Duet Ganjar - Prabowo Sulit Terwujud Ganjar Pranowo. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi II DPR RI bersama dengan Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI menyetujui opsi mengenai jadwal pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024 pada 19-25 Oktober 2023.

Saat ini, baru ada satu pasangan calon yang sudah deklarasi yakni Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (Amin), sedangkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranomo masih cari pasangan.

Baca Juga:

Megawati - Prabowo Bakal Bertemu, Ganjar: Tentu Bagus

Namun, wacana akan terjadi dua poros di pemilu presiden 2024 belakangan mengemuka. Yang paling anyar adalah isu bergabungnya Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sebagai pasangan Capres/Cawapres.

Pengamat politik Jerry Massie menilai, Prabowo dan Ganjar Pranowo tidak bisa diduetkan menjadi satu poros. Sebab, keduanya sejak awal digadang menjadi calon presiden.

"Sulit salah satunya mengalah jadi calon wakil presiden,” kata Jerry kepada wartawan di Jakarta, Minggu (24/9).

Tidak hanya keduanya, kata Jerry, para partai pendukung Prabowo ataupun Ganjar enggan untuk mengalah.

"Gerindra sebagai pendukung utama Prabowo rasanya tidak mau mengalah kalau Prabowo jadi cawapresnya Ganjar. Begitu juga sebaliknya, PDIP juga tidak mau Ganjar jadi cawapresnya Prabowo," katanya.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) ini tidak sepakat jika di pilpres 2023 ini hanya ada dua pasangan capres dan cawapres.

Ia berharap, ada tiga kandidat pasangan yang akan bertarung di Pilpres 2024 nanti.

"Ini baik dalam merawat demokrasi di negeri ini," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Megawati Dinilai Cenderung Menyukai Tokoh NU Bersanding Dengan Ganjar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Usai Menghadap Jokowi, Zulhas: 3 Ketum KIB Bertemu Besok Malam
Indonesia
Usai Menghadap Jokowi, Zulhas: 3 Ketum KIB Bertemu Besok Malam

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan menggelar pertemuan Kamis, 27 April 2023.

DPR Desak Parlemen Asia Tetapkan Israel sebagai Pelaku Genosida dan Kejahatan Perang
Indonesia
DPR Desak Parlemen Asia Tetapkan Israel sebagai Pelaku Genosida dan Kejahatan Perang

Fadli Zon mendesak Sidang Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA) tetapkan Israel sebagai pelaku genosida dan kejahatan perang.

Kejagung Periksa Menkominfo Johnny Plate Terkait Kasus Korupsi BTS
Indonesia
Kejagung Periksa Menkominfo Johnny Plate Terkait Kasus Korupsi BTS

Plate akan digali pengetahuannya terkait dugaan korupsi pengadaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo tahun 2020 - 2022.

Wapres Minta Kemenkes Beri Santunan Pasien Gangguan Ginjal Akut
Indonesia
Wapres Minta Kemenkes Beri Santunan Pasien Gangguan Ginjal Akut

Gangguan ginjal akut pada kasus terbaru diduga disebabkan oleh konsumsi obat sirop tertentu.

Gerakan Setop Bayar Pajak Ganggu Keberlanjutan Pembangunan dan Layanan Publik
Indonesia
Gerakan Setop Bayar Pajak Ganggu Keberlanjutan Pembangunan dan Layanan Publik

Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin menyatakan gerakan setop bayar pajak sangat berpotensi mengikis kepercayaan pembayar pajak, mengurangi penerimaan pajak, berdampak keberlanjutan pembangunan, dan layanan publik terganggu.

Sekjen Gerindra Sebut Pengumuman Capres-Cawapres KIR Tunggu Koalisi Parpol Lain
Indonesia
Sekjen Gerindra Sebut Pengumuman Capres-Cawapres KIR Tunggu Koalisi Parpol Lain

"Calon presiden dari partai lain masih belum pada deklarasi, apalagi wakil presiden," ujar Muzani di Jakarta Selatan, Senin (16/1).

Kepala Pajak Jaktim Wahono Saputro Kembali Bungkam setelah Diperiksa KPK
Indonesia
Kepala Pajak Jaktim Wahono Saputro Kembali Bungkam setelah Diperiksa KPK

Wahono kembali bungkam ketika ditanya awak media soal materi pemeriksaanya hari ini.

Kepala Otorita Klaim 21 Negara Uni Eropa Tertarik Berinvestasi di IKN Nusantara
Indonesia
Kepala Otorita Klaim 21 Negara Uni Eropa Tertarik Berinvestasi di IKN Nusantara

Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengungkapkan sebanyak 21 negara di Uni Eropa tertarik untuk berinvestasi di IKN.

Pemprov DKI Tunggu Revisi UU Cipta Kerja Soal Tuntutan Kenaikan UMP
Indonesia
Pemprov DKI Tunggu Revisi UU Cipta Kerja Soal Tuntutan Kenaikan UMP

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta menunggu revisi Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) terkait tuntutan kenaikan sebesar 15 persen Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024.

Penjor Semarakkan Nyepi di Solo, Bupati Jembrana Apresiasi Gibran Lindungi Minoritas
Indonesia
Penjor Semarakkan Nyepi di Solo, Bupati Jembrana Apresiasi Gibran Lindungi Minoritas

"Ini merupakan yang pertama perayaan Nyepi dimeriahkan di Solo. Kami apresiasi Wali Kota Solo dalam melindungi menoritas," kata Nengah di Balai Kota Solo, Jumat (17/3).