Duit Rp430 Juta Warga Pelanggar PSBB DKI Transisi Masuk Kantong Pemprov Situasi pendataan usai penggerebekan Diskotek Top One, Daan Mogot 1, Jakarta Barat, Jumat (3/7) pagi. (Antara/Ricky Prayoga)

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima uang sanksi denda sebesar Rp430,71 juta dari para pelaku pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi selama periode 5 Juni hingga 1 Juli 2020. Duit ratusan juta rupiah itu disetorkan ke kas daerah.

"Denda yang sudah disetorkan ke kas daerah itu untuk denda perorangan Rp240.960.000, kemudian denda untuk tempat fasilitas umum Rp188.750.000 sehingga yang sudah disetorkan secara keseluruhan Rp430.710.000," kata Kasatpol PP DKI, Arifin memberikan rinciannya kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (3/7).

Baca Juga:

Anies Perpanjang PSBB Transisi, PSI: Keputusan Tepat

Adapun jenis penindakan atau sanksi itu terdiri dari teguran tertulis, denda, dan kerja sosial. Teguran tertulis mencapai 60 pelanggar, untuk pelanggaran sosial sebanyak 15.116 orang. Sedangkan sanksi denda ada 1.380 pelanggar.

Toko pedagang yang tutup dijaga aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kembangan untuk sterilisasi cegah penyebaran COVID-19 di Pasar Kemiri, Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (1/7/2020). (ANTARA/Devi Nindy)
Toko pedagang yang tutup dijaga aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kembangan untuk sterilisasi cegah penyebaran COVID-19 di Pasar Kemiri, Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (1/7/2020). (ANTARA/Devi Nindy)

Menurut Arifin, penindakan dan pengenaan sanksi bagi para pelanggar PSBB telah diatur sesuai Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020. Mereka yang dikenakan sanksi karena melanggar protokol kesehatan.

"Tidak berdisiplin menggunakan masker, kemudian tempat umum atau faislitas umum beberapa tempat (tidak) melengkapi ketentuan dalam rangka protokol kesehatan seperti wastafel untuk cuci tangan kemudian tempat kapasitas umum, jam kerja mislanya hand sanitizer seprti itu yang memang lakukan penindakan," ungkapnya.

Para pelanggar itu, kata Arifin, terjaring di berbagai tempat, mulai pasar, stasiun, terminal, dan 15 cek point yang tersebar di perbatasan Jakarta-Depok-Tangerang Bekasi.

"Apakah dia roda dua atau empat kalau dia tidak disiplin menggunakan masker ya diambil tindakan. Pendisiplinannya di situ," tutup orang nomor satu di Satpol PP DKI itu. (Asp)

Baca Juga

Sempat Dibilang Hoaks, PSBB Jakarta Akhirnya Diperpanjang dan Masuk Masa Transisi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Usulkan 'BTS Meal' Dihilangkan
Indonesia
Polisi Usulkan 'BTS Meal' Dihilangkan

Klarifikasi terhadap pengelola gerai restoran cepat saji itu dilakukan oleh jajaran Polsek dan Polres di masing-masing wilayah

Penyidik KPK Geledah Kantor KKP
Indonesia
Penyidik KPK Geledah Kantor KKP

Gedung Kementerian Kelautan Perikanan digeledah sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK Ungkap Tingkat Kepatuhan LHKPN Baru 15 Persen
Indonesia
KPK Ungkap Tingkat Kepatuhan LHKPN Baru 15 Persen

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan tingkat kepatuhan penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya baru 15,34 persen.

KRI Nanggala 402 Diduga Tenggelam di Palung 850 Meter
Indonesia
KRI Nanggala 402 Diduga Tenggelam di Palung 850 Meter

Posisi kapal selam KRI Nanggala 402 diprediksi berada di kedalaman 850 meter.

Menag Yaqut Minta Pembagian Zakat Fitrah tidak Timbulkan Bencana
Indonesia
Menag Yaqut Minta Pembagian Zakat Fitrah tidak Timbulkan Bencana

"Pembagian zakat tidak boleh sampai membuat terjadinya kerumunan. Jangan sampai ada kejadian seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana para mustahik (penerima zakat) berdesakan," kata Gus Yaqut

Wamenkes: Fresh From The Oven, Varian Baru COVID-19 Ditemukan di Indonesia
Indonesia
Wamenkes: Fresh From The Oven, Varian Baru COVID-19 Ditemukan di Indonesia

Mutasi tersebut menjadi peringatan bahwa Indonesia akan menghadapi pandemi dengan tingkat kesulitan semakin berat

Kelompok Buruh Waspadai Intrik Politik di Sidang Perdana Judicial Review UU Ciptaker
Indonesia
Kelompok Buruh Waspadai Intrik Politik di Sidang Perdana Judicial Review UU Ciptaker

Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana judicial review terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Gedung MK, Selasa (24/11) pukul 11.00.

Perjuangan Bhabinkamtibmas, Rela Jemput Lansia di Rumah Demi Percepat Vaksinasi
Indonesia
Perjuangan Bhabinkamtibmas, Rela Jemput Lansia di Rumah Demi Percepat Vaksinasi

Berita Terkini, Indonesia Banget, Berita Terbaru, Berita Hari ini, Berita Terkini hari ini, Berita Online, Kabar Terkini, Info Terkini, Berita Hangat, Berita Hari ini Terbaru, Berita Nasional, Berita Internasional

Wagub DKI: Yang Disampaikan Pak Jokowi Betul
Indonesia
Wagub DKI: Yang Disampaikan Pak Jokowi Betul

Masyarakat baru saja melewati masa libur panjang akhir tahun