Duduk Perkara Kasus Suap Bansos Kata Kuasa Hukum Juliari Menteri Sosial Juliari P Batubara (baju hitam) saat menyerahkan bansos sembako kepada warga terdampak COVID-19. (ANTARA/HO.Humas Kemensos)

MerahPutih.com - Kasus dugaan suap bansos yang menjerat eks Mensos Juliari Batubara belum berakhir. Tuntutan 11 tahun penjara dan pencabutan hak politik terdakwa dirasa belum memenuhi keadilan. Malah belakangan, KPK melalui juru bicaranya Ali Fikri menyebut pihaknya membuka peluang penyelidikan baru terkait kasus tersebut.

Kuasa hukum Juliari, Maqdir Ismail angkat suara. Dia pun menjelaskan soal duduk perkara yang menjerat kliennya. Dia menegaskan, perkara dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19 ini memang murni kasus suap. Tetapi Maqdir menyebut, selama proses persidangan tidak ada fakta hukum yang mengatakan Juliari Peter Batubara menerima uang fee dari pengadaan bansos.

"Tiga orang saksi yaitu Selvy Nurbaity, Kukuh Ary Wibowo, dan Eko Budi Santoso sebagai orang yang disebut penerima perantara tidak mengakui pernah menerima uang untuk diserahkan kepada terdakwa Juliari P Batubara. Terdakwa juga membantah telah menerima uang. Suap itu harus ada bukti suapnya bukan dengan asumsi," kata Maqdir dalam keterangannya, Sabtu (7/8).

Baca Juga:

KPK Sebut Sidang Juliari Jadi Pintu Masuk Buka Keterlibatan Pihak Lain

Maqdir mengatakan, sangat tidak patut kalau keterangan saksi Selvy Nurbaity, Kukuh Ary Wibowo, dan Eko Budi Santoso dikatakan hanya dalih membela orang yang pernah menjadi atasan mereka. Begitu juga halnya dengan penolakan oleh penuntut umum atas keterangan Juliari P Batubara.

"Seharusnya diakui secara jujur bahwa Saksi Selvy Nurbaity, Kukuh Ary Wibowo, dan Eko Budi Santoso tidak mempunyai kepentingan selain untuk menyampaikan kebenaran ketika mereka menyatakan tidak pernah menerima uang dari Adi Wahyomno untuk disampaikan kepada terdakwa Juliari P Batubara. Fakta ini harus dimaknai bahwa secara hukum mereka tidak pernah menerima uang dan hal ini adalah benar adanya," tegas Maqdir.

Menteri Sosial Juliari P Batubara (kiri), meninggalkan ruang pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Menteri Sosial Juliari P Batubara (kiri), meninggalkan ruang pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Maqdir meyakini, mereka tidak memberikan keterangan bohong. Jika pernyataan mereka dalam persidangan bohong, maka pasal 21 dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah menunggu mereka, jika terbukti mereka berbohong.

Dia memandang, kedudukan keterangan Saksi Selvy Nurbaity, Kukuh Ary Wibowo, dan Eko Budi Santos ini berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono. Karena keduanya mempunyai kepentingan untuk berbohong dalam rangka melindungi diri mereka dari ancaman hukuman yang tinggi.

"Dengan adanya keterangan mereka bahwa ada sejumlah uang telah diserahkan kepada terdakwa Juliari P Batubara melalui Saksi Selvy Nurbaity, Kukuh Ary Wibowo, dan Eko Budi Santoso, maka seolah-olah yang terjadi bahwa keduanya hanya menjadi perantara dalam penerimaan uang dan mereka sudah menyerahkan uang yang mereka kumpulkan untuk kepentingan Terdakwa Juliari P Batubara," papar Maqdir.

Baca Juga:

ICW Sebut Tuntutan KPK Terhadap Juliari Batubara Mencurigakan

Maqdir menduga, yang berdalih mengenai uang itu adalah saksi Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono. Keterangan mereka seharusnya dikesampingkan. Terlebih lagi, lanjut Maqdir, jika memperhatikan cara hidup dan kesusilaan Matheus Joko Santoso bersama Daning Saraswati, sebagaimana mereka terangkan dalam proses persidangan dan juga BAP juga termuat.

"Gaya hidup dan kesusilaan yang ditunjukkan ini, bukanlah kesusilaan yang baik sehingga keterangannya dapat dipercaya sebagaimana dimaksud oleh pasal 185 ayat 6 huruf d KUHAP," papar Maqdir.

Maqdir juga menyesalkan, adanya uang yang pernah diterima sebesar Rp 29.252.000.000 yang sumbernya hanya berdasarkan keterangan Matheus Joko Santoso. Fakta ini adalah bentuk kebohongan dari Matheus Joko Santoso.

"Ada saksi yang tidak pernah diperiksa oleh penyidik, akan tetapi dikatakan memberikan uang kepada Matheus Joko Santoso," tegas Maqdir. (Pon)

Baca Juga:

KPK Klaim Tuntutan Juliari Batubara Berdasarkan Fakta Persidangan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Saksi Akui Serahkan Uang Rp 200 Juta ke Orang Dekat Azis Syamsuddin
Indonesia
Saksi Akui Serahkan Uang Rp 200 Juta ke Orang Dekat Azis Syamsuddin

Mantan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah (Lamteng), Ahmad Taufik, mengaku menyerahkan uang Rp 200 juta kepada orang dekat mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, Edi Sujarwo.

Indonesia Kembali Kedatangan Vaksin COVID-19, Stok Capai 75,9 Juta Dosis
Indonesia
Indonesia Kembali Kedatangan Vaksin COVID-19, Stok Capai 75,9 Juta Dosis

Indonesia kembali kedatangan 8 juta dosin vaksin COVID-19 dalam bentuk bulk dari perusahaan Sinovac Biotech Ltd, Tiongkok.

Pertumbuhan Kredit Bakal Capai 7 Persen di 2022
Indonesia
Pertumbuhan Kredit Bakal Capai 7 Persen di 2022

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tumbuh 20,3 persen pada September 2021 menjadi Rp 100,1 triliun.

Jokowi Diminta Tunaikan Rekomendasi Ombudsman Terkait TWK KPK
Indonesia
Jokowi Diminta Tunaikan Rekomendasi Ombudsman Terkait TWK KPK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk mendengar dan menunaikan rekomendasi Ombudsman RI terkait maladministrasi pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Enam Ribu Anggota Teroris Jamaah Islamiyah di Indonesia Masih Aktif
Indonesia
Enam Ribu Anggota Teroris Jamaah Islamiyah di Indonesia Masih Aktif

Mabes Polri mengungkapkan bahwa penangkapan 23 terduga teroris yang tergabung dalam Jamaah Islamiyah (JI) di sejumlah kota di Sumatera mengungkap fakfa baru.

Terdampak COVID-19, Ratusan Koperasi di DIY Dapat Suntikan Dana Bantuan
Indonesia
Terdampak COVID-19, Ratusan Koperasi di DIY Dapat Suntikan Dana Bantuan

Selain koperasi, turut juga disalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada 392 kalurahan (desa) dengan masing masing memperoleh minimal Rp 50 juta – 145 juta dengan total sebesar Rp 22,6 miliar.

Aturan Pidana Baru Keluar, Vaksinasi COVID-19 Dinilai Lambat
Indonesia
Aturan Pidana Baru Keluar, Vaksinasi COVID-19 Dinilai Lambat

Sosialisasi yang saat ini harus dilakukan sambil menunggu vaksinasi adalah dengan memberikan informasi baik tentang kebaikan vaksin dan melakukan vaksin agar sehat dan bebas COVID.

PKS Nilai Pembahasan Amandemen UUD Bisa Jadi Bola Liar
Indonesia
PKS Nilai Pembahasan Amandemen UUD Bisa Jadi Bola Liar

Apabila agenda ini tetap dipaksakan, dikhawatirkan akan muncul persepsi di tengah publik bahwa agenda amandemen ini menyimpan maksud terselubung.

Survei Indikator Politik: Pemilih Jokowi 'Lari' ke Ganjar, Ustaz Abdul Somad Masuk 10 Besar
Indonesia
Survei Indikator Politik: Pemilih Jokowi 'Lari' ke Ganjar, Ustaz Abdul Somad Masuk 10 Besar

Pada November 2021, terjadi kenaikan sebesar 13 persen sejak Juli 2021 dengan angka 59 persen`

Moeldoko Tidak Punya Legitimasi Pimpin Partai Demokrat
Indonesia
Moeldoko Tidak Punya Legitimasi Pimpin Partai Demokrat

Situasi ini menjadi puncak gunung es dan akan berpotensi melahirkan perselisihan partai politik, yang tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme AD-ART Partai.