Dua Tersangka Korupsi Proyek Bakamla Segera Diadili Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara Ketua Unit Layanan Pengadaan Bakamla RI tahun anggaran (TA) 2016 Leni Marlena dan anggota/Koordinator Unit Layanan Pengadaan Bakamla RI TA 2016 Juli Amar Ma'ruf ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Dengan demikian, Leni dan Juni akan segera diadili atas kasus dugaan korupsi pengadaan Backbone Coastal Surveillance System (BCSS) di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI pada tahun anggaran 2016.

"Kamis (kemarin) Jaksa KPK Tonny Frengky Pangaribuan telah melimpahkan berkas perkara para terdakwa yaitu Leni Marlena dan Juli Amar Ma’ruf ke PN Tipikor Jakarta Pusat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (16/4).

Baca Juga:

Kasus Bakamla, Dirut PT CMIT Dituntut 7 Tahun Penjara

Seiring pelimpahan berkas ini, penahanan Leni dan Juli beralih dan menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Selanjutnya menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh tim JPU," ujar Ali.

Adapun Leni dan Juli akan didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain Leni dan Juli, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Direktur Utama PT CMI Teknologi (CMIT) Rahardjo Pratjihno dan Bambang Udoyo selaku pejabat pembuat komitmen (PPK). Keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 31 Juli 2019 dalam pengembangan kasus di Bakamla RI tersebut.

Adapun Bambang dalam kasus ini ditangani oleh Polisi Militer TNI AL karena pada saat menjabat selaku PPK yang bersangkutan adalah anggota TNI AL.

Sementara itu, untuk Rahardjo, JPU KPK mengajukan kasasi atas putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

Gedung KPK. Foto: ANTARA
Gedung KPK. Foto: ANTARA

JPU memandang ada kekeliruan dalam pertimbangan putusan hakim tersebut, terutama dalam hal jumlah nilai dari uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Rahardjo.

PT DKI memutus Rahardjo dengan pidana penjara selama 9 tahun dikurangi selama menjalani masa penahanan dan denda sebesar Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selanjutnya, menjatuhkan pidana untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp15.014.122.595,00 selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2020 menjatuhkan vonis terhadap Rahardjo selama 5 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti melakukan korupsi proyek di Bakamla TA 2016.

Baca Juga:

KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi Proyek Bakamla

Proyek tersebut adalah pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System (BIIS) yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp63,829 miliar.

Rahardjo juga diwajibkan bayar uang pengganti sebesar Rp15,14 miliar sesuai dengan keuntungan yang dia terima. Putusan uang pengganti itu jauh lebih rendah dibanding tuntutan JPU KPK yang meminta agar Rahardjo membayar uang pengganti Rp60,32 miliar. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
IPB Siap Bantu Pemerintah Selidiki Cacar Monyet
Indonesia
IPB Siap Bantu Pemerintah Selidiki Cacar Monyet

Institut Pertanian Bogor (IPB) menyatakan siap dilibatkan pemerintah dalam penyelidikan cacar monyet untuk mendeteksi virus penyebab penyakit zoonosis tersebut.

Partai Garuda Targetkan 23 Kursi DPR
Indonesia
Partai Garuda Targetkan 23 Kursi DPR

Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana mengatakan, pihaknya hanya menargetkan sebanyak 23 kursi DPR RI pada Pemilu 2024 mendatang.

Daya Beli Masyarakat Terganggu Jika Pertalite Dihapus
Indonesia
Daya Beli Masyarakat Terganggu Jika Pertalite Dihapus

"Jika premium jadi dihapus pada 2022, itu tidak akan mengganggu inflasi karena jumlahnya sudah kecil di pasaran," ujar Tulus.

Penukaran Uang BI Singgahi 81 Pulau Terdepan, Tertinggal dan Terluar
Indonesia
Penukaran Uang BI Singgahi 81 Pulau Terdepan, Tertinggal dan Terluar

Sesuai jadwal pelaksanaan ekspedisi rupiah berdaulat itu akan dilaksanakan setiap bulan di sejumlah pulau yang masuk dalam daftar 3T itu.

Fahri Hamzah Sebut Kinerja Kejagung Paling Baik di Antara Penegak Hukum
Indonesia
Fahri Hamzah Sebut Kinerja Kejagung Paling Baik di Antara Penegak Hukum

Fahri mengunggah tabel yang menunjukkan Kejagung menyelamatkan uang negara sebesar Rp 26,1 triliun, Polri Rp 388 miliar, dan KPK sebesar Rp 331 miliar.

KPK Lanjutkan Pemeriksaan 2 Politikus Partai Demokrat
Indonesia
KPK Lanjutkan Pemeriksaan 2 Politikus Partai Demokrat

Dalam pemeriksaan pada Senin (11/4) lalu, Andi Arief dicecar tim penyidik KPK mengenai komunikasinya dengan Abdul Gafur.

Erupsi Gunung Merapi, Desa Tlogolele Terkena Hujan Abu Vulkanik
Indonesia
Erupsi Gunung Merapi, Desa Tlogolele Terkena Hujan Abu Vulkanik

Akibat kejadian tersebut Desa Tlogolele, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah yang berjarak beberapa meter dari puncak Gunung Merapi terkena hujan abu vulkanik.

Soal Novel Baswedan Cs, Jokowi Jangan Diam-Diam Menyetujui Apa yang Dilakukan KPK
Indonesia
Gagalnya Timnas Indonesia U-23 Kemarin, Tak Lunturkan Harapan Menpora
Indonesia
Gagalnya Timnas Indonesia U-23 Kemarin, Tak Lunturkan Harapan Menpora

Kekalahan yang diperoleh Timnas Indonesia U-23 di laga perdana Grup A SEA Games 2021 tak lantas membuat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia, Zainudin Amali hilang harapan. Amali percaya anak asuh Shin Tae-yong masih berpeluang lolos dari fase grup.

Bertemu Jokowi, Elon Musk Janji Datang ke Indonesia di Bulan November
Indonesia
Bertemu Jokowi, Elon Musk Janji Datang ke Indonesia di Bulan November

Elon Musk menjelaskan dirinya sangat tertarik dengan masa depan Indonesia. Indonesia terlihat sangat optimistis terhadap masa depan, dan memiliki energi positif.