Dua Terpidana Penyerang Novel Bakal Dipecat dari Polri? Terdakwa kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan, Ronny Bugis menjalani sidang dakwaan di PN Jakarta Utara, Kamis (19/3). Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

MerahPutih.com - Divisi Propam Polri menggelar sidang etik terpidana kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono mengungkapkan sidang etik terhadap kedua anggota Brimob Polri itu akan dilakukan setelah putusan pengadilan sudah inkrah (sudah berkekuatan hukum tetap).

Baca Juga

Pertimbangan Hakim Vonis 2 Terdakwa Penyerang Novel di Atas Tuntutan Jaksa

“Yang jelas itu betul larinya ke kode etik. Kalau orang sudah inkrah, terbukti melakukan pidana tentunya larinya ke (pelanggaran) kode etik,” kata Awi kepada wartawan di Mabes Polri, Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (28/7).

Awi belum mengetahui pasti kapan sidang etik terhadap Rahmat Kadir dan Ronny Bugis itu akan digelar. Awi hanya menjelaskan bahwa nasib status keanggotaan Polri terhadap kedua terpidana tersebut akan dilakukan melalui proses persidangan etik.

“Itu berproses terkait dengan statusnya tentunya nanti ada proses sendiri karena memang bagaimana proses penghentian anggota polri dari kepolisian negara RI, itu ada aturan mainnya,” katanya.

Jurnalis mengambil gambar sidang pembacaan putusan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dengan terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette yang disiarkan secara 'live streaming' di PN Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (16/7/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
Jurnalis mengambil gambar sidang pembacaan putusan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dengan terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette yang disiarkan secara 'live streaming' di PN Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (16/7/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait perkara penyiraman air keras yang dilakukan Rahmat Kadir dan Ronny Bugis terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara Djuyamto mengatakan putusan tersebut telah dinyatakan inkrah setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak mengajukan banding dalam waktu tujuh hari sejak putusan pengadilan tersebut dibacakan pada 16 Juli 2020.

“Karena per tgl 23 Juli kemarin smpai pukul 24.00 WIB JPU tidak mengajukan pernyataan banding, maka putusan telah in kracht,” kata Djuyamto saat dikonfirmasi, Selasa (28/7).

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebelumnya telah memvonis terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dengan hukuman 2 tahun penjara. Sedangkan, terdakwa Ronny Bugis divonis 1 tahun 6 bulan penjara.

Mereka dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama untuk melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana termaktub dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga

Cara Seniman Mural Surabaya Protes Tuntutan Terdakwa Penyiram Novel Baswedan

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap kedua terdakwa itu lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam perkara ini, JPU sebelumnya menuntut terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis dengan hukuman satu tahun penjara. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Demokrat: Sikap Puan Maharani Matikan Mikrofon Tak Sesuai Pancasila
Indonesia
Demokrat: Sikap Puan Maharani Matikan Mikrofon Tak Sesuai Pancasila

Video Ketua DPR Puan Maharani mematikan mikrofon saat anggota DPR Fraksi Demokrat Irwan berbicara viral di media sosial.

KPK Perpanjang Penahanan Nurhadi dan Menantunya
Indonesia
KPK Perpanjang Penahanan Nurhadi dan Menantunya

Penyidik melakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari untuk tersangka NHD (Nurhadi) dan tersangka RHE (Rezky Herbiyono).

Okupansi Rendah, KA Ranggajati Berhenti Operasi
Indonesia
Okupansi Rendah, KA Ranggajati Berhenti Operasi

Sesuai SE No 9 Tahun 2020, masa berlaku hasil PCR dan Rapid Test kini diperpanjang menjadi 14 hari sejak hasil test dikeluarkan

Perusahaan Diwajibkan Bayar THR Buruh yang Dirumahkan
Indonesia
Perusahaan Diwajibkan Bayar THR Buruh yang Dirumahkan

Besaran dan waktu pemberian THR dapat mengacu kesepakatan antara pengusaha dengan pihak pekerja.

Komnas HAM Temukan Pelanggaran Prokes Saat Pilkada Serentak 2020, Apa Saja?
Indonesia
Kerugian akibat Gempa Sulbar Capai Rp829 Miliar
Indonesia
Kerugian akibat Gempa Sulbar Capai Rp829 Miliar

Gempa bumi magnitudo 6,2 yang mengguncang Kabupaten Mamuju dan Majene menyebabkan korban jiwa dan kerusakan bangunan.

 Pandemi Corona, Tindak Kejahatan di Jakarta Justru Meningkat
Indonesia
Pandemi Corona, Tindak Kejahatan di Jakarta Justru Meningkat

Jenis kriminalitas tersebut semisal pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, perampokan minimarket hingga kasus penyalagunaan narkoba.

Brimob Jaga Ketat Sidang Perdana Praperadilan Rizieq di PN Jaksel
Indonesia
Brimob Jaga Ketat Sidang Perdana Praperadilan Rizieq di PN Jaksel

Sidang perdana praperadilan tidak sahnya penangkapan Rizieq Shihab Shihab bakal digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (22/2). Sidang beragendakan pembacaan gugatan.

KPK Telusuri Aliran Duit Suap Bansos Mensos Juliari
Indonesia
KPK Telusuri Aliran Duit Suap Bansos Mensos Juliari

Termasuk menelusuri aliran dana dari korupsi tersebut.

Usai Temui Rizieq, PKS Tegaskan Siap Bersinergi Wujudkan Revolusi Akhlak Bangsa
Indonesia
Usai Temui Rizieq, PKS Tegaskan Siap Bersinergi Wujudkan Revolusi Akhlak Bangsa

Indonesia akan kuat jika dibarengi dengan akhlak yang juga kuat