Dua Tersangka Korupsi Proyek Bakamla Segera Diadili Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara Ketua Unit Layanan Pengadaan Bakamla RI tahun anggaran (TA) 2016 Leni Marlena dan anggota/Koordinator Unit Layanan Pengadaan Bakamla RI TA 2016 Juli Amar Ma'ruf ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Dengan demikian, Leni dan Juni akan segera diadili atas kasus dugaan korupsi pengadaan Backbone Coastal Surveillance System (BCSS) di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI pada tahun anggaran 2016.

"Kamis (kemarin) Jaksa KPK Tonny Frengky Pangaribuan telah melimpahkan berkas perkara para terdakwa yaitu Leni Marlena dan Juli Amar Ma’ruf ke PN Tipikor Jakarta Pusat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (16/4).

Baca Juga:

Kasus Bakamla, Dirut PT CMIT Dituntut 7 Tahun Penjara

Seiring pelimpahan berkas ini, penahanan Leni dan Juli beralih dan menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Selanjutnya menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh tim JPU," ujar Ali.

Adapun Leni dan Juli akan didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain Leni dan Juli, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Direktur Utama PT CMI Teknologi (CMIT) Rahardjo Pratjihno dan Bambang Udoyo selaku pejabat pembuat komitmen (PPK). Keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 31 Juli 2019 dalam pengembangan kasus di Bakamla RI tersebut.

Adapun Bambang dalam kasus ini ditangani oleh Polisi Militer TNI AL karena pada saat menjabat selaku PPK yang bersangkutan adalah anggota TNI AL.

Sementara itu, untuk Rahardjo, JPU KPK mengajukan kasasi atas putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

Gedung KPK. Foto: ANTARA
Gedung KPK. Foto: ANTARA

JPU memandang ada kekeliruan dalam pertimbangan putusan hakim tersebut, terutama dalam hal jumlah nilai dari uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Rahardjo.

PT DKI memutus Rahardjo dengan pidana penjara selama 9 tahun dikurangi selama menjalani masa penahanan dan denda sebesar Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selanjutnya, menjatuhkan pidana untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp15.014.122.595,00 selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2020 menjatuhkan vonis terhadap Rahardjo selama 5 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti melakukan korupsi proyek di Bakamla TA 2016.

Baca Juga:

KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi Proyek Bakamla

Proyek tersebut adalah pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System (BIIS) yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp63,829 miliar.

Rahardjo juga diwajibkan bayar uang pengganti sebesar Rp15,14 miliar sesuai dengan keuntungan yang dia terima. Putusan uang pengganti itu jauh lebih rendah dibanding tuntutan JPU KPK yang meminta agar Rahardjo membayar uang pengganti Rp60,32 miliar. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Terapkan Parkir Online, Tersebar di 479 Lokasi Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Terapkan Parkir Online, Tersebar di 479 Lokasi Jakarta

DKI Jakarta bakal menerapkan parkir online bagi kendaraan bermotor dengan menggunakan aplikasi Jakparkir.

Kasus Aktif dan Positif COVID-19 Nasional Turun Selama Tujuh Minggu Berturut-turut
Indonesia
Kasus Aktif dan Positif COVID-19 Nasional Turun Selama Tujuh Minggu Berturut-turut

Persentase kasus aktif Papua dalam dua minggu terakhir juga merupakan paling tinggi se-Indonesia

Taman Satwa Cikembulan: Ayam dan Merpati Sudah Habis Dikasihkan ke Harimau
Indonesia
Taman Satwa Cikembulan: Ayam dan Merpati Sudah Habis Dikasihkan ke Harimau

Taman Satwa Cikembulan telah lama gigit jari di masa pandemi COVID-19. Sejak awal, taman satwa seluas 5 hektare ini mengalami banyak pembatasan sosial.

3.609 Warga Yahukimo Masih Mengungsi Akibat Kericuhan Antar Suku
Indonesia
3.609 Warga Yahukimo Masih Mengungsi Akibat Kericuhan Antar Suku

“Masih ada warga sekitar Yahukimo yang masih mengungsi meminta perlindungan, tercatat ada 3.609,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan, Kamis (7/10).

Usut Kasus Dugaan Kebocoran Data, Bareskrim Geledah Kantor BPJS
Indonesia
Usut Kasus Dugaan Kebocoran Data, Bareskrim Geledah Kantor BPJS

Server BPJS ini berada di daerah Surabaya, Jawa Timur

Sengaja Hilangkan Paspor, Modus Baru WNA Agar Tinggal Lebih Lama di Indonesia
Indonesia
Sengaja Hilangkan Paspor, Modus Baru WNA Agar Tinggal Lebih Lama di Indonesia

Dengan begitu, para WNA dapat menetap di Jakarta dan tinggal lebih lama.

Diperkarakan, Penyidik KPK Duga Ada Upaya Hentikan Kasus Korupsi Bansos COVID-19
Indonesia
Diperkarakan, Penyidik KPK Duga Ada Upaya Hentikan Kasus Korupsi Bansos COVID-19

Para penyidik meyakini proses penyidikan bansos Covid-19 didasarkan kepada bukti yang sangat kuat, mengingat perkara ini adalah buah dari Operasi Tangkap Tangan (OTT).

PPKM Mikro Diperpanjang, Berikut Pesan Mendagri Tito kepada Masyarakat
Indonesia
PPKM Mikro Diperpanjang, Berikut Pesan Mendagri Tito kepada Masyarakat

Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di tengah meningkatnya kasus COVID-19.

Anies Minta Para Penerima BST Bijak Gunakan Uangnya
Indonesia
Anies Minta Para Penerima BST Bijak Gunakan Uangnya

Besaran BST DKI adalah Rp300 ribu per bulan

DPR Tak Permasalahkan Harta Fantastis Jenderal Andika Perkasa
Indonesia
DPR Tak Permasalahkan Harta Fantastis Jenderal Andika Perkasa

DPR tak mempermasalahkan harta fantastis yang dimiliki oleh Jenderal Andika Perkasa.