Dugaan Tindakan Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Uighur Harus Dihentikan Perempuan muslim Uighur meratapi nasib para suaminya ditahan pemerintah China (Foto: arabiyahnews)

Merahputih.com - Ketua Biro Pelayanan Luar Negeri dan Diplomasi Publik DPP PKS, Farouk Abdullah Alwyni menilai tindakan diskriminasi dan kekerasan apapun alasannya terhadap kelompok etnis minoritas Muslim Uighur tidak bisa dibenarkan karena bentuk pelanggaran HAM.

“Atas dasar kemanusiaan, dugaan tindakan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di China harus dihentikan,” kata Farouk, Kamis (27/12).

Memang, lanjut dia, Pemerintah China menyangkal melakuan tindakan diskriminatif yang melanggar HAM terhadap etnis minoritas Muslim Uighur. Sebab fasilitas yang dituding sebagai kamp tahanan tersebut hanya sebagai gedung pendidikan vokasi.

Untuk itu, Indonesia harus bersikap tegas dan lebih berperan aktif dalam membantu Muslim Uighur di China. Alasannya pertama, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, sehingga harus tampil memperjuangkan keadilan dan perdamaian dunia sebagaimana ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin.

“Perlindungan terhadap etnis minoritas dari pelanggaran HAM di manapun harus diperjuangan dan menjadi komitmen kebangsaan atas dasar kemanusiaan,” tegas Farouk.

Kedua, politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Rumusan yang ada pada alinea I dan alinea IV Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi politik luar negeri Indonesia.

Farouk menduga, adanya perlawanan dari etnis minoritas Uighur terhadap pemerintah Tiongkok akibat ketidakadilan perlakuan dan ketimpangan dalam hal kepentingan sosial budaya, akses ekonomi dan pendidikan, hingga geopolitik setelah migrasi besar-besaran ras Han ke wilayah Xinjiang.

Umat muslim uighur
Minoritas muslim Uighur tengah menunaikan salat (Foto: xinhua)

Padahal kawasan ini sudah menjadi provinsi otonom semenjak tahun 1955 serta menjadi provinsi dengan wilayah administrasi terbesar di China, dengan nama resmi Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR).

Berhubung konstitusi negara menggariskan bahwa Indonesia memiliki politik luar negeri yang bebas aktif, maka pemerintah tidak boleh berada di balik bayang-bayang negara lain, apapun alasannya. Artinya, Indonesia harus bersikap semestinya sesuai koridor konstitusi dalam menghadapi China yang notabene banyak berinvestasi di dalam negeri.

“Terkait kasus Uighur, Indonesia harus bersikap lebih care atas dasar kemanusiaan dan keadilan. Sehingga dengan ini membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia berdaulat dan konsisten dengan politik luar negeri yang bebas di mata dunia internasional,” jelas Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) ini.

Faouk berharap, Pemerintahan Jokowi-JK bisa menjalankan diplomasi kemanusian dalam konsteks politik bebas aktif terhadap China agar terbuka dan memberikan informasi yang benar terkait kasus Uighur dan resolusi perdamainnya. “Kalau perlu tarik pejabat KJRI di China dan minta klarifikasi atas tudingan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur,” tukas dosen Perbanas Institut dan Program MM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. (*)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bareskrim Ungkap Kasus Pinjol Ilegal Berkedok KSP Cinta Damai
Indonesia
Bareskrim Ungkap Kasus Pinjol Ilegal Berkedok KSP Cinta Damai

Pelaku KSP Cinta Damai ini berafiliasi dengan dengan KSP lainnya

Pemerintah Bakal Bangun Fasilitas Olah Raga Berkelas Khusus Difabel
Indonesia
Pemerintah Bakal Bangun Fasilitas Olah Raga Berkelas Khusus Difabel

Langkah tersebut sebagai bentuk perhatian dan dukungan pemerintah

Polisi Ungkap Kasus Investasi Bodong di Bogor
Indonesia
Polisi Ungkap Kasus Investasi Bodong di Bogor

Polres Bogor, Polda Jawa Barat berhasil menangkap pria berinisial IR (32) yang merupakan tersangka kasus investasi bodong di sekitar kediamannya.

[HOAKS atau FAKTA]: Didepak dari MUI, Tengku Zulkarnain Jadi Tukang Adu Ayam
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Didepak dari MUI, Tengku Zulkarnain Jadi Tukang Adu Ayam

Tersebar informasi dari laman beritacenter.com yang menampilkan gambar Tengku Zulkarnain tengah memegang seekor ayam

Aturan PPKM Level 4, Anies Wajibkan Warga Sudah Divaksin saat Beraktivitas Tertentu
Indonesia
Aturan PPKM Level 4, Anies Wajibkan Warga Sudah Divaksin saat Beraktivitas Tertentu

Gubernur Anies Baswedan resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 COVID-19 selama 7 hari terhitung sejak 3 Agustus sampai dengan 9 Agustus 2021.

Reaksi Kemarahan Munarman FPI Tahu Rekeningnya Diblokir
Indonesia
Reaksi Kemarahan Munarman FPI Tahu Rekeningnya Diblokir

Munarman mengaku, BNI telah mengirimkan surat pemberitahuan ini kepadanya.

Anak Buah Juliari Disebut Minta Jatah Rp2.000 Per Paket Bansos
Indonesia
Anak Buah Juliari Disebut Minta Jatah Rp2.000 Per Paket Bansos

Mantan PPK Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso disebut meminta jatah Rp2.000 per paket bansos kepada Broker PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude, Harry Van Sidabuke.

PPKM Efektif, Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat Tambah Fasilitas COVID-19
Indonesia
PPKM Efektif, Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat Tambah Fasilitas COVID-19

Pemprov DKI Jakarta meminta Pemerintah Pusat untuk menambah fasilitas kesehatan dalam penanganan COVID-19, agar pelaksanaan PPKM berjalan efektif.

Komisi I Akui Senioritas Jenderal Andika Mampu Jawab Tantangan Terkini
Indonesia
Komisi I Akui Senioritas Jenderal Andika Mampu Jawab Tantangan Terkini

Komisi I baru melakukan proses verifikasi dokumen

Hadapi Mudik dan Idul Fitri, TNI-Polri Percepat Vaksinasi
Indonesia
Hadapi Mudik dan Idul Fitri, TNI-Polri Percepat Vaksinasi

"Vaksinasi terhadap personel TNI-Polri ini di persiapkan untuk pengamanan dan menghadapi Hari Raya Idul Fitri," kata Kapolri Sigit.