Dubes Arab Saudi Surati Puan, Klarifikasi Soal Kuota Haji Tak Didapat Indonesia Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dr. (H.C.) Puan Maharani. ANTARA/HO-Humas UI

MerahPutih.com - Kedutaan Besar Arab Saudi memastikan pernyataan mengenai Indonesia tak mendapat kuota haji serta ada 11 negara telah memperoleh kuota haji, tidak benar.

Klarifikasi Kedutaan Besar Arab Saudi itu dikirim melalui surat yang ditujukan kepada Ketua DPR Puan Maharani tertanggal 3 Juni 2021.

Dalam surat tersebut, Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed Al-Thaqafi menyatakan, saat ini otoritas yang berkompeten di Kerajaan Arab Saudi belum mengeluarkan instruksi apapun berkaitan dengan pelaksanaan haji tahun 2021. Baik bagi para jemaah Indonesia atau pun dari seluruh negeri di dunia.

Baca Juga:

Pembatalan Pemberangkatan Haji 2021 Dinilai Coreng Nama Baik Indonesia

Dubes Essam juga berharap agar semua pihak dapat melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak kedutaan atau otoritas resmi lainnya, baik di Kerajaan Arab Saudi atau di Indonesia.

"Ini guna memperoleh informasi dari sumber yang benar dan dapat dipercaya," tulis Essam dalam suratnya kepada Ketua DPR Puan Maharani, Jumat (4/6).

"Dalam kaitan ini saya ingin memberi tahu kepada Yang Mulia (Ketua DPR RI) bahwa berita-berita tersebut tidaklah benar dan hal itu tidaklah dikeluarkan oleh otoritas resmi Kerajaan Arab Saudi," jelas Dubes Essam dalam suratnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah membatalkan ibadah haji 1442 Hijriah dan tertuang dalam Keputusan Menteri Agama No 660/2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Haji dan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1442 H/2021 M.

“Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M bagi warga Negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya,” kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Kamis (3/6).

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Disebutkan dalam beleid tersebut, alasan utama dari pembatalan Ibadah Haji pada tahun ini adalah demi keselamatan, kesehatan, dan keamananan jemaah haji karena kondisi pandemi COVID-19.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, telah memperoleh informasi bahwa Indonesia tidak memperoleh kuota haji tahun 2021.

Menurutnya, tidak adanya alokasi kuota haji bagi Indonesia ini lantaran vaksinasi COVID-19 yang digunakan Indonesia.

Diketahui bahwa vaksin Sinovac yang digunakan Indonesia belum mendapatkan Emergency Use Listing (EUL) di WHO sebagaimana yang disyaratkan pemerintah Arab Saudi untuk penyelenggaraan haji 2021.

"Informasi terbaru yang kita dengar, kita tidak dapat kuota haji. Ini pelajaran bagi kita supaya soal vaksin kita perhatikan agar tidak terjadi hal-hal seperti ini," ujar Sufmi saat diwawancara wartawan di gedung parlemen, Senin (31/5).

Baca Juga:

PBNU Sebut Pembatalan Haji Saat Pandemi Bagian dari Syariah

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyebut, adanya 11 negara yang telah memperoleh kouta haji dari kerajaan Arab Saudi pada tahun 2021, dan Indonesia tidak termasuk dari negara-negara tersebut.

Adapun 11 negara yang dimaksud adalah negara yang diizinkan masuk ke Arab Saudi dan bukan terkait dengan ibadah haji.

Sebanyak 11 negara tersebut yakni Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Italia, Jepang, Jerman, Prancis, Portugal, Swedia, Swiss, Uni Emirat Arab. (Knu)

Baca Juga:

Haji 2021 Resmi Dibatalkan, Pemerintah Diminta Lobi Arab Saudi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polresta Surakarta Tutup 6 Jalanan Kawasan Bisnis
Indonesia
Polresta Surakarta Tutup 6 Jalanan Kawasan Bisnis

Penutupan jalan tersebut dilakukan seiring dengan masih tingginya mobilitas warga di tengah penetapan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Sarinah Bakal Difokuskan Jual Produk UMKM Asli Indonesia
Indonesia
Sarinah Bakal Difokuskan Jual Produk UMKM Asli Indonesia

Kerjasama BUMN dengan UMKM merupakan suatu keharusan dan keberpihakan dalam rangka membuat kondisi UMKM di Indonesia lebih baik lagi.

Dipecat, Bekas Ketua DPC Partai Demokrat Halut Gugat AHY Rp5 Miliar
Indonesia
Dipecat, Bekas Ketua DPC Partai Demokrat Halut Gugat AHY Rp5 Miliar

Bekas Ketua DPC Partai Demokrat Halmahera Utara, Yulius Dagilaha menggugat Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Dalam permohonannya, Yulius meminta AHY membatalkan SK pemecatan dan membayar kerugian Rp5 miliar.

Libur Panjang Maulid Nabi, Penumpang Bandara Yogyakarta Diprediksi Naik 30 Persen
Indonesia
Libur Panjang Maulid Nabi, Penumpang Bandara Yogyakarta Diprediksi Naik 30 Persen

Penumpang di Bandara Yogyakarta International Airport diprediksi meningkat lebih dari 30 persen saat libur panjang memperingati Maulid Nabi.

KemenPAN RB Buka Formasi CPNS Disabilitas, Pelamar Wajib Kirim Video Keseharian
Indonesia
KemenPAN RB Buka Formasi CPNS Disabilitas, Pelamar Wajib Kirim Video Keseharian

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) membuka kebutuhan formasi bagi penyandang disabilitas dalam calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021.

PAN Apresiasi Jokowi Divaksin Pertama: Simbol Benar-benar Aman
Indonesia
PAN Apresiasi Jokowi Divaksin Pertama: Simbol Benar-benar Aman

Partai Amanat Nasional mengapresiasi langkah pemerintah yang akan melakukan vaksinasi perdana pada 13 Januari mendatang.

Gempa Bumi di Sukabumi Masuk Kategori Gempa Interface
Indonesia
Gempa Bumi di Sukabumi Masuk Kategori Gempa Interface

Guncangan gempa bumi akan terasa kuat pada endapan kuarter dan batuan berumur tersier yang telah mengalami pelapukan karena bersifat urai, lepas, tidak kompak dan memperkuat efek guncangan gempa bumi.

TNI Bangun Dua Posko Crisis Center Kapal Selam Hilang Kontak
Indonesia
TNI Bangun Dua Posko Crisis Center Kapal Selam Hilang Kontak

Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendirikan dua Posko Crisis Center terkait hilang kontaknya kapal selam KRI Nanggala 402 di utara perairan Bali pada Rabu (21/4) kemarin.

Ketua DPR Ingatkan Pilkada Serentak Jangan Jadi Klaster Baru COVID-19
Indonesia
Ketua DPR Ingatkan Pilkada Serentak Jangan Jadi Klaster Baru COVID-19

Temuan dugaan pelanggaran itu terjadi pada masa pendaftaran calon Pilkada 2020

Ini yang Dilakukan Panglima Militer Myanmar Setibanya di Indonesia
Indonesia
Ini yang Dilakukan Panglima Militer Myanmar Setibanya di Indonesia

Kedatangan Min Aung disambut oleh Duta Besar Myanmar