Duit Suap Pepen Diduga Mengalir ke Keluarga Gedung DPR RI. (Foto: MP/ Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di Pemerintahan Kota Bekasi, Jawa Barat.

Lembaga antirasuah memastikan terus mendalami aliran uang suap Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi, termasuk dugaan uang suap itu mengalir ke pihak keluarga.

Baca Juga:

KPK Kecolongan, Walkot Bekasi Zoom Meeting dengan Kader Golkar

"Semua informasi pasti akan kami konfirmasi pada saksi-saksi yang kami panggil," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (25/1).

Berdasar informasi, uang suap proyek dan lelang jabatan yang diduga diterima pria yang karib disapa Pepen itu mengalir kepada pihak keluarga. KPK memastikan bakal mencari bukti terkait informasi tersebut.

Dalam perkara ini, Pepen diduga menerima uang sebesar Rp 7,1 miliar. Uang tersebut diterima oleh Pepen sebagai imbalan atas pembebasan lahan swasta yang akan digunakan dalam proyek-proyek milik Pemkot Bekasi tahun 2021.

Uang tersebut diterima politikus Partai Golkar itu melalui sejumlah orang kepercayaannya dan di antaranya dengan menggunakan sebutan untuk 'Sumbangan Mesjid.

Adapun rinciannya, sebesar Rp4 Miliar dari pengusaha, Lai Bui Min yang diterima Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi; dan sebesar Rp 3 Miliar dari Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin, yang diterima Camat Jatisampurna, Wahyudin.

Pepen kemudian juga menerima uang suap sebesar Rp100 juta dari Direktur PT Kota Bintang Rayatri (KBR) Suryadi, dengan dalih sumbangan ke rekening masjid milik yayasan keluarganya.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (tengah) mengenakan rompi tahanan KPK usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/1/2022). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.)
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (tengah) mengenakan rompi tahanan KPK usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/1/2022). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.)

Pepen juga diduga menerima uang sejumlah Rp30 juta dari Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril melalui Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M. Bunyamin terkait dengan pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemkot Bekasi.

KPK juga menduga Pepen menerima sejumlah uang dari pegawai Pemkot Bekasi sebagai bentuk imbalan atas posisi yang mereka duduki saat ini.

Selain Pepen, lembaga antirasuah juga menjerat delapan orang lainnya sebagai tersangka. Adapun delapan tersangka lainnya yakni, Camat Rawa Lumbu Makhfud Saifudin (MA) Direktur PT MAM Energindo Ali Amril (AA), Lai Bui Min alias Anen (LBM), Direktur PT Kota Bintang Rayatri (KBR) Suryadi (SY).

Kemudian Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M. Bunyamin (MB), Lurah Kati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL). (Pon)

Baca Juga:

Kasus Rahmat Effendi, KPK Periksa Sekda Kota Bekasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Duga Romahurmuziy Bersepakat Soal Pengurusan DAK dan DID 2018
Indonesia
KPK Duga Romahurmuziy Bersepakat Soal Pengurusan DAK dan DID 2018

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Romahurmuziy, Selasa (22/3). Romi, sapaan akrabnya, diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengurusan dana alokasi khusus (DAK) 2018.

Selama PPKM Darurat, Jalur Pendakian Gunung Gede Pangrango Ditutup
Indonesia
Selama PPKM Darurat, Jalur Pendakian Gunung Gede Pangrango Ditutup

Selama pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, pendakian ke Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ditutup sementara hingga 20 Juli mendatang.

Pemprov DKI Klaim Sudah Tangani Banjir Mampang Sebelum Anies di Hukum PTUN
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Sudah Tangani Banjir Mampang Sebelum Anies di Hukum PTUN

Ada tujuh warga korban banjir yang menggugat Gubernur Anies Baswedan ke PTUN Jakarta pada 25 Agustus 2021 karena lalai menangani banjir di permukiman mereka.

Catat! Ini HET 11 Obat Terapi COVID-19
Indonesia
Catat! Ini HET 11 Obat Terapi COVID-19

Diharapkan tidak ada pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan

Menko Airlangga Jawab Isu Kenaikan Harga Pertalite dan Elpiji 3 Kg
Indonesia
Menko Airlangga Jawab Isu Kenaikan Harga Pertalite dan Elpiji 3 Kg

Pemerintah saat ini tengah melakukan kajian soal kenaikan harga bensin Pertalite dan gas elpiji 3 kilogram (kg).

[HOAKS atau FAKTA]: Pakar Keuangan AS Sebut Pinjol Ramai Peminat di Negara Suka Ngutang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pakar Keuangan AS Sebut Pinjol Ramai Peminat di Negara Suka Ngutang

Di dalam tangkapan layar tersebut juga tampak seorang wanita berkebangsaan asing.

Kasus Meningkat, Luhut Perintahkan Percepat Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Kasus Meningkat, Luhut Perintahkan Percepat Vaksinasi COVID-19

Vaksinasi saat ini sudah dekat 600 ribu vaksinasi per hari. Dan diharapkan, terus meningkat 750 ribu per hari suntikan sampai 1 juta (per hari) pada bulan depan.

Kemendagri Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
Indonesia
Kemendagri Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Lemiskinan ekstrem tahun ini tidak akan mungkin bisa turun tingkat tanpa memberikan tambahan penghasilan.

Pemkot Bandung Ingin Vaksinasi Tidak Dibatasi Wilayah Administrasi
Indonesia
Pemkot Bandung Ingin Vaksinasi Tidak Dibatasi Wilayah Administrasi

Dinas Kesehatan Kota Bandung harus membuat data vaksinasi dengan pendekatan administrasi dan teritorial. Dengan begitu, bisa jadi target vaksinasi Kota Bandung bukan 1,9 juta jiwa, tapi 2,5 juta untuk Kota Bandung.

51 Warga Klaster Bukber Sembuh, Kawasan Kediaman Jokowi Berubah Zona Hijau
Indonesia
51 Warga Klaster Bukber Sembuh, Kawasan Kediaman Jokowi Berubah Zona Hijau

Sebanyak 51 dari 52 warga terpapar COVID-19 dari klaster buka bersama (bukber) di Kota Solo akhirnya dinyatakan sembuh.