Dugaan Perampokan Dana Pensiun BUMN, Jaksa Agung Janji Langsung Bertindak Menteri BUMN Erick Thohir dan Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan keterangan pers terkait kasus dana pensiun BUMN Selasa (3/10/2023). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

MerahPutih.com - Menteri BUMN Erick Thohir menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait temuan dugaan kerugian pengelolaan dana pensiun (dapen) yang dikelola BUMN, Selasa (3/10).

Kejaksaan Agung (Kejagung) berjanji mengusut masalah dana pensiun itu.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mendukung langkah Erick untuk bersih-bersih BUMN. Burhanuddin mengatakan, pihaknya akan menghitung kembali dugaan kerugian negara bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca Juga:

Dugaan Perampokan Dana Pensiun BUMN, Erick Thohir Minta Jaksa Agung Sikat Para Pelaku

Dia mengatakan, masih banyak kerugian keuangan negara selain dari dana pensiun.

"Kenapa kami mendahulukan dana pensiun karena sesuai program kami di Kejagung yang menyentuh harkat hidup orang banyak itu yang kami dahulukan," ungkapnya di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (3/10).

Burhanuddin miris dana pensiun juga disalahgunakan oleh orang-orang tak bertanggung jawab.

"Ini adalah untuk pensiunan, bayangin duit pensiunan yang sedikit masih saja disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Jadi ini sangat menyakitkan, untuk itu kami bersama Jampidsus, Dirdik, tidak ada kata lain selain kami melakukan tindakan yang keras," tambahnya.

Baca Juga:

LKPP RI Gaet Pertamina, Jadi BUMN Pertama yang Gunakan E-Katalog

Sekadar informasi, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan 70 persen dana pensiun yang dikelola BUMN "sakit".

Erick kemudian berkoordinasi dengan Jaksa Agung untuk membawa ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait temuan awal empat dana pensiun untuk diaudit.

Hasilnya, kata Erick, ditemukan adanya kerugian negara Rp 300 miliar.

"Hasil audit dengan tujuan tertentu ada kerugian negara Rp 300 miliar dan ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak BPKP dan Kejaksaan Agung," jelasnya.

Erick mengaku kecewa dan sedih dana pensiun karyawan yang bekerja puluhan tahun dirampok oleh oknum-oknum biadab.

"Saya kecewa, saya sedih, karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun yang tentu kurang, itu hasilnya dirampok oleh oknum-oknum yang biadab," ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

3 BUMN Dapat Suntikan Dana Rp 28,16 Triliun

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
5 Bacawapres Anies Usulan Kiai NU
Indonesia
5 Bacawapres Anies Usulan Kiai NU

Lima nama yang diusulkan, yaitu Khofifah Indar Parawansa, Yenny Wahid, Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Mahfud MD.

PBB Sahkan Resolusi Gencatan Senjata di Gaza
Indonesia
PBB Sahkan Resolusi Gencatan Senjata di Gaza

Majelis Umum PBB pada Jumat (27/10) menyetujui resolusi yang menyerukan "gencatan senjata kemanusiaan yang berlangsung lama dan berkelanjutan" segera di Gaza.

Komisi VI DPR bakal Bentuk Panja Buntut Kebakaran Depo Pertamina Plumpang
Indonesia
Komisi VI DPR bakal Bentuk Panja Buntut Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

“Kita akan bahas di rapat internal komisi tentang perlunya Panja,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Muhammad Sarmuji kepada wartawan, Senin (6/3).

Belum Putuskan Masuk TPN-GP, Gibran: Kalau Saya Iyakan Harus Cuti Lama
Indonesia
Belum Putuskan Masuk TPN-GP, Gibran: Kalau Saya Iyakan Harus Cuti Lama

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku belum memutuskan ajakan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN-GP) Arsjad Rasjid untuk masuk TPN-GP Pilpres 2024.

Pimpinan DPR Sebut Tak Adil APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat
Indonesia
Pimpinan DPR Sebut Tak Adil APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat

Menurut Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel Permenkeu tersebut, membuat APBN menjadi tak adil bagi pemajuan kesejahteraan umum, apalagi ada unsur investasi asing.

Ganjar Yakin Menangkan Pilpres
Indonesia
Ganjar Yakin Menangkan Pilpres

Guna meraih suara besar ia berharap para kader di enam daerah agar bekerja lebih keras.

Resmi Daftarkan Caleg, PDIP Sampaikan Titipan Salam Megawati
Indonesia
Resmi Daftarkan Caleg, PDIP Sampaikan Titipan Salam Megawati

Megawati tak hadir secara langsung ke kantor KPU saat pendaftaran bakal caleg.

Belanja Naik, Defisit Anggaran 2024 Rp 522,82 Triliun
Indonesia
Belanja Naik, Defisit Anggaran 2024 Rp 522,82 Triliun

perubahan belanja K/L mempertimbangkan berbagai program nasional serta kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) serta TNI/Polri sebesar 8 persen.

KPK Amankan Mobil Mewah saat Geledah Rumah Mentan
Indonesia
KPK Amankan Mobil Mewah saat Geledah Rumah Mentan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung menggeledah rumah Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang berlokasi di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (4/10) kemarin.

Upaya Diversi AG di Kasus Penganiyaan Gagal
Indonesia
Upaya Diversi AG di Kasus Penganiyaan Gagal

Anak yang berkonflik dengan hukum atau terdakwa anak AG (15) menjalani diversi atau penyelesaian perkara di luar peradilan, Rabu (29/3) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.