dilanjutkan setelah Reses

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Elit PDIP Minta Wacana Penundaan Pemilu 2024 Dihentikan
Indonesia
Elit PDIP Minta Wacana Penundaan Pemilu 2024 Dihentikan

Secara yuridis UUD 1945 mengatur presiden dipilih kembali untuk masa jabatan 5 tahun. Jika menunda Pemilu 2024, maka akan terjadi sejumlah konsekuensi.

[HOAKS atau FAKTA]: Pfizer-BioNTech Menyebabkan Radang Otak
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Pfizer-BioNTech Menyebabkan Radang Otak

Faktanya, informasi tersebut telah salah mengartikan dokumen Pfizer yang diberikan kepada FDA.

Polri Peringatkan Peritel Tak Naikkan Harga Minyak Goreng Per 1 Februari
Indonesia
Polri Peringatkan Peritel Tak Naikkan Harga Minyak Goreng Per 1 Februari

Satgas Pangan Polri memperingatkan seluruh ritel di Indonesia sudah menerapkan harga jual minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan yakni Rp 14 ribu per 1 Februari 2022 nanti.

Anies Janji Beri Bantuan Modal Usaha Bagi Korban Kebakaran Pasar Gembrong
Indonesia
Anies Janji Beri Bantuan Modal Usaha Bagi Korban Kebakaran Pasar Gembrong

Minggu (24/4) malam terjadi kebakaran hebat di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur. Setidaknya ada 400 bangunan berupa rumah dan pertokoan yang ludes akibat insiden tersebut.

Jokowi: BPKH Punya Peran Kunci Optimalkan Keuangan Syariah
Indonesia
Jokowi: BPKH Punya Peran Kunci Optimalkan Keuangan Syariah

“BPKH mempunyai peran kunci untuk mengoptimalkan keuangan syariah melalui penempatan dan investasi di syariah di dalam dan luar negeri” ungkapnya.

 Menlu: Vaksinasi Beri Harapan Kehidupan Akan Segera Kembali
Indonesia
Menlu: Vaksinasi Beri Harapan Kehidupan Akan Segera Kembali

Vaksin merupakan senjata ampuh untuk mengalahkan COVID-19. Tercatat, sebanyak 24 vaksin COVID-19 telah disetujui untuk digunakan.

Kejagung Sita 1.002 Hektare Kebun Terkait Kasus Surya Darmadi di Jambi
Indonesia
Kejagung Sita 1.002 Hektare Kebun Terkait Kasus Surya Darmadi di Jambi

Kejagung menyita sebuah kebun seluas 1.002 hektare di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Maro Sebu Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi.

Tabrakan Beruntun di Balikpapan Tewaskan 4 Orang
Indonesia
Tabrakan Beruntun di Balikpapan Tewaskan 4 Orang

Kecelakaan tragis terjadi di Traffic Light (TL) Ratak, Balikpapan, Kaltim, Jumat (21/1), pukul 06.19 WITA.

Tak Ikuti Jejak Anies, Ganjar Tegaskan UMP Jateng Sesuai Peraturan Pemerintah
Indonesia
Tak Ikuti Jejak Anies, Ganjar Tegaskan UMP Jateng Sesuai Peraturan Pemerintah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan terkait penetapan UMP 2022 Jawa Tengah naik 0,78 persen sudah sesuai dengan peraturan pemerintah.

Jokowi Perintahkan Menaker Revisi Aturan JHT
Indonesia
Jokowi Perintahkan Menaker Revisi Aturan JHT

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk merevisi Permenaker soal Jaminan Hari Tua (JHT).