Dugaan Pungli oleh Pegawai Dinas, Komisi E DPRD DKI Panggil Disdik DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicki Prasetia)

MerahPutih.com - Komisi E DPRD DKI Jakarta menyoroti dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan pegawai Dinas Pendidikan (Disdik) DKI.

"Tindakan lebih lanjut, saya akan kontak Kepala Disdik. Kami usulkan juga Komisi E DPRD DKI Jakarta untuk memanggil Dinas Pendidikan," ujar anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah saat dikonfirmasi awak media, Selasa (23/8).

Politikus PDIP ini mengatakan, jadwal pemanggilan untuk meminta penjelasan kepada Disdik, selambatnya-lambatnya minggu depan atau Rabu (24/8) besok.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Minta Ketum Projo Tidak Asal Bicara

"Kalau kamis kan enggak mungkin, mungkin antara Senin atau Selasa depan. Saya mau konfrimasi dulu nih," katanya.

Ia menegaskan bahwa pungli tidak boleh terjadi di mana pun, apalagi di dunia pendidikan. Ia mengatakan akan mengawal kasus ini hingga terang-benderang.

"Sebenernya ini yang menyuap dan disuap kan sama-sama salah kalau menurut saya. Jadi yang kayak gini di dunia pendidikan sudah harus gak ada, karena kalau yang kayak gini terus didiamkan, makin rusak pendidikan kita," paparnya.

Sebelumnya, santer penerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Guru Kontrak Kerja Individu (KKI) dimintai uang oleh oknum Disdik. SK tersebut diduga asli tapi palsu (aspal) tersebar dan ditandatangani oleh pejabat Disdik DKI Jakarta.

Baca Juga:

Perubahan Nama RSUD Jadi Polemik, DPRD Panggil Dinkes DKI

Direktur Eksekutif Edu Watch Indonesia (EWI) Annas Fitrah Akbar mengatakan bahwa modus yang dilakukan oknum ASN Disdik DKI Jakarta tersebut adalah dengan memberikan SK pengangkatan namun tanpa diberikan NIK KKI.

"Berdasarkan laporan aduan masyarakat yang beredar di lingkungan Balai Kota bahwa SK guru KKI yang diduga aspal ini sudah ada sejak 2021 berupa SK pengangkatan guru KKI, namun tidak mendapatkan NIK KI, sehingga tidak mendapatkan hak gaji sebagaimana mestinya guru KKI," jelas Annas.

Annas menuding oknum yang melakukan indikasi tindakan pungli tersebut sebelumnya merupakan Kepala Seksi PTK Sudindik Kota Jakarta Timur I dengan inisial RW. Menurutnya, modus RW adalah dengan memberikan SK pengangkatan guru KKI yang ternyata diduga aspal.

"Jelas ya modusnya diberikan SK ternyata diduga aspal karena tanpa dibarengi dengan pemberian NIK KKI. Ini jelas sudah dapat dikenakan Pasal 368 tentang Pungli dan Pasal 263 jo 264 KUHP tentang Surat Palsu," tegasnya. (Asp)

Baca Juga:

Kader PDIP Geram Rapat DPRD Masih via Zoom: Anak TK Saja Tatap Muka

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua DPRD DKI Sebut Raperda ERP Masuk Program Prioritas
Indonesia
Ketua DPRD DKI Sebut Raperda ERP Masuk Program Prioritas

Rancangan peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) bakal dibahas DPRD bersama Eksekutif DKI Jakarta.

Pemakaman Eril Berlangsung Khidmat
Indonesia
Pemakaman Eril Berlangsung Khidmat

Prosesi pemakaman putra sulung Gubernur Jawa Barat ini berlangsung khidmat dan penuh haru. Jenazah dan rombongan keluarga tiba di permakaman pukul 11.00 WIB.

Alfamart Tanggung Biaya Pengobatan Korban Ambruknya Gerai di Banjar
Indonesia
Alfamart Tanggung Biaya Pengobatan Korban Ambruknya Gerai di Banjar

"Alfamart akan menanggung biaya pengobatan dan santunan kepada para korban," sambungnya

Abu Bakar Ba'asyir Sudah Pulang dari Rumah Sakit
Indonesia
Abu Bakar Ba'asyir Sudah Pulang dari Rumah Sakit

Saat ini, Ba'asyir yang berstatus eks narapidana (napiter) Bom Bali tersebut sudah berkumpul bersama keluarga.

Kedubes Inggris Ucapkan Terima Kasih atas Pesan Belasungkawa Rakyat Indonesia
Indonesia
Kedubes Inggris Ucapkan Terima Kasih atas Pesan Belasungkawa Rakyat Indonesia

Ratu Elizabeth II meninggal dunia di usia 96 tahun pada Kamis (8/9), di Istana Balmoral, Skotlandia.

KSP Tegaskan Presiden Jokowi Masih Dukung Pelaksanaan Pemilu di 2024
Indonesia
KSP Tegaskan Presiden Jokowi Masih Dukung Pelaksanaan Pemilu di 2024

Kontroversi baru muncul usai Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memerintahkan KPU menghentikan tahapan dan mengulang tahapan Pemilu 2024 dari awal.

Tidak Ada Lagi Tilang Manual, Korlantas Maksimalkan e-TLE di Semua Polda
Indonesia
Tidak Ada Lagi Tilang Manual, Korlantas Maksimalkan e-TLE di Semua Polda

Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Aan Suhanan mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan tilang elektronik atau e-TLE.

Warga Diizinkan Salat Id di JIS, tapi Tak Bisa Rasakan Rumput Lapangan
Indonesia
Warga Diizinkan Salat Id di JIS, tapi Tak Bisa Rasakan Rumput Lapangan

Pemerintah DKI Jakarta berencana mengadakan salat Idul Fitri 1443 Hijriah/2022 di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.

Mudik Diperbolehkan, Antusiasme Warga di Jakarta Dapat Vaksin Booster Meningkat
Indonesia
Mudik Diperbolehkan, Antusiasme Warga di Jakarta Dapat Vaksin Booster Meningkat

Polda Metro Jaya menargetkan mampu memberikan vaksin dosis ketiga atau penguat (booster) sebanyak 143.000 dosis per hari.

Vonis Mati Pemerkosa 13 Santri di Bandung Dinilai Bentuk Ketegasan Hakim
Indonesia
Vonis Mati Pemerkosa 13 Santri di Bandung Dinilai Bentuk Ketegasan Hakim

Saat ini Kemenag sudah mempunyai regulasi yang mengatur upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lembaga pendidikan.