Dukcapil Telah Gratiskan Verifikasi NIK dan KTP Setara Rp 6 Triliun Perekaman KTP Elektronik. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengaku menggratiskan pemanfaatan verifikasi data kependudukan selama enam tahun terakhir untuk kementerian, lembaga, dan swasta yang telah menandatangani perjanjian kerja sama.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pemanfaatan verifikasi data tersebut seperti verifikasi nomor induk kependudukan (NIK) dan data KTP elektronik. Layanan akses verifikasi data gratis, sebagai upaya membangun ekosistem sekaligus jejaring dan memberi manfaat konkret untuk lembaga pengguna.

Baca Juga:

Ketahuan Pakai 2 NIK KTP Berbeda, Pelamar CPNS dan PPPK Dinyatakan Gugur

"Bagi Dukcapil sebagai lembaga negara, kerja sama gratis adalah wujud manfaat yang bisa diberikan Dukcapil kepada instansi dan lembaga tersebut untuk mengoptimalkan penerapan kebijakan satu data kependudukan di Tanah Air," katanya.

Zudan menjelaskan, dashboard monitoring Ditjen Dukcapil mencatat ada lebih dari 6 miliar kali NIK di klik atau di hit selama 6 tahun terakhir oleh lebih dari 1.800 lembaga yang menjadikan data Dukcapil sebagai verifikator.

Jumlah klik itu jika dikalikan biaya yang umpamanya Rp1.000 per klik, maka nominalnya mencapai Rp6 triliun. Nominal itu yang bisa diterima Ditjen Dukcapil jika menerapkan ketentuan hak akses data secara berbayar sebagaimana dilakukan otoritas data di beberapa negara lain.

Menurut Zudan, untuk lembaga perbankan maupun asuransi harga Rp1.000 per klik adalah harga murah karena dulu lembaga-lembaga jenis itu bisa menghabiskan Rp40.000-Rp50.000 per verifikasi satu data pelanggan yang mereka lakukan melalui mekanisme verifikasi konvensional termasuk menelepon satu per satu pelanggan.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh. (Foto: Antara)
Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh. (Foto: Antara)

"Jadi boleh dibilang Dukcapil Kemendagri memberikan subsidi kepada kementerian/lembaga serta swasta sebesar lebih dari Rp 6 triliun selama enam tahun ini," kata Zudan.

Zudan mengatakan, pada tahuni 2015 jumlah lembaga yang kerja sama baru 30 lembaga. Kemudian setahun pertama menjabat Dirjen Dukcapil, Zudan hanya mendapat tambahan 40 lembaga.

"Kita terus bekerja keras agar bisa memberikan manfaat, ekosistemnya ternyata membesar. Mereka bertambah senang, mereka memberikan promosi dari mulut ke mulut dan komunitasnya. Komunitas perbankan akhirnya banyak masuk dan kini sudah ada 1.000-an lembaga perbankan yang bekerja sama," ujarnya. (Asp)

Baca Juga:

Kemendagri Fasilitasi e-KTP Bagi Transgender, Begini Prosedur Bikinnya

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Eks Ketua MK Nyatakan Usul Penundaan Pemilu 2024 Menguras Energi Bangsa
Indonesia
Eks Ketua MK Nyatakan Usul Penundaan Pemilu 2024 Menguras Energi Bangsa

Usulan penundaan Pemilu 2024 hanya akan menguras energi bangsa yang tidak perlu.

BMKG Beberkan Bahaya Awan 'UFO' di Langit Banda Aceh
Indonesia
BMKG Beberkan Bahaya Awan 'UFO' di Langit Banda Aceh

Awan Mirip UFO muncul di Langit Banda Aceh sejak Selasa (6/7) hingga hari ini.

Beredar Dokumen 51 Pegawai KPK Bakal Diberhentikan 1 November
Indonesia
Beredar Dokumen 51 Pegawai KPK Bakal Diberhentikan 1 November

Beredar dokumen yang menyebut sebanyak 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tak lolos asesmen TWK bakal diberhentikan secara hormat pada 1 November 2021.

Panglima TNI: Protokol Kesehatan Bukan Upaya Untuk Menyiksa
Indonesia
Panglima TNI: Protokol Kesehatan Bukan Upaya Untuk Menyiksa

Hadi meminta pada masyarakat untuk tetap waspada akan penularan COVID-19 dengan mematuhi memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi atau 5M

Ini Tanggapan PPP Soal Kadernya Ade Yasin yang Ditangkap KPK
Indonesia
Ini Tanggapan PPP Soal Kadernya Ade Yasin yang Ditangkap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin serta sejumlah pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat dan Pemkab Bogor. Dari penangkapan tersebut, KPK mengamankan sejumlah uang.

Rekrut Novel Baswedan Cs di Bareskrim, Kapolri Sebut Jokowi Setuju
Indonesia
Rekrut Novel Baswedan Cs di Bareskrim, Kapolri Sebut Jokowi Setuju

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah berkirim surat ke Presiden Joko Widodo, terkait solusi polemik 56 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Sudah Disegel Masih Nekat Beroperasi, Bar Flow Terancam Dicabut Izinnya
Indonesia
Sudah Disegel Masih Nekat Beroperasi, Bar Flow Terancam Dicabut Izinnya

"Kalau sudah diberi sanksi jangan lagi melanggar. Nanti bisa kami cabut izinnya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (11/11) malam.

DPRD DKI Minta Satpol PP Bongkar Bangunan Bemasalah di Muara Angke
Indonesia
DPRD DKI Minta Satpol PP Bongkar Bangunan Bemasalah di Muara Angke

"Harus ditindak tegas ya. Kalau sudah ada surat rekontek (rekomendasi teknis) bongkar, ya harus dibongkar lah," tegas Wakil Ketua DPRD DKI, M. Taufik

Bupati Pandeglang Marah Besar Dispora Tagih Pajak Hadiah Pemenang Rp 1.000
Indonesia
Bupati Pandeglang Marah Besar Dispora Tagih Pajak Hadiah Pemenang Rp 1.000

Disebut kelebihan potongan pajak Rp 1000 oleh Dinas. Warga Pandeglang merasa geram dengan hadiah tidak ideal, lalu membayar Rp 1.000 yang ditagih ke Kadispora, Senin (21/12).

6 Titik Jadwal Mobil Vaksin Keliling Jaksel, Ada yang Buka Sampai Jam 5 Sore
Indonesia
6 Titik Jadwal Mobil Vaksin Keliling Jaksel, Ada yang Buka Sampai Jam 5 Sore

Setiap mobil vaksinasi keliling memiliki kuota rata-rata sekitar 200 vaksin.