Dubes Arab Saudi Surati Puan, Klarifikasi Soal Kuota Haji Tak Didapat Indonesia Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dr. (H.C.) Puan Maharani. ANTARA/HO-Humas UI

MerahPutih.com - Kedutaan Besar Arab Saudi memastikan pernyataan mengenai Indonesia tak mendapat kuota haji serta ada 11 negara telah memperoleh kuota haji, tidak benar.

Klarifikasi Kedutaan Besar Arab Saudi itu dikirim melalui surat yang ditujukan kepada Ketua DPR Puan Maharani tertanggal 3 Juni 2021.

Dalam surat tersebut, Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed Al-Thaqafi menyatakan, saat ini otoritas yang berkompeten di Kerajaan Arab Saudi belum mengeluarkan instruksi apapun berkaitan dengan pelaksanaan haji tahun 2021. Baik bagi para jemaah Indonesia atau pun dari seluruh negeri di dunia.

Baca Juga:

Pembatalan Pemberangkatan Haji 2021 Dinilai Coreng Nama Baik Indonesia

Dubes Essam juga berharap agar semua pihak dapat melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak kedutaan atau otoritas resmi lainnya, baik di Kerajaan Arab Saudi atau di Indonesia.

"Ini guna memperoleh informasi dari sumber yang benar dan dapat dipercaya," tulis Essam dalam suratnya kepada Ketua DPR Puan Maharani, Jumat (4/6).

"Dalam kaitan ini saya ingin memberi tahu kepada Yang Mulia (Ketua DPR RI) bahwa berita-berita tersebut tidaklah benar dan hal itu tidaklah dikeluarkan oleh otoritas resmi Kerajaan Arab Saudi," jelas Dubes Essam dalam suratnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah membatalkan ibadah haji 1442 Hijriah dan tertuang dalam Keputusan Menteri Agama No 660/2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Haji dan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1442 H/2021 M.

“Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M bagi warga Negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya,” kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Kamis (3/6).

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Disebutkan dalam beleid tersebut, alasan utama dari pembatalan Ibadah Haji pada tahun ini adalah demi keselamatan, kesehatan, dan keamananan jemaah haji karena kondisi pandemi COVID-19.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, telah memperoleh informasi bahwa Indonesia tidak memperoleh kuota haji tahun 2021.

Menurutnya, tidak adanya alokasi kuota haji bagi Indonesia ini lantaran vaksinasi COVID-19 yang digunakan Indonesia.

Diketahui bahwa vaksin Sinovac yang digunakan Indonesia belum mendapatkan Emergency Use Listing (EUL) di WHO sebagaimana yang disyaratkan pemerintah Arab Saudi untuk penyelenggaraan haji 2021.

"Informasi terbaru yang kita dengar, kita tidak dapat kuota haji. Ini pelajaran bagi kita supaya soal vaksin kita perhatikan agar tidak terjadi hal-hal seperti ini," ujar Sufmi saat diwawancara wartawan di gedung parlemen, Senin (31/5).

Baca Juga:

PBNU Sebut Pembatalan Haji Saat Pandemi Bagian dari Syariah

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyebut, adanya 11 negara yang telah memperoleh kouta haji dari kerajaan Arab Saudi pada tahun 2021, dan Indonesia tidak termasuk dari negara-negara tersebut.

Adapun 11 negara yang dimaksud adalah negara yang diizinkan masuk ke Arab Saudi dan bukan terkait dengan ibadah haji.

Sebanyak 11 negara tersebut yakni Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Italia, Jepang, Jerman, Prancis, Portugal, Swedia, Swiss, Uni Emirat Arab. (Knu)

Baca Juga:

Haji 2021 Resmi Dibatalkan, Pemerintah Diminta Lobi Arab Saudi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Akses SIM Online Tersendat, Polisi Sebut Karena Antrean
Indonesia
Akses SIM Online Tersendat, Polisi Sebut Karena Antrean

Korlantas pun memberikan alasan yang menjadi penyebab susahnya masyarakat mendownload atau masuk dalam aplikasi Digital Korlantas Polri.

Dipanggil KPK, Anies: Insya Allah Saya Hadir
Indonesia
Dipanggil KPK, Anies: Insya Allah Saya Hadir

"Tapi Insya Allah saya akan hadir sesuai dengan undangan yang diberikan oleh KPK besok," ucap Anies

DKI Alami Kontraksi Ekonomi, Anies Minta Jajarannya Optimalkan Anggaran
Indonesia
DKI Alami Kontraksi Ekonomi, Anies Minta Jajarannya Optimalkan Anggaran

Masyarakat kini memiliki kesadaran bahwa tak mungkin semua hal dikerjakan saat ini juga

Bupati Bekasi Memiliki Penyakit Penyerta
Indonesia
Bupati Bekasi Memiliki Penyakit Penyerta

Eka akhirnya mendapatkan perawatan di salah satu ICU di Rumah Sakit Siloam, Kelapa Dua, Tangerang

Wapres Ingin Produk Halal Indonesia Bukan Cuma Makanan dan Minuman
Indonesia
Wapres Ingin Produk Halal Indonesia Bukan Cuma Makanan dan Minuman

Penduduk Indonesia membelanjakan USD214 miliar untuk produk halal atau setara dengan 10 persen dari pangsa produk halal dunia.

PKS Sebut Bahas Amandemen UUD 1945 di Tengah Pandemi Dinilai tidak Etis
Indonesia
PKS Sebut Bahas Amandemen UUD 1945 di Tengah Pandemi Dinilai tidak Etis

Wacana membahas rencana Amandemen Konstitusi UUD 1945 tidaklah tepat. Sebab, kondisi saat ini rakyat sedang menghadapi duka dan kesusahan.

Lewat Program Pencegahan, KPK Selamatkan Rp592 Triliun
Indonesia
Lewat Program Pencegahan, KPK Selamatkan Rp592 Triliun

Dari hasil kerja tahun ini, KPK sudah menyetorkan PNBP ke kas negara senilai Rp 120,3 miliar.

Demokrat Tuding Moeldoko Ingin Kudeta AHY untuk Pencapresan 2024
Indonesia
Demokrat Tuding Moeldoko Ingin Kudeta AHY untuk Pencapresan 2024

Hal ini bukan soal perkara Partai Demokrat melawan Istana

Dua Kapal Isolasi Atlet PON XX yang Terpapar COVID-19 Disiagakan di Papua
Indonesia
Dua Kapal Isolasi Atlet PON XX yang Terpapar COVID-19 Disiagakan di Papua

Kementerian Perhubungan memastikan dua kapal isolasi terpusat (isoter) dan empat bandar udara (bandara) tetap bersiaga hingga 20 Oktober 2021 atau H+5 penutupan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.

Rencana Anies setelah tak Lagi jadi Gubernur DKI Jakarta
Indonesia
Rencana Anies setelah tak Lagi jadi Gubernur DKI Jakarta

Anies Baswedan mengaku memiliki rencana untuk melancong ke wilayah-wilayah Indonesia, setelah lepas dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2022.