Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Ancaman Pidana Kebebasan Berekspresi Dinilai Masih Terjadi Presiden Joko Widodo - Wapres Ma'ruf Amin. ANTARA FOTO/Setpres-Lukas/foc.

MerahPutih.com - Dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dinilai belum memberikan perlindungan hukum dalam kebebasan berekspresi.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menilai, di era digital saat ini, siapa pun bisa menggunakan haknya untuk berpendapat.

Namun, kondisi tersebut tak jarang memunculkan gesekan. Terutama, saat pendapat itu dianggap menjelekkan reputasi atau mencemarkan nama baik seseorang.

Baca Juga:

Isu Pelanggaran HAM dan Kebebasan Demokrasi Masih Jadi Masalah di Rezim Jokowi-Ma'ruf

“Dalam konteks kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi Komnas HAM ketika menyentuh reputasi dan nama baik didorongnya ke perdata saja, jadi negara tak perlu ikut campur,” terang Anam kepada wartawan, Rabu (20/10).

Anam memberi contoh tidak semua masyarakat tahu batasan mengemukakan pendapat. Apalagi saat ini, berbagai kelompok masyarakat memiliki gadget dan media sosial.

Ia menuturkan, jika ada pendapat yang dianggap melanggar hukum, pemerintah melalui aparatnya dapat memilih penyelesaian perkara di luar ranah hukum.

“Tidak serta merta lalu dihukum, ada jalan lain untuk memberi sanksi, misalnya dengan pembinaan,” imbuhnya.

Anggota Komnas HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan ???????Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Rabu (9-6-2021). ANTARA/Muhammad Zulfikar
Anggota Komnas HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Rabu (9-6-2021). ANTARA/Muhammad Zulfikar

Tak hanya itu, ia juga mencatat belum ada kasus pelanggaran HAM berat yang diselesaikan.

“Salah satu catatan paling serius yang memang harus diperhatikan Pak Presiden Jokowi adalah penyelesaian pelanggaran HAM berat,” terang Anam.

Anam menerangkan, saat ini pemerintahan Jokowi-Ma’ruf telah separuh periode berjalan.

Sebab tahun 2022 dan 2023 nanti, pemerintah akan disibukkan dengan urusan politik jelang Pemilu 2024.

Baca Juga:

Presiden Jokowi Serahkan Nama Calon Panglima TNI ke DPR Awal November

Sehingga besar harapan, Jokowi dan Ma’ruf Amin bisa menyelesaikan setidaknya satu peristiwa pelanggaran HAM berat.

“Walau kami dengar ada mekanisme yang mau dibangun (pemerintah), tapi bagi kami (penyelesaian) melalui pengadilan HAM,” tegasnya.

Ia yakin, jika pemerintah bisa menyelesaikannya, maka masyarakat akan mengingat bahwa Jokowi adalah presiden yang bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. (Knu)

Baca Juga:

Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Kondisi Politik Nasional Memburuk

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Segera Beberkan Tersangka Baru Kasus Kebakaran Lapas Tangerang
Indonesia
Polisi Segera Beberkan Tersangka Baru Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Polda Metro Jaya akan akan mengungkap hasil gelar perkara tahap 2 kasus kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten.

Bersandar di Riau, 4 ABK Warga India Positif COVID-19
Indonesia
Bersandar di Riau, 4 ABK Warga India Positif COVID-19

Sebelumnya, kapten kapal tersebut juga sudah dinyatakan positif terpapar COVID-19 dengan kondisi "sedang menuju berat". Yang bersangkutan telah pun mendapatkan perawatan khusus di salah satu rumah sakit di Kota Pekanbaru.

BPIP Minta Anies Siapkan Solusi Atasi Banjir di Jakarta
Indonesia
BPIP Minta Anies Siapkan Solusi Atasi Banjir di Jakarta

Menurut Benny, seharusnya Gubernur DKI, Anies Baswedan bisa memprediksi dan menyiapkan solusi untuk mengatasi masalah banjir ini.

Identifikasi Jenazah, Tim DVI Minta Keluarga Korban Sriwjaya Bersabar
Indonesia
Identifikasi Jenazah, Tim DVI Minta Keluarga Korban Sriwjaya Bersabar

Sampai Selasa (12/1) pukul 11.00 WIB, Tim Disaster Victim Identification (DVI) Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Raden Said Sukanto, telah menerima menerima 56 kantong jenazah dan juga delapan kantong properti.

Pengetatan Mudik Berakhir, Level Operasional Bandara Dinaikkan
Indonesia
Pengetatan Mudik Berakhir, Level Operasional Bandara Dinaikkan

Bandara dapat menetapkan level operasional masing-masing, apakah Normal, Slowdown atau Minimum, untuk menciptakan resilient operation, agility operation, dan lean operation.

Program Laptop Merah Putih Jangan Sampai Bernasib Seperti 1Bestarinet Malaysia
Indonesia
Program Laptop Merah Putih Jangan Sampai Bernasib Seperti 1Bestarinet Malaysia

Pemerhati pendidikan Vox Point Indonesia, Indra Charismiadji, menilai program pengadaan laptop merah putih senilai Rp 17 triliun tersebut tidak akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan Indonesia

Polri Koordinasi dengan MA Pindahkan Irjen Napoleon ke Lapas Cipinang
Indonesia
Polri Koordinasi dengan MA Pindahkan Irjen Napoleon ke Lapas Cipinang

Polri masih menunggu hasil keputusan dari MA

Capaian Vaksinasi COVID-19 Kota Bandung Baru Mencapai 41,3 Persen
Indonesia
Capaian Vaksinasi COVID-19 Kota Bandung Baru Mencapai 41,3 Persen

Capaian vaksinasi COVID-19 Kota Kembang baru 41,3 persen dari target sasaran 1,9 juta penduduk Kota Bandung.

Muncul Wacana Presiden Tiga Periode, Pengamat: Jokowi Akan Dijadikan Seperti Soeharto
Indonesia
Muncul Wacana Presiden Tiga Periode, Pengamat: Jokowi Akan Dijadikan Seperti Soeharto

Godaan pemimpin-pemimpin Jawa adalah merajakan dirinya lewat kultus individu