Dukcapil DKI Tindaklanjuti Rekomendasi Kemendagri soal Pengurusan Dokumen Warga melakukan perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kantor Lurah Pasar Baru, Jakarta, Senin (2/11). ANTARA FOTO/M Risyal H

MerahPutih.com - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta langsung menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri atas temuan adanya persyaratan tambahan yang tidak sesuai prosedur di 9 kelurahan di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Kepala Dinas Dukcapil DKI, Budi Awaludin menyampaikan, pihaknya melakukan sejumlah langkah sebagai wujud pembenahan dan mempercepat perbaikan layanan kependudukan untuk warga Jakarta.

Baca Juga

Percepat Herd Immunity, Pemprov DKI Vaksin Gelandangan

"Kami juga telah memanggil para Kasudin, Kasektor dan Kasatpel yang berada di seluruh wilayah DKI Jakarta, termasuk yang bertugas di wilayah tempat sidak tersebut, untuk kami lakukan pembinaan sesuai aturan," Budi di Kantor Dinas Dukcapil DKI, Jakarta Barat, Selasa (7/9).

Langkah berikutnya, lanjut Budi, pihaknya telah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh pejabat yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, baik di tingkat Provinsi hingga tingkat Kelurahan, terkait pedoman administrasi pelayanan kependudukan sesuai Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Permendagri RI No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018.

Petugas melayani warga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kantor Lurah Pasar Baru, Jakarta, Senin (2/11/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

Budi turut mengimbau kepada seluruh pegawai yang ada di Dinas Dukcapil di tingkat Provinsi dan Suku Dinas wilayah Kota/Kabupaten untuk turun ke kecamatan dan kelurahan selama seminggu ke depan guna melakukan pengecekan prosedur dan persyaratan pelayanan yang tidak sesuai aturan.

Selain itu, mengganti banner layanan ataupun informasi melalui selebaran yang masih beredar yang tidak sesuai dengan peraturan saat ini.

"Setelah satu minggu melakukan evaluasi dan pembinaan tersebut, jika masih terdapat adanya syarat tambahan yang tidak sesuai dengan regulasi, maka masyarakat dapat menghubungi kontak pengaduan Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta," paparnya.

Jika kantor Kelurahan terbukti menyalahi aturan, maka petugas akan diberikan sanksi yang berat sesuai aturan berlaku. (Asp)

Baca Juga

Pemprov DKI Tindaklanjuti 72 Rekomendasi BPK Termasuk Formula E

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Sebut Kritik Mahasiswa UI Bentuk Ekspresi di Negara Demokrasi
Indonesia
Jokowi Sebut Kritik Mahasiswa UI Bentuk Ekspresi di Negara Demokrasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kritik yang dilontarkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) kepada dirinya.

Jakarta Banjir, Pemprov DKI Akui Kapasitas Saluran Drainase Terbatas
Indonesia
Jakarta Banjir, Pemprov DKI Akui Kapasitas Saluran Drainase Terbatas

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan, sistem drainase yang dibuat Pemda DKI hanya dapat menampung air hujan 50 sampai 100 mililiter (mm) per hari.

Teken Pakta Integritas, Paslon Dilarang Rayakan Kemenangan dengan Konvoi
Indonesia
Teken Pakta Integritas, Paslon Dilarang Rayakan Kemenangan dengan Konvoi

Dalam isi pakta integritas tersebut kedua paslon dilarang merayakan kemenangan dengan melakukan konvoi.

Jokowi Perintahkan TNI Sigap Hadapi Berbagai Spektrum Ancaman
Indonesia
Jokowi Perintahkan TNI Sigap Hadapi Berbagai Spektrum Ancaman

Tujuannya, adalah untuk meletakkan fondasi kapabilitas pertahanan modern yang relevan dengan perkembangan teknologi militer terkini.

Polri Kerahkan 7 Kapal dan 2 Helikopter Cari Sriwijaya Air
Indonesia
Polri Kerahkan 7 Kapal dan 2 Helikopter Cari Sriwijaya Air

Total penumpang Pesawat 50 orang (40 dewasa, 7 anak-anak dan 3 Bayi), ditambah 12 orang (6 kru aktif dan 6 ekstra kru).

Tiga Juta Lebih Warga Jakarta Sudah Divaksin COVID-19
Indonesia
Tiga Juta Lebih Warga Jakarta Sudah Divaksin COVID-19

Kemudian total tes PCR terakhir yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta sampai saat ini sudah mencapai 4.853.077 spesimen

Politisi Senayan Minta Pemerintah Tinjau Ulang Larangan Mudik
Indonesia
Politisi Senayan Minta Pemerintah Tinjau Ulang Larangan Mudik

Secara ekonomi jelasnya, mudik mendorong tingkat konsumsi rumah tangga lantaran akan banyak sektor ikutan yang terdampak.

Kudeta Myanmar Hilangkan Ratusan Nyawa, Jokowi Diminta Bersuara di ASEAN
Dunia
Kudeta Myanmar Hilangkan Ratusan Nyawa, Jokowi Diminta Bersuara di ASEAN

Indonesia memiliki posisi penting di kalangan negara ASEAN

KPK Temukan Duit Patungan Rp8 M Sejak Oktober Jatah Mensos Juliari
Indonesia
KPK Temukan Duit Patungan Rp8 M Sejak Oktober Jatah Mensos Juliari

Menteri dari PDIP itu diduga telah menerima aliran duit haram sejak Oktober lalu.

Begini Kata Wagub DKI Soal Fraksi PDIP Ancam Coret Anggaran Formula E
Indonesia
Begini Kata Wagub DKI Soal Fraksi PDIP Ancam Coret Anggaran Formula E

Pemprov DKI Jakarta menanggapi santai ancaman Fraksi PDI Perjuangan yang ingin mencoret anggaran terkait kegiatan penyelenggaraan Formula E di APBD Perubahan dan Rancangan APBD 2022.