Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Hulu Sungai Utara, Dua Saksi Diperiksa KPK Bupati Hulu Sungai Utara nonaktir Abdul Wahid meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (1/10/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

Merahputih.com - Kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021-2022 terus didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terbaru, penyidik memeriksa dua orang saksi dalam perkara ini.

Dua orang saksi tersebut yakni Bobby Koesmanjaya selaku pendiri dan pengasuh pondok pesantren (ponpes) dan Ferry Riandy Wijaya dari pihak swasta. Keduanya diperiksa untuk tersangka Bupati Hulu Sungai Utara nonaktif Abdul Wahid (AW).

Baca Juga

KPK Tetapkan Bupati Hulu Sungai Utara Tersangka Suap dan Gratifikasi

"Hari ini, bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik mengagendakan pemeriksaan saksi untuk tersangka AW," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (30/11).

KPK telah menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Penetapan Abdul Wahid sebagai tersangka merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Maliki (MK) selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Hulu Sungai Utara, Marhaini (MRH) dari pihak swasta/Direktur CV Hanamas, dan Fachriadi (FH) dari pihak swasta/Direktur CV Kalpataru.

Tersangka Bupati Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan (2017 - 2022) Abdul Wahid (kiri), berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (18/11/2021). Abdul Wahid diduga menerima suap terkait jabatan serta komitmen fee atas sejumlah proyek melalui perantaraan beberapa pihak di Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara, sejak 2019 - 2021 mencapai Rp18,4 Milyar. ANTARA FOTO/Reno Esnir/
Tersangka Bupati Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan (2017 - 2022) Abdul Wahid (kiri), berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (18/11/2021). Abdul Wahid diduga menerima suap terkait jabatan serta komitmen fee atas sejumlah proyek melalui perantaraan beberapa pihak di Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara, sejak 2019 - 2021 mencapai Rp18,4 Milyar. ANTARA FOTO/Reno Esnir

KPK menduga pemberian komitmen bagian yang diduga diterima Abdul Wahid melalui Maliki, yaitu dari Marhaini dan Fachriadi dengan jumlah sekitar Rp 500 juta.

Selain melalui perantaraan Maliki, Abdul Wahid juga diduga menerima komitmen bagian dari beberapa proyek lainnya melalui perantaraan beberapa pihak di Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu pada 2019 sekitar Rp 4,6 miliar, pada 2020 sekitar Rp 12 miliar, dan pada 2021 sekitar Rp 1,8 miliar.

Baca Juga

KPK Tahan Bupati Hulu Sungai Utara

Selain itu, selama proses penyidikan berlangsung, tim penyidik telah mengamankan sejumlah uang dalam bentuk tunai dengan pecahan mata uang rupiah dan juga mata uang asing yang hingga saat ini masih terus dilakukan penghitungan jumlahnya.

Atas perbuatannya, Abdul Wahid disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP jo Pasal 65 KUHP. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Masyarakat Tionghoa Peduli Lakukan Vaksinasi Pada 14.000 Orang di Bandung
Indonesia
Masyarakat Tionghoa Peduli Lakukan Vaksinasi Pada 14.000 Orang di Bandung

Kami yang sudah mempunyai tim dari Masyarakat Tionghoa Peduli ini bisa terus membantu percepatan vaksinasi di Kota Bandung. Karena timnya terdiri dari 200 tenaga kesehatan, dan ada juga relawan admin sekitar 300 orang,"

Warga Jakarta Wajib Memilah dan Mengelola Sampah di Tingkat RW
Indonesia
Warga Jakarta Wajib Memilah dan Mengelola Sampah di Tingkat RW

Warga Jakarta wajib memilah sampah sejak dari rumah dan mengeluarkan sampah sesuai jadwal pengangkutannya.

Wagub DKI Berharap Banjir Tak Ganggu Agenda Pertemuan G20 di Jakarta
Indonesia
Wagub DKI Berharap Banjir Tak Ganggu Agenda Pertemuan G20 di Jakarta

Pemprov Jakarta akan menekan angka penyebaran Omicron yang diprediksi mengalami kenaikan kasus pada bulan depan.

Warga Sekitar Gunung Lewotolok Diminta Waspada
Indonesia
Warga Sekitar Gunung Lewotolok Diminta Waspada

Petugas mengimbau masyarakat di kawasan sekitar gunung berapi itu untuk tetap waspada dengan lontaran material pijar dari gunung tersebut.

Surplus, Beras Impor Dilarang Masuk Jawa Barat
Indonesia
Surplus, Beras Impor Dilarang Masuk Jawa Barat

Jabar diprediksi mengalami surplus produksi beras hingga 320.000 ton.

Rekonstruksi Polisi Temukan Momen Terjadinya Tabrakan Dua Bus TransJakarta
Indonesia
Rekonstruksi Polisi Temukan Momen Terjadinya Tabrakan Dua Bus TransJakarta

Jadi terjadi memang saat bus sedang ambil penumpang

Tiongkok Undang Palestina dan Israel Berunding
Dunia
Tiongkok Undang Palestina dan Israel Berunding

Tiongkok akan bekerja sama lebih mendalam dengan Norwegia, Tunisia, dan anggota DK-PBB lainnya

COVID-19 Menyebar di Lapas, Pemda DIY Didesak Lakukan Vaksinasi Warga Binaan
Indonesia
COVID-19 Menyebar di Lapas, Pemda DIY Didesak Lakukan Vaksinasi Warga Binaan

Kanwil telah menyampaikan permohonan vaksinasi warga binaan kepada Pemda DIY dengan harapan dapat terlaksana tahun ini.

KPK Telusuri Aliran Duit Suap ke Nurdin Abdullah
Indonesia
KPK Telusuri Aliran Duit Suap ke Nurdin Abdullah

KPK menelusuri aliran duit yang diterima Gubernur nonaktif SulselNurdin Abdullah melalui Edy Rahmat.

Hadapi Omicron, Tes Harian COVID-19 Harus Kembali Ditingkatkan
Indonesia
Hadapi Omicron, Tes Harian COVID-19 Harus Kembali Ditingkatkan

Saat ini, kapasitas ruang isolasi mandiri pasien COVID-19 di Jakarta sekitar 4.100 tempat tidur. Angka ini jauh berkurang dari angka 11.500 pada bulan Juni-Juli.