Dukcapil Telah Gratiskan Verifikasi NIK dan KTP Setara Rp 6 Triliun Perekaman KTP Elektronik. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengaku menggratiskan pemanfaatan verifikasi data kependudukan selama enam tahun terakhir untuk kementerian, lembaga, dan swasta yang telah menandatangani perjanjian kerja sama.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pemanfaatan verifikasi data tersebut seperti verifikasi nomor induk kependudukan (NIK) dan data KTP elektronik. Layanan akses verifikasi data gratis, sebagai upaya membangun ekosistem sekaligus jejaring dan memberi manfaat konkret untuk lembaga pengguna.

Baca Juga:

Ketahuan Pakai 2 NIK KTP Berbeda, Pelamar CPNS dan PPPK Dinyatakan Gugur

"Bagi Dukcapil sebagai lembaga negara, kerja sama gratis adalah wujud manfaat yang bisa diberikan Dukcapil kepada instansi dan lembaga tersebut untuk mengoptimalkan penerapan kebijakan satu data kependudukan di Tanah Air," katanya.

Zudan menjelaskan, dashboard monitoring Ditjen Dukcapil mencatat ada lebih dari 6 miliar kali NIK di klik atau di hit selama 6 tahun terakhir oleh lebih dari 1.800 lembaga yang menjadikan data Dukcapil sebagai verifikator.

Jumlah klik itu jika dikalikan biaya yang umpamanya Rp1.000 per klik, maka nominalnya mencapai Rp6 triliun. Nominal itu yang bisa diterima Ditjen Dukcapil jika menerapkan ketentuan hak akses data secara berbayar sebagaimana dilakukan otoritas data di beberapa negara lain.

Menurut Zudan, untuk lembaga perbankan maupun asuransi harga Rp1.000 per klik adalah harga murah karena dulu lembaga-lembaga jenis itu bisa menghabiskan Rp40.000-Rp50.000 per verifikasi satu data pelanggan yang mereka lakukan melalui mekanisme verifikasi konvensional termasuk menelepon satu per satu pelanggan.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh. (Foto: Antara)
Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh. (Foto: Antara)

"Jadi boleh dibilang Dukcapil Kemendagri memberikan subsidi kepada kementerian/lembaga serta swasta sebesar lebih dari Rp 6 triliun selama enam tahun ini," kata Zudan.

Zudan mengatakan, pada tahuni 2015 jumlah lembaga yang kerja sama baru 30 lembaga. Kemudian setahun pertama menjabat Dirjen Dukcapil, Zudan hanya mendapat tambahan 40 lembaga.

"Kita terus bekerja keras agar bisa memberikan manfaat, ekosistemnya ternyata membesar. Mereka bertambah senang, mereka memberikan promosi dari mulut ke mulut dan komunitasnya. Komunitas perbankan akhirnya banyak masuk dan kini sudah ada 1.000-an lembaga perbankan yang bekerja sama," ujarnya. (Asp)

Baca Juga:

Kemendagri Fasilitasi e-KTP Bagi Transgender, Begini Prosedur Bikinnya

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
ASN dan Keluarganya Dilarang Mudik Selama Libur Isa Almasih
Indonesia
ASN dan Keluarganya Dilarang Mudik Selama Libur Isa Almasih

ASN diwajibkan melakukan upaya preventif demi menekan penyebaran COVID-19

Wapres Perintahkan Isu Polhukam Tidak Halangi Pembangunan Papua
Indonesia
Wapres Perintahkan Isu Polhukam Tidak Halangi Pembangunan Papua

Aspek polhukam dan aspek-aspek krusial lainnya, seperti isu pertanahan dan tata kelola keuangan dari pembangunan di Papua terkawal dan tertangani secara paralel, sinergis, dan saling menguatkan.

KPK Kumpulkan 7 Kepala Daerah di Solo Raya, Ingatkan soal Tindak Pidana Korupsi
Indonesia
KPK Kumpulkan 7 Kepala Daerah di Solo Raya, Ingatkan soal Tindak Pidana Korupsi

“KPK mendorong tata kelola di pemerintah daerah terutama di bidang perencanaan dan anggaran, bidang pengadaan barang dan jasa, manajemen dan pengawasan ASN serta lainnya agar lebih baik," ujar Alexander

Soal Bentrokan Polisi-Pendukung Rizieq, Kodam Jaya Akan Beri Bantuan Kamtibmas
Indonesia
Setahun Merantau Jawab 4 Salah Kaprah Tentang Tiongkok
Indonesia
Setahun Merantau Jawab 4 Salah Kaprah Tentang Tiongkok

Randy sendiri berada di Tiongkok sejak Agustus 2019

DPR Diminta Fokus Pada Tupoksi Kepolisian Saat Fit and Proper Test Listyo Sigit
Indonesia
Arahan Kapolri dan Panglima TNI untuk Prajurit Bertugas di Papua
Indonesia
Arahan Kapolri dan Panglima TNI untuk Prajurit Bertugas di Papua

“Petakan dengan baik apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua,” kata Kapolri dalam keterangan tertulis, Kamis (27/5).

PAN Gabung Koalisi untuk Muluskan Program Pemerintah
Indonesia
PAN Gabung Koalisi untuk Muluskan Program Pemerintah

"Nah kelihatannya itu yang menjadi agenda yang harus digolkan," pungkasnya.

Rekor Tertinggi Selama Pandemi, Penambahan Kasus COVID-19 Capai 12.818
Indonesia
Rekor Tertinggi Selama Pandemi, Penambahan Kasus COVID-19 Capai 12.818

Jumlah tersebut didapatkan dari pemeriksaan spesimen sebanyak 72.957

Syahrul Yasin Limpo Jabat Plt Menteri Kelautan dan Perikanan
Indonesia
Syahrul Yasin Limpo Jabat Plt Menteri Kelautan dan Perikanan

Syahrul Yasin Limpo ditunjuk untuk menjabat sementara sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim menggantikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.