Dugaan Potensi Abuse of Power Menguat Dalam RUU Perlindungan Data Pribadi Anggota Komisi I DPR Willy Aditya (MP/Kanu)

MerahPutih.Com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menduga ada potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh negara (abuse of power) dalam RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP).

Potensi ini terlihat dari tidak jelasnya ketentuan yang mengatur sanksi terhadap lembaga negara jika terjadi penyalahgunaan data pribadi warga.

Baca Juga:

Menkominfo Tegaskan Bulan Ini RUU Perlindungan Data Pribadi Akan Dibawa ke DPR

"Dalam RUU yang sudah masuk ke DPR, hal ini belum diatur. RUU PDP hanya mengatur sengketa antar pribadi dan sengketa pribadi dengan korporasi," kata anggota Komisi I Willy Aditya, dalam keterangannya, Rabu (26/2).

Menurut Komisi I DPR ada potensi abuse of power dalam RUU Perlindungan Data Pribadi
Politisi Nasdem yang juga Anggota Komisi I DPR, Willy Aditya (Foto: antaranews)

Menurut Willy, hal ini amat penting karena menyangkut hal yang paling mendasar dalam isu perlindungan data pribadi. Baginya, kedaulatan diri pribadi harus menjadi semangat utama RUU tersebut, bukan data pribadi sebagai komoditas semata.

Terkait hal tersebut, bukan hanya korporasi yang berpotensi melakukan pelanggaran. Lembaga negara juga berpotensi melanggar atau melakukan penyalahgunaan terhadap data pribadi warganya.

Kasus Ilham Bintang menjadi contoh yang apling aktual terkait hal ini. Dalam kasus tersebut, OJK menjadi pihak yang disinyalir paling bertanggung jawab atas kerugian yang dialami olehnya.

Apalagi banyak lembaga negara yang saat ini memiliki data pribadi warga. Kemendagri, Kominfo, Kepolisian dan lainnya.

"Jadi RUU ini juga harus menekankan bagaimana antisipasi terhadap penyalahgunaan lembaga negars atas data pribadi warganya, itu disiapkan. Jangan sampai kedaulatan warga terlanggar, meski atas nama negara," tandasnya.

Baca Juga:

Komisi I DPR Ingatkan Pentingnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Berangkat dari pandangan tersebut, Willy juga menyampaikan perlunya dipertimbangkan sebuah kelembagaan yang secara khusus bertindak sebagai regulator dan pengawas dalam rangka pelindungan data pribadi ini.

Keberadaan lembaga ini bersifat independen seperti lembaga-lembaga lainnya.

"Lembaganya independen seperti Komnas HAM, KPI, KPK, dan sebagainya. Lembaga independen yang dibentuk oleh negara. Ini saya kira perlu dipertimbangkan keberadaannya," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Menkominfo: Operator Bertanggung Jawab Keamanan Data Pelanggan Kartu Prabayar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kematian COVID-19 Tembus 7.000, Swedia Belum Wajibkan Penggunaan Masker
Dunia
Kematian COVID-19 Tembus 7.000, Swedia Belum Wajibkan Penggunaan Masker

Swedia belum mewajibkan penggunaan masker. Demikian kata pejabat kesehatan senior pada Kamis (3/12).

Larang Dokumentasi Sidang, MA Dinilai Sewenang-wenang
Indonesia
Larang Dokumentasi Sidang, MA Dinilai Sewenang-wenang

Larangan itu dinilainya juga berdampak terhadap kerja advokat

PLN Jelaskan Penyebab Tagihan Listrik Juni Membengkak
Indonesia
PLN Jelaskan Penyebab Tagihan Listrik Juni Membengkak

Bob menerangkan, perhitungan tagihan listrik terdiri dari dua komponen utama

Bengawan Solo Jadi Sumber Air Warga, ITS Bikin Filter Dari Tempurung Kelapa
Indonesia
Bengawan Solo Jadi Sumber Air Warga, ITS Bikin Filter Dari Tempurung Kelapa

Limbah pabrik dan limbah rumah tangga yang dibuang ke aliran Sungai Bengawan Solo, menambah banyaknya masalah harus ditanggulangi demi mendapat air bersih.

Tim Merauke Bertugas Turunkan Sang Merah Putih
Indonesia
Tim Merauke Bertugas Turunkan Sang Merah Putih

Sylvia Kartika Putri dari Provinsi Sumatera Utara dipercaya sebagai pembawa bendera Merah Putih saat nantinya diturunkan.

Perempuan Bisa Hamil di Kolam Renang, tapi Ada Syaratnya
Indonesia
Perempuan Bisa Hamil di Kolam Renang, tapi Ada Syaratnya

Wanita bisa hamil karena berenang di kolam renang bersama laki-laki adalah pernyataan yang kabur dan keliru, bahkan berbau hoaks

Terungkap! Begini Cara Nikah Daring Saat Wabah Corona di Indonesia
Indonesia
Terungkap! Begini Cara Nikah Daring Saat Wabah Corona di Indonesia

Bagi yang saat ini akan mendaftar, akan tetap dilayani secara daring melalui laman simkah.kemenag.go.id

Influencer Sebarkan Narasi Bohong Bikin Bingung Masyarakat
Indonesia
Influencer Sebarkan Narasi Bohong Bikin Bingung Masyarakat

Buatlah konten dan narasi yang bermutu dan valid

Menkes Blakblakan Soal 34 Warga di Indonesia yang Diduga 'Suspect' Corona
Indonesia
Menkes Blakblakan Soal 34 Warga di Indonesia yang Diduga 'Suspect' Corona

Kemenkes sendiri hingga kini belum mendeteksi adanya Virus Corona

Selama Pandemi COVID-19, Bea dan Cukai Surakarta Kehilangan Pemasukan Rp700 Juta
Indonesia
Selama Pandemi COVID-19, Bea dan Cukai Surakarta Kehilangan Pemasukan Rp700 Juta

"Alkohol yang kami bebaskan dari cukai tersebut diperuntukan untuk memproduksi hand sanitizer yang bersifat nonkomersial," ujar Budi