Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Kondisi Politik Nasional Memburuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Foto: ANTARA FOTO/Setpres-Lukas

MerahPutih.com - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei dalam rangka dua tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Dalam surveinya, SMRC menyebut dalam dua tahun Jokowi-Ma'ruf memimpin Indonesia kondisi perpolitikan di tanah air cenderung memburuk

Baca Juga

Survei Capres SMRC: Prabowo Menurun, Ganjar dan Anies Menguat

"Kondisi politik dinilai memburuk dalam dua tahun terakhir," kata Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas dalam rilis hasil survei pada Selasa (19/10).

Dalam survei teranyar ini, Sirojudin membeberkan, sebanyak 24,4 persen responden menilai politik nasional dalam kondisi buruk atau sangat buruk.

Sebanyak 37,1 persen responden menilai kondisi politik nasional biasa saja dan 11,7 persen menjawab tidak tahu.

Hanya 26,8 persen responden yang menilai kondisi politik nasional sangat baik atau baik. Angka ini menurun dibanding survei September 2019 sebesar 41 persen.

Namun, kondisi keamanan nasional dinilai positif. Sebanyak 61,3 persen responden menilai keamanan nasional dalam kondisi baik atau sangat baik. Hanya 11,8 persen yang menilai buruk atau sangat buruk, 24,2 persen menilai sedang saja, dan 2,7 persen tak menjawab.

"Trennya kondisi keamanan baik atau sangat baik ini relatif stabil. Ini menandakan dalam dua tahun terakhir ini pemerintah berhasil menjaga kondisi keamanan tetap kondusif," kata Sirojudin.

Survei juga menunjukkan, 48,2 persen responden menilai pemberantasan korupsi di Indonesia berada dalam kondisi yang buruk.

Presiden Joko Widodo tiba di Sorong, Papua Barat. (Foto: Antara)
Presiden Joko Widodo tiba di Sorong, Papua Barat. (Foto: Antara)

Sirojudin Abbas menyebutkan, dari hasil survei, didapatkan temuan hanya 24,9 persen responden yang menyatakan kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan baik atau sangat baik.

"Sementara 48,2 persen mengatakan bahwa kondisi pemberantasan korupsi ini buruk atau sangat buruk, yang mengatakan sedang hanya 23,2 persen," kata Sirojudin.

Jika dirinci, ada responden yang menilai kondisi pemberantasan korupsi sangat baik sebanyak 4,3 persen, baik (20,6 persen), sedang (23,2 persen), buruk (33,7 persen), sangat buruk (14,5 persen), dan tidak tahu/tidak jawab (3,8 persen).

Sirojudin melanjutkan, 49,1 persen masyarakat pun menilai korupsi di Indonesia semakin banyak dibandingkan tahun lalu.

Sedangkan 17,1 persen responden menilai korupsi berkurang, 27,8 persen responden menganggap sama saja, dan 6 persen responden tidak tahu atau tidak jawab.

"Jadi penilaiannya cukup negatif, yang menilai semakin banyak lebih tinggi dibandingkan yang menilai semakin sedikit," kata Sirojudin.

Ia menuturkan, persepsi publik atas korupsi selama dua tahun terakhir juga cenderung memburuk karena jumlah responden yang menganggap korupsi semakin banyak meningkat dari 47,6 persen pada April 2019 menjadi 49,1 persen pada September 2021.

Sementara, jumlah responden yang menganggap korupsi semakin sedikit berkurang dari 24,5 persen pada April 2019 menjadi 17,1 persen responden pada September 2021.

"Kalau kita lihat trennya memang dalam dua tahun terakhir ini ada kecenderungan semakin memburuk meskipun peningkatannya tidak luar biasa," kata Sirojudin.

Survei ini dilakukan pada tanggal 15-21 September 2021.

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Pemilihan sampel dilakukan secara acak atau multistage random sampling yang melibatkan 1.220 responden.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ±3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (Knu)

Baca Juga

Survei IndEX: Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Jokowi 60,8 Persen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Analogi Wapres Ma'ruf Amin Soal Tagar #BubarkanMUI
Indonesia
Analogi Wapres Ma'ruf Amin Soal Tagar #BubarkanMUI

MUI mendukung penindakan terhadap mereka yang terlibat terorisme

Pemprov DKI Pastikan Pelaksanaan Vaksinasi Anak Usia 6 -11 Tahun di Sekolah
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Pelaksanaan Vaksinasi Anak Usia 6 -11 Tahun di Sekolah

Ariza mengapresiasi keputusan pemerintah pusat terkait vaksinasi anak di bawah 12 tahun yang bisa dimulai 24 Desember 2021.

Dispertan KPP Solo Terjunkan 60 Orang Personel Pantau Hewan Kurban
Indonesia
Dispertan KPP Solo Terjunkan 60 Orang Personel Pantau Hewan Kurban

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan (Dispertan KPP) Solo menerjunkan sebanyak 60 personel untuk memantau kondisi hewan kurban, baik yang diperjualbelikan maupun yang akan dipotong menjelang Hari Raya Idul Adha.

Survei CSIS: Ridwan Kamil, Erick Thohir dan Risma Berpotensi Gantikan Anies di Pilkada DKI
Indonesia
Survei CSIS: Ridwan Kamil, Erick Thohir dan Risma Berpotensi Gantikan Anies di Pilkada DKI

Berdasarkan hasil survei lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS) terdapat tiga nama teratas yang layak menggantikan Anies Baswedan.

KSPSI Kawal UU Ciptaker hingga JHT Agar Berpihak kepada Kelompok Pekerja
Indonesia
KSPSI Kawal UU Ciptaker hingga JHT Agar Berpihak kepada Kelompok Pekerja

"Aturan (JHT) ini membuat kita mules membacanya dan mungkin pingsan bila diterapkan. Karena dana tersebut baru bisa cair setelah pekerja berusia 56 tahun walau pekerja di PHK misalnya masih 10 tahun lagi menuju usia pensiun," imbuh Jumhur.

Jokowi Dorong ASEAN-RRT Jalin Kemitraan Saling Menghormati
Indonesia
Jokowi Dorong ASEAN-RRT Jalin Kemitraan Saling Menghormati

Keberhasilan kita membangun kemitraan yang kokoh antara lain akan sangat dipengaruhi bagaimana kita mengelola Laut China Selatan

Aturan Baru, Warga Diminta Cantumkan Golongan Darah di Kartu Keluarga
Indonesia
Aturan Baru, Warga Diminta Cantumkan Golongan Darah di Kartu Keluarga

Masyarakat diminta menginformasikan golongan darahnya kepada pemeritah. Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengajak masyarakat untuk melengkapi data Kartu Keluarga dengan golongan darah.

Tanggapan KSP Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2022 Sebesar 5,44 Persen
Indonesia
Tanggapan KSP Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2022 Sebesar 5,44 Persen

BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2022 sebesar 5,44 persen secara tahunan (year on year).

Sepekan Terakhir, Kasus Harian COVID-19 DIY Terus Menurun
Indonesia
Sepekan Terakhir, Kasus Harian COVID-19 DIY Terus Menurun

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan data penambahan kasus konfirmasi COVID-19 terus mengalami penurunan selama sepekan terakhir.

Kebijakan Tarik Biaya Akses NIK Bakal Diawasi DPR
Indonesia
Kebijakan Tarik Biaya Akses NIK Bakal Diawasi DPR

Kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menarik biaya untuk mengakses Nomor Induk Kependudukan atau NIK sebesar Rp 1.000 mendapatkan sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)