Dugaan Penyelewengan Donasi ACT, Bareskrim Periksa Ketua Koperasi 212 Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Nurul Azizah (tengah) menyampaikan keterangan pers di Mabes Polri, Selasa (2/8/2022). ANTARA/Laily Rahmawaty

MerahPutih.com - Pengusutan kasus dugaan penyelewengan donasi Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) terus bergulir.

Teranyar, Dittipideksus Bareskrim Polri memeriksa Ketua Koperasi Syariah 212 MS.

Koperasi 212 diduga menerima aliran dana dari Boeing melalui ACT.

"Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang menerima aliran dana Boeing dari ACT yang tidak sesuai dengan peruntukannya," kata Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Nurul Azizah dalam konferensi pers, Selasa (2/8).

Baca Juga:

Bareskrim Bongkar Upaya Pemindahan Dokumen Penting ACT ke Bogor

Nurul mengatakan, pemeriksaan dilakukan pada Senin (1/8) kemarin.

Sementara itu, penyidik melakukan penelusuran aset para tersangka dugaan penggelapan dana masyarakat di Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

Nurul menjelaskan bahwa saat ini penyidik melakukan penelusuran aset terhadap harta kekayaan baik yayasan maupun para tersangka dan pihak yang terafiliasi dengan Yayasan ACT.

Kemudian, penyidik juga melakukan penelusuran terhadap 843 rekening yang diinformasikan oleh Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPAT) terkait rekening keempat tersangka, rekening Yayasan ACT dan afiliasinya.

"Status rekening tersebut dilakukan pemblokiran lanjutan oleh penyidik sesuai kewenangan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," tutur Nurul.

Baca Juga:

4 Petinggi ACT Ditahan

Selain itu, kata Nurul, dari hasil rapat koordinasi di Kementerian Sosial, penyidik bakal melakukan klarifikasi dan penelusuran 777 rekening Yayasan ACT untuk mengetahui rekening mana yang terdaftar dan tidak terdaftar sebagai rekening resmi yayasan.

"Penyidik juga telah bekerja sama dengan akuntan publik untuk melakukan audit keuangan Yayasan ACT," ucapnya.

Dalam upaya penelusuran aset ini, lanjut Nurul, penyidik juga mengamankan sejumlah dana dari rekening yang diblokir senilai Rp 3 miliar yang terdapat dari beberapa rekening Yayasan ACT. Dana tersebut juga telah dilakukan penyitaan.

"Selain itu, ditemukan dana sebesar Rp 5 miliar rupiah yang juga akan dilakukan pemblokiran," ujarnya.

Dalam perkara ini ditetapkan empat orang tersangka, yakni pendiri dan mantan Presiden ACT Ahyudin (A), Presiden ACT Ibnu Khajar (IK), pembina dan staf bidang keuangan ACT Hariyana Hermain (HH) dan Novariandi Imam Akbari (NIA), selaku Ketua Dewan Pembina ACT.

Keempatnya dijerat pasal berlapis yakni Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP dan Pasal 45 a ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Para tersangka juga dijerat Pasal 170 juncto Pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 3,4 dan 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang, dan Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP. (Knu)

Baca Juga:

Pemprov DKI Segera Tentukan Nasib Izin Operasional ACT

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kronologi Kebakaran di RS Bandung Kiwari
Indonesia
Kronologi Kebakaran di RS Bandung Kiwari

Petugas pemadam langsung mengisolasi api agar tidak merambat. Petugas di lapangan juga terpaksa memecahkan kaca supaya terdapat ruang ventilasi bagi asap untuk keluar.

Partai Demokrat Resmi Dukung Anies Baswedan Maju Pilpres 2024
Indonesia
Partai Demokrat Resmi Dukung Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

"Terkait Bakal Calon Presiden (Bacapres), sudah ada kesamaan cara pandang dari ketiga partai untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Bacapres 2024," ujarnya.

Ratusan Ojol Demo di DPRD DKI Jakarta Minta Rencana ERP Dibatalkan
Indonesia
Ratusan Ojol Demo di DPRD DKI Jakarta Minta Rencana ERP Dibatalkan

Demo ini sebagai langkah penolakan ojol sepeda motor dan mobil atas rencana penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di 25 ruas jalan ibu kota.

PKS Beri Catatan untuk Pemerintahan Jokowi Selama Dua Tahun Pandemi
Indonesia
PKS Beri Catatan untuk Pemerintahan Jokowi Selama Dua Tahun Pandemi

Pandemi COVID-19 di tanah air sudah berjalan dua tahun, sejak Maret 2020 lalu.

Tambahan Kasus COVID-19 Capai 1.344 pada Senin (26/9)
Indonesia
Tambahan Kasus COVID-19 Capai 1.344 pada Senin (26/9)

Dengan penambahan positif pada hari ini, maka total kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 6.423.873.

250 Kasus Baru COVID-19 dalam Sehari, Angka Kematian Tiga Orang
Indonesia
250 Kasus Baru COVID-19 dalam Sehari, Angka Kematian Tiga Orang

Indonesia mencatat sebanyak 250 kasus baru COVID-19, Jumat (20/5).

Kawasan yang Jadi Sasaran Patroli Skala Besar di DKI Jakarta
Indonesia
Kawasan yang Jadi Sasaran Patroli Skala Besar di DKI Jakarta

Sampai tidak ada perintah berhenti maka kita tidak akan pernah berhenti patroli

[HOAKS atau FAKTA]: Setelah Vaksin COVID-19, Selama 5 Bulan Tak Boleh Minum Alkohol
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Setelah Vaksin COVID-19, Selama 5 Bulan Tak Boleh Minum Alkohol

Di media sosial sempat beredar adanya informasi yang menyebut setelah vaksin COVID-19 tak boleh mengonsumsi alkohol.

Bareskrim Sudah Periksa 4 Saksi Dugaan Penyalahgunaan Dana Umat ACT
Indonesia
Bareskrim Sudah Periksa 4 Saksi Dugaan Penyalahgunaan Dana Umat ACT

Kasus dugaan penyalahgunaan dana umat di Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) terus bergulir.

Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi akan Divonis pada 13 Februari 2023
Indonesia
Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi akan Divonis pada 13 Februari 2023

"Maka, tibalah saatnya majelis hakim akan mengambil putusan terhadap terdakwa (Putri Candrawathi) yakni pada tanggal 13 Februari 2023," tutur Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso