Duit Rp888 Miliar Bagi Anggota DPRD Sangat Tidak Wajar Sidang DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih).

MerahPutih.com - Kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota DPRD tahun 2021 sebesar Rp888 miliar dianggap tak wajar. Pasalnya peningkatan itu terjadi di saat perekonomian warga melemah akibat pandemi COVID-19.

"Kalau dalam konteks tidak pandemi, tentu wajar. Tapi persoalannya kan ada konteks pandemi covid," ujar Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, Jumat (4/12).

Baca Juga:

Anggota Bakal Dapat Rp8,3 Miliar, DPRD Jakarta Klaim Sesuai Koridor Hukum

Menurut dia, lebih baik anggaran kenaikan RKT yang capai Rp888 miliar itu difokuskan kepada penanganan COVID-19 Pemerintah DKI. Sebab, kasus corona di ibu kota terus meningkat.

"(Anggarannya untuk dilakukan) yakni tracing, testing, treatment," papar Trubus.

Kemudian, lanjut Trubus, diprioritaskan untuk jaringan pengaman sosial seperti bantuan sosial (bansos) dalam meringankan beban warga DKI di tengah pandemi.

"Jadi, masyarakat yang terdampak kan masih banyak, mereka masih membutuhkan safety net. tingkatkan pemerataan bansos," jelas dia.

Selanjutnya, anggaran kenaikan RKT itu dialokasikam untuk stimulus dalam membangkitkan kembali ekonomi Jakarta, agar daya beli warga meningkat.

"Bagaimana menghidupkan pemulihan ekonomi, yang kaitannya daya beli masyarakat dan kegiatan perekonomian," tutup dia.

DPRD DKI Jakarta. (Foto: Antara).
DPRD DKI Jakarta. (Foto: Antara).

Dalam rancangan APBD DKI tahun 2021, anggaran RKT dalam satu tahun tertera Rp888.681.846.000. Anggaran ini mencakup gaji, tunjangan, uang kunjungan, bimbingan teknis, reses, hingga uang sosialisasi.

Jika jumlah tersebut dibagi dengan 106 Anggota DPRD DKI dari seluruh fraksi, maka tiap anggota dewan DKI mengantongi mencapai Rp8.383.791.000 per tahun.

Angka kenaikan RKT itu melonjak dibandingkan APBD DKI 2020 yang hanya Rp152.329.612.000 per tahun atau jika dibagi pada 106 Anggota DPRD Jakartanya Rp1,4 miliar per orang per tahun. Sampai saat ini, hanya Fraksi PSI yang menolak lonjakan anggaran ini. (Asp).

Baca Juga:

Muncul Petisi Tolak Kenaikan RKT DPRD DKI Rp888 Miliar

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bekas Markas FPI Diduga Jadi Gudang Penyimpanan Bahan Pembuat Bom
Indonesia
Bekas Markas FPI Diduga Jadi Gudang Penyimpanan Bahan Pembuat Bom

Tim Densus 88 Antiteror Polri menyita beberapa botol yang berisi nitrat jenis aseton dari penggeledahan itu

Rayakan HUT ke-75, PT KAI Beri Diskon Tiket Kereta 25 Persen
Indonesia
Rayakan HUT ke-75, PT KAI Beri Diskon Tiket Kereta 25 Persen

Pemberian diskon ini dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 perusahaan kereta api di Indonesia tersebut yang jatuh pada 28 September 2020.

Perekrutan Kelompok Teror Makin Intens
Indonesia
Perekrutan Kelompok Teror Makin Intens

Harus ada upaya bersama penanggulangan terorisme antartiga negara untuk penanganan extrimisme berbasis kekerasan.

Dirut BPJS Ketenagakerjaan Berinisial AS Diperiksa Kejagung
Indonesia
Dirut BPJS Ketenagakerjaan Berinisial AS Diperiksa Kejagung

Para saksi dimintai keterangan guna mencari fakta hukum

Bantuan Subsidi Upah Gerakan Konsumsi Masyarakat
Indonesia
Bantuan Subsidi Upah Gerakan Konsumsi Masyarakat

Pemberian bantuan subsidi upah, sangat relevan dan diharapkan mampu menggerakkan konsumsi untuk membantu menggerakkan perekonomian.

RUU HIP Bikin Hancur Kohesi Sosial, Partai Gelora: Jadi Pembelahan Sekarang
Indonesia
RUU HIP Bikin Hancur Kohesi Sosial, Partai Gelora: Jadi Pembelahan Sekarang

RUU HIP tidak termasuk RUU yang dikeluarkan maupun yang diganti di Prolegnas 2020

Terminal di Yogyakarta Tetap Buka Layani Pemudik Lokal
Indonesia
Terminal di Yogyakarta Tetap Buka Layani Pemudik Lokal

Pasalnya, Pemda DIY tidak melarang pemudik lokal antar kabupaten dan kota di dalam provinsi DIY.

Kejagung Segera Limpahkan Berkas Perkara Kasus Dugaan Korupsi Asabri
Indonesia
Kejagung Segera Limpahkan Berkas Perkara Kasus Dugaan Korupsi Asabri

Sejauh ini Jampidsus Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan tersangka

Editor Metro TV Butuh 8 Menit Beli Pisau Sebelum Bunuh Diri
Indonesia
Luhut Perintahkan Padat Karya Digelar Sampai Idul Fitri
Indonesia
Luhut Perintahkan Padat Karya Digelar Sampai Idul Fitri

Program padat karya menargetkan daerah padat penduduk sehingga pemerintah bisa berpatokan pada jumlah orang yang dipekerjakan dan diserap dari program tersebut.