Dua UU Ini Paling Banyak Digugat ke MK Selama 2020 Mahkamah Konstitusi (mahkamahkonstitusi.go.id)

Merahputih.com - Mahkamah Konstitusi mencatat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terkait kebijakan keuangan penanganan COVID-19 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja paling banyak dimintakan untuk diuji sepanjang 2020.

"Dari sebanyak 60 undang-undang yang dimohonkan pengujian, terdapat sejumlah undang-undang dengan frekuensi pengujian terbanyak," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam sidang pleno khusus laporan tahunan 2020 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (21/1).

Baca Juga:

6 Hakim MK Belum Lapor LHKPN Periodik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dimohonkan untuk diuji sebanyak sembilan kali.

Sejumlah permohonan pengujian itu ditarik oleh pemohon karena sejumlah alasan.

Mahkamah Konstitusi tolak gugatan uji materi UU KPK
Ilustrasi: Ketua MK Anwar Usman (tengah) saat memimpin sidang uji materi UU KPK (Foto: antaranews)

Sementara untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimintakan untuk diuji sebanyak delapan kali. Pemeriksaan persidangannya masih berjalan hingga kini.

Undang-undang selanjutnya yang paling banyak diuji adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yakni sebanyak enam kali.

Baca Juga:

Profil Aswanto, Wakil Ketua MK yang Baru

Selanjutnya sama-sama diuji sebanyak lima kali sepanjang 2020 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Adapun total undang-undang yang dimohonkan untuk diuji selama 2020 adalah sebanyak 60 undang-undang. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengamat Nilai Peluang Ganjar Jadi Capres Sangat Kecil
Indonesia
Pengamat Nilai Peluang Ganjar Jadi Capres Sangat Kecil

Wajar kalau banyak pihak yang terheran-heran dengan tingginya elektabilitas Ganjar

Pemerintah Bakal Adil Alokasikan Vaksin COVID-19
Indonesia
Dishub DKI Terbitkan Aturan Waktu Operasional Angkutan Umum saat PPKM
Indonesia
Dishub DKI Terbitkan Aturan Waktu Operasional Angkutan Umum saat PPKM

Aturan dengan Nomor 39 Tahun 2021 tersebut berlaku mulai 26 Januari sampai 8 Februari 2021 mendatang.

BI Kantor Jatim Tiadakan Kas Keliling Untuk Penukaran Uang Lebaran
Indonesia
BI Kantor Jatim Tiadakan Kas Keliling Untuk Penukaran Uang Lebaran

Untuk penukaran uang kali ini layanan kas keliling ditiadakan. Sebab masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Masyarakat disarankan untuk tukar uang melalui perbankan.

Pengamat Beberkan Bahayanya Melawan Arah Saat Tahu Ada Razia Polisi
Indonesia
Pengamat Beberkan Bahayanya Melawan Arah Saat Tahu Ada Razia Polisi

Ditlantas Polda Metro Jaya melakukan penilangan terhadap 4.240 pengendara pelanggar aturan lalu lintas

Perhimpunan INTI Raih Penghargaan Bidang Penanggulangan Bencana dari BNPB
Indonesia
Perhimpunan INTI Raih Penghargaan Bidang Penanggulangan Bencana dari BNPB

Penghargaan tersebut dianugerahkan kepada Perhimpunan INTI atas intensitas, konsistensi dan inovasi dalam penanggulangan bencana yang telah dilakukan selama tahun 2020.

Demo Penolakan UU Cipta Karya Diduga Ditunggangi Buat Bikin Rusuh
Indonesia
Demo Penolakan UU Cipta Karya Diduga Ditunggangi Buat Bikin Rusuh

Masyarakat harus mengawal kasus, mengingat penangkapan para aktivis KAMI itu syarat dengan politik

Kapolda Metro Angkat Suara saat Jakarta Jadi Marak Begal Sepeda
Indonesia
Kapolda Metro Angkat Suara saat Jakarta Jadi Marak Begal Sepeda

Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku begal pesepeda yang marak terjadi akhir-akhir ini.

[Hoaks atau Fakta]: Kim Jong Un Minta Dikritik
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Kim Jong Un Minta Dikritik

Artikel tersebut berisi kritik dari Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rivanlee Anandar terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo.

Skor IPK Indonesia Menurun, TII Rekomendasikan Ini ke Pemerintah
Indonesia
Skor IPK Indonesia Menurun, TII Rekomendasikan Ini ke Pemerintah

Transparency International Indonesia (TII) merilis Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) 2020 Indonesia dengan skor 37.