Dukcapil Telah Gratiskan Verifikasi NIK dan KTP Setara Rp 6 Triliun Perekaman KTP Elektronik. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengaku menggratiskan pemanfaatan verifikasi data kependudukan selama enam tahun terakhir untuk kementerian, lembaga, dan swasta yang telah menandatangani perjanjian kerja sama.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pemanfaatan verifikasi data tersebut seperti verifikasi nomor induk kependudukan (NIK) dan data KTP elektronik. Layanan akses verifikasi data gratis, sebagai upaya membangun ekosistem sekaligus jejaring dan memberi manfaat konkret untuk lembaga pengguna.

Baca Juga:

Ketahuan Pakai 2 NIK KTP Berbeda, Pelamar CPNS dan PPPK Dinyatakan Gugur

"Bagi Dukcapil sebagai lembaga negara, kerja sama gratis adalah wujud manfaat yang bisa diberikan Dukcapil kepada instansi dan lembaga tersebut untuk mengoptimalkan penerapan kebijakan satu data kependudukan di Tanah Air," katanya.

Zudan menjelaskan, dashboard monitoring Ditjen Dukcapil mencatat ada lebih dari 6 miliar kali NIK di klik atau di hit selama 6 tahun terakhir oleh lebih dari 1.800 lembaga yang menjadikan data Dukcapil sebagai verifikator.

Jumlah klik itu jika dikalikan biaya yang umpamanya Rp1.000 per klik, maka nominalnya mencapai Rp6 triliun. Nominal itu yang bisa diterima Ditjen Dukcapil jika menerapkan ketentuan hak akses data secara berbayar sebagaimana dilakukan otoritas data di beberapa negara lain.

Menurut Zudan, untuk lembaga perbankan maupun asuransi harga Rp1.000 per klik adalah harga murah karena dulu lembaga-lembaga jenis itu bisa menghabiskan Rp40.000-Rp50.000 per verifikasi satu data pelanggan yang mereka lakukan melalui mekanisme verifikasi konvensional termasuk menelepon satu per satu pelanggan.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh. (Foto: Antara)
Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh. (Foto: Antara)

"Jadi boleh dibilang Dukcapil Kemendagri memberikan subsidi kepada kementerian/lembaga serta swasta sebesar lebih dari Rp 6 triliun selama enam tahun ini," kata Zudan.

Zudan mengatakan, pada tahuni 2015 jumlah lembaga yang kerja sama baru 30 lembaga. Kemudian setahun pertama menjabat Dirjen Dukcapil, Zudan hanya mendapat tambahan 40 lembaga.

"Kita terus bekerja keras agar bisa memberikan manfaat, ekosistemnya ternyata membesar. Mereka bertambah senang, mereka memberikan promosi dari mulut ke mulut dan komunitasnya. Komunitas perbankan akhirnya banyak masuk dan kini sudah ada 1.000-an lembaga perbankan yang bekerja sama," ujarnya. (Asp)

Baca Juga:

Kemendagri Fasilitasi e-KTP Bagi Transgender, Begini Prosedur Bikinnya

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Melbourne Kembali Buka Penerbangan Internasional
Dunia
Melbourne Kembali Buka Penerbangan Internasional

Kota terbesar kedua di Australia, Melbourne, pada Senin (7/12) menyambut kedatangan pertama penumpang penerbangan internasional setelah lima bulan ditutup.

Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri
Indonesia
Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung sudah menetapkan sembilan orang sebagai sebagai tersangka di kasus ini

Bengawan Solo Jadi Sumber Air Warga, ITS Bikin Filter Dari Tempurung Kelapa
Indonesia
Bengawan Solo Jadi Sumber Air Warga, ITS Bikin Filter Dari Tempurung Kelapa

Limbah pabrik dan limbah rumah tangga yang dibuang ke aliran Sungai Bengawan Solo, menambah banyaknya masalah harus ditanggulangi demi mendapat air bersih.

Jokowi Mengaku Sudah Lewati Pertimbangan Matang Beri Penghargaan ke Fahri-Fadli
Indonesia
Jokowi Mengaku Sudah Lewati Pertimbangan Matang Beri Penghargaan ke Fahri-Fadli

Presiden mengatakan dirinya memang kerap berbeda pandangan politik dengan Fahri dan Fadil

KPK Segera Kembali Panggil Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Segera Kembali Panggil Azis Syamsuddin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal segera memanggil kembali Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, terkait kasus dugaan suap penanganan perkara yang menjerat mantan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju.

Saat Pandemi, Nilai Manfaat Pengelolaan Dana Haji Capai Rp 14 Triliun
Indonesia
Saat Pandemi, Nilai Manfaat Pengelolaan Dana Haji Capai Rp 14 Triliun

BPKH juga melakukan kerja sama investasi dengan Islamic Development Bank (IsDB) dengan memperhatikan Visi Saudi 2030 maupun penambahan jamaah haji serta era digitalisasi dalam mempermudah proses bisnis.

Rekor Tertinggi Selama Pandemi, Penambahan Kasus COVID-19 Capai 12.818
Indonesia
Rekor Tertinggi Selama Pandemi, Penambahan Kasus COVID-19 Capai 12.818

Jumlah tersebut didapatkan dari pemeriksaan spesimen sebanyak 72.957

Pengunggah Foto Ma'ruf Amin dengan Bintang Film Dewasa Jepang Segera Diserahkan ke Jaksa
Indonesia
Pengunggah Foto Ma'ruf Amin dengan Bintang Film Dewasa Jepang Segera Diserahkan ke Jaksa

Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara tersangka kasus pengunggah foto kolase Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan wajah bintang film porno asal Jepang Shigeo Tokud alias Kakek Sugiono ke kejaksaan.

Angka COVID-19 Tinggi, TNI-Polri Bubarkan Kerumunan Warga di Monas
Indonesia
Angka COVID-19 Tinggi, TNI-Polri Bubarkan Kerumunan Warga di Monas

Mereka tak mematuhi anjuran jaga jarak fisik dan berkerumun di mtengan makin tingginya ancaman COVID-19 di Jakarta.

Pilkada Saat Pandemi Dinilai Lebih Menyeramkan Ketimbang Isu Musiman Kebangkitan PKI
Indonesia
Pilkada Saat Pandemi Dinilai Lebih Menyeramkan Ketimbang Isu Musiman Kebangkitan PKI

Isu PKI yang kerap muncul setiap tahun hanya menjadi komoditas politik jualan momentum yang sudah basi