Dua Tuntutan Kelompok Buruh Terhadap Judicial Review UU Cipta Kerja Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. ANTARA/Muhammad Zulfikar

Merahputih.com - Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan unjuk rasa di Mahkamah Konstitusi dan serentak di 24 provinsi lain pada Rabu (16/12).

Presiden KSPI, Said Iqbal menyatakan bahwa aksinya tersebut dilakukan secara konstitusional dan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19.

“Aksi kami lakukan dengan menerapkan physical distancing, bertepatan dengan sidang lanjutan judicial review terkait dengan omnibus law UU Cipta Kerja,” kata Said Iqbal dalam keterangan persnya, Rabu (16/12).

Baca Juga

Ribuan Buruh Bakal Kepung Gedung DPR

Dalam aksi kali ini pihaknya mengusung dua tuntutan. Pertama adalah batalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan yang kedua, naikkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) tahun 2021.

Selain uji materiil yang saat ini sudah memasuki persidangan ketiga, pihaknya juga melakukan uji formil secara resmi yang sudah didaftarkan per tanggal 15 Desember 2020 oleh perwakilannya.

Untuk uji materiil, materi gugatan mencakup 12 isu, yang meliputi Upah minimum, pesangon, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWTT), pekerja alih daya (outsoucing), waktu kerja, cuti, PHK, penghapusan sanksi pidana, TKA, jaminan sosial, dan pelaksana penempatan tenaga kerja.

“Sementara untuk uji formil, kami meminta agar omnibus law UU Cipta Kerja dibatalkan keseluruhan karena dalam proses penyusunannya terdapat banyak kejanggalan,” kata Said Iqbal.

https://merahputih.com/media/ec/fd/6d/ecfd6defdfa0a328f9b1db5b954a40c9.jpg
Ratusan buruh melakukan aksi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, (3/8). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Pria yang juga merupakan bagian dari anggota governing body ILO itu berharap besar agar para hakim MK berpihak kepada keadilan. Ia meminta agar Hakim Mahkamah Konstitusi bersungguh-sungguh dalam memeriksa perkara ini dan memutus perkara dengan adil.

"Jika kami merasa keadilan telah diciderai, maka kami akan melakukan aksi besar-besaran,” lanjutnya.

Selain menolak omnibus law UU Cipta Kerja, dalam aksinya kaum buruh juga menuntut agar upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK) tahun 2021 tetap naik. Menurut Said Iqbal, jika UMSK 2021 tidak naik, hal itu akan menciderai rasa keadilan kaum buruh.

Terlebih lagi UMSK berlaku untuk jenis industri tertentu yang dinilai memiliki kemampuan untuk membayar upah buruh lebih baik dibandingkan dengan kebanyakan industri yang lain.

Mengenai pernyataan bahwa tahun 2021 UMSK sudah tidak bisa lagi ditetapkan karena sudah dihapus dalam UU Cipta Kerja, Said Iqbal menampik hal itu.

Baca Juga

Pendapatan Negara Turun Sampai 12,4 Persen

Karena di dalam Pasal 82 angka 68 UU Cipta Kerja menyebutkan, bahwa untuk pertama kali upah minimum yang berlaku. Yaitu upah minimum yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pelaksanaan UU No 13 Tahun 2003 yang mengatur mengenai pengupahan.

Sementara dalam peraturan pelaksanaan UU No 13 Tahun masih dikenal istilah upah minimum sektoral kabuaten/kota. “Bukan berarti kami setuju dengan omnibus law, tetapi kami meminta agar aturan jangan seenaknya mempermainkan hak-hak buruh,” tegasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kepakan Tangguh dari Lereng Merapi Menembus Krisis Pandemi
Indonesia
Kepakan Tangguh dari Lereng Merapi Menembus Krisis Pandemi

Kolaborasi dan jejaring para seniman dan tokoh lokal dari lereng Gunung Merapi.

Yakin Perekonomian Indonesia Baik, KSPI Minta Pengusaha Tak Lakukan PHK
Indonesia
Yakin Perekonomian Indonesia Baik, KSPI Minta Pengusaha Tak Lakukan PHK

Pengusaha harus berempati dengan buruh karena pemerintah sudah bekerja keras dengan memberikan stimulus ekonomi.

Edhy Prabowo dan Nasib Hubungan Prabowo-Jokowi
Indonesia
Edhy Prabowo dan Nasib Hubungan Prabowo-Jokowi

“Peristiwa ini bisa mengganggu relasi politik Prabowo dan Jokowi," kata Karyono

  Penerapan PSBB di DKI Jakarta Cenderung Masih Berantakan
Indonesia
Penerapan PSBB di DKI Jakarta Cenderung Masih Berantakan

Koordinator Forum Warga Kota Jakarta ini menambahkan, distribusi bantuan sosial wabah Covid-19 bagi warga miskin pun masih berantakan.

Hari Ini, Tangkisan Terakhir Peneror Novel Lolos dari Tuntutan 1 Tahun Bui
Indonesia
Hari Ini, Tangkisan Terakhir Peneror Novel Lolos dari Tuntutan 1 Tahun Bui

Agenda duplik dari terdakwa penyerang Novel Baswedan hari ini terakhir sebelum sidang vonis

Penyerangan di Polsek Ciracas Diduga karena Info Hoaks, Pelaku Perlu Diproses di Peradilan Umum
Indonesia
Penyerangan di Polsek Ciracas Diduga karena Info Hoaks, Pelaku Perlu Diproses di Peradilan Umum

Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia meminta oknum TNI yang diduga terlibat penyerangan Mapolsek Metro Ciracas

Habib Bahar Kembali Jadi Tersangka karena Kasus "Lama"
Indonesia
Habib Bahar Kembali Jadi Tersangka karena Kasus "Lama"

Kasus itu bergulir hingga Bahar ditetapkan tersangka oleh Polda Jabar, beberapa hari lalu.

Kota Padang Tetapkan Status KLB Virus Corona
Indonesia
Kota Padang Tetapkan Status KLB Virus Corona

Pemerintah Kota Padang secara resmi menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) virus corona atau COVID-19 setelah salah seorang warga positif terjangkit.

Redam Radikalisme, Tokoh Agama Diminta Hilangkan Narasi Kebencian
Indonesia
Redam Radikalisme, Tokoh Agama Diminta Hilangkan Narasi Kebencian

Boy membicarakan keseimbangan bernegara dan beragama yang merupakan amalan dari nilai-nilai Pancasila

Masih Suasana Pandemi, Pemprov DKI Gelar Acara Imlekan Secara Virtual
Indonesia
Masih Suasana Pandemi, Pemprov DKI Gelar Acara Imlekan Secara Virtual

Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan sejumlah komunitas dalam menyemarakkan Tahun Baru Imlek 2021 dikemas secara virtual.