Dua Tuntutan Kelompok Buruh Terhadap Judicial Review UU Cipta Kerja Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. ANTARA/Muhammad Zulfikar

Merahputih.com - Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan unjuk rasa di Mahkamah Konstitusi dan serentak di 24 provinsi lain pada Rabu (16/12).

Presiden KSPI, Said Iqbal menyatakan bahwa aksinya tersebut dilakukan secara konstitusional dan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19.

“Aksi kami lakukan dengan menerapkan physical distancing, bertepatan dengan sidang lanjutan judicial review terkait dengan omnibus law UU Cipta Kerja,” kata Said Iqbal dalam keterangan persnya, Rabu (16/12).

Baca Juga

Ribuan Buruh Bakal Kepung Gedung DPR

Dalam aksi kali ini pihaknya mengusung dua tuntutan. Pertama adalah batalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan yang kedua, naikkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) tahun 2021.

Selain uji materiil yang saat ini sudah memasuki persidangan ketiga, pihaknya juga melakukan uji formil secara resmi yang sudah didaftarkan per tanggal 15 Desember 2020 oleh perwakilannya.

Untuk uji materiil, materi gugatan mencakup 12 isu, yang meliputi Upah minimum, pesangon, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWTT), pekerja alih daya (outsoucing), waktu kerja, cuti, PHK, penghapusan sanksi pidana, TKA, jaminan sosial, dan pelaksana penempatan tenaga kerja.

“Sementara untuk uji formil, kami meminta agar omnibus law UU Cipta Kerja dibatalkan keseluruhan karena dalam proses penyusunannya terdapat banyak kejanggalan,” kata Said Iqbal.

https://merahputih.com/media/ec/fd/6d/ecfd6defdfa0a328f9b1db5b954a40c9.jpg
Ratusan buruh melakukan aksi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, (3/8). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Pria yang juga merupakan bagian dari anggota governing body ILO itu berharap besar agar para hakim MK berpihak kepada keadilan. Ia meminta agar Hakim Mahkamah Konstitusi bersungguh-sungguh dalam memeriksa perkara ini dan memutus perkara dengan adil.

"Jika kami merasa keadilan telah diciderai, maka kami akan melakukan aksi besar-besaran,” lanjutnya.

Selain menolak omnibus law UU Cipta Kerja, dalam aksinya kaum buruh juga menuntut agar upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK) tahun 2021 tetap naik. Menurut Said Iqbal, jika UMSK 2021 tidak naik, hal itu akan menciderai rasa keadilan kaum buruh.

Terlebih lagi UMSK berlaku untuk jenis industri tertentu yang dinilai memiliki kemampuan untuk membayar upah buruh lebih baik dibandingkan dengan kebanyakan industri yang lain.

Mengenai pernyataan bahwa tahun 2021 UMSK sudah tidak bisa lagi ditetapkan karena sudah dihapus dalam UU Cipta Kerja, Said Iqbal menampik hal itu.

Baca Juga

Pendapatan Negara Turun Sampai 12,4 Persen

Karena di dalam Pasal 82 angka 68 UU Cipta Kerja menyebutkan, bahwa untuk pertama kali upah minimum yang berlaku. Yaitu upah minimum yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pelaksanaan UU No 13 Tahun 2003 yang mengatur mengenai pengupahan.

Sementara dalam peraturan pelaksanaan UU No 13 Tahun masih dikenal istilah upah minimum sektoral kabuaten/kota. “Bukan berarti kami setuju dengan omnibus law, tetapi kami meminta agar aturan jangan seenaknya mempermainkan hak-hak buruh,” tegasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tim Gabungan Turunkan Papan Nama Kantor DPW FPI Surakarta
Indonesia
Tim Gabungan Turunkan Papan Nama Kantor DPW FPI Surakarta

Tim gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri melakukan pembersihan sejumlah atribut berbau Front Pembela Islam di Kabupaten Sukoharjo.

RUU Larangan Minol Dinilai Bakal Bersinggungan dengan Berbagai Macam Tradisi
Indonesia
RUU Larangan Minol Dinilai Bakal Bersinggungan dengan Berbagai Macam Tradisi

Fraksi PKB juga akan melihat aturan terkait larangan minuman beralkohol yang sudah ada

Mulai Besok Pergi ke Luar Kota Wajib Tunjukkan Surat Vaksin dan Swab Antigen
Indonesia
Mulai Besok Pergi ke Luar Kota Wajib Tunjukkan Surat Vaksin dan Swab Antigen

Bagi pengemudi dan pembantu pengemudi yang belum melaksanakan vaksinasi diarahkan untuk melakukan vaksinasi

Tanggapan Gerindra Terkait Aksi Arogan Anggota Fraksi PSI Saat Terjaring Gage
Indonesia
Tanggapan Gerindra Terkait Aksi Arogan Anggota Fraksi PSI Saat Terjaring Gage

Politisi Gerindra ini menganggap, peristiwa itu merupakan insiden kecil yang harus ditanggapi secara kepala dingin. Hal tersebut juga hanya proses komunikasi yang kurang baik.

Pemprov DKI Buka Tempat Wisata, Anak di Bawah 12 Tahun Belum Diizinkan Masuk
Indonesia
Pemprov DKI Buka Tempat Wisata, Anak di Bawah 12 Tahun Belum Diizinkan Masuk

anak di bawah umur 12 tahun masih belum diizinkan untuk masuk ke taman atau wisata.

Jangkauan Air Bersih untuk Warga Jakarta Baru Capai 64 Persen
Indonesia
Jangkauan Air Bersih untuk Warga Jakarta Baru Capai 64 Persen

Perusahaan Air Minum Jaya menyebut, jangkauan air bersih untuk warga Jakarta baru mencapai 64 persen.

Cegah Penularan COVID-19, Santri di Pesantren Tebuireng Dilarang Dijenguk
Indonesia
Cegah Penularan COVID-19, Santri di Pesantren Tebuireng Dilarang Dijenguk

Pesantren saat ini menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat

Penutupan Jalur Tol Berpotensi Ganggu Mobilitas Karyawan di Cikarang
Indonesia
Penutupan Jalur Tol Berpotensi Ganggu Mobilitas Karyawan di Cikarang

Sistem buka tutup ini juga berlaku pada sore hari

Polisi Kejar Buron Kasus Pemalsuan Surat Hasil Test COVID-19
Indonesia
Polisi Kejar Buron Kasus Pemalsuan Surat Hasil Test COVID-19

Satu pelaku yang dikejar adalah rekanan salah satu tersangka, yaitu MAIS.

Luncurkan Program Sadar Sampah, Anies Minta Warga Peduli Lingkungan
Indonesia
Luncurkan Program Sadar Sampah, Anies Minta Warga Peduli Lingkungan

Anies yakin Jakarta memiliki penduduk yang mempunyai kesadaran mengurangi residu sampah