Dua Sekretariat PDIP Dilempar Molotov, Hasto: Rapatkan Barisan Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. (ANTARA/HO-DPP PDIP)

Merahputih.com - PDI Perjuangan (PDIP) mengecam keras aksi pelemparan 3 tiga buah bom molotov di Sekretariat Pengurus Anak Cabang (PAC) Megamendung dan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDIP diinstruksikan untuk tetap tenang menyikapi aksi ini.

“Terus rapatkan barisan dan memegang teguh nilai Satyam Eva Jayate, bahwa kebenaranlah yang akan menang,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto kepada para wartawan, Rabu (29/7).

Baca Juga:

Gibran dan Dhito Diprediksi Lawan Kotak Kosong, Ini Respons PDIP

PDIP menegaskan perbuatan ini adalah sebuah tindakan pengecut dan juga memiliki motif ideologis. Serangan ke kantor PAC tersebut juga disebut sebagai serangan atas demokrasi, serangan terhadap kemanusiaan, dan serangan atas tatanan kehidupan masyarakat yang mendambakan hidup tenteram.

Tindakan teror tidak boleh dibiarkan terjadi, apalagi Indonesia adalah negara hukum. Di sisi lain, Bangsa Indonesia memiliki falsafah hidup yakni Pancasila.

“Masyarakatnya hidup rukun, penuh toleransi dan mendambakan keharmonian hidup. Karena itulah mereka yang telah mengganggu ketentraman masyarakat harus ditindak, dan hukum tidak boleh kalah dengan berbagai bentuk aksi teror yang anti ketuhanan dan anti kemanusiaan tersebut,” ungkapnya.

PDIP sangat kokoh di dalam memegang teguh Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Kebinnekaan Indonesia.

“Karena itulah terhadap aksi teror tersebut, tidak akan pernah menyurutkan semangat juang kami. Terlebih atas penghormatan masyarakat Indonesia yang menempatkan PDIP sebagai Partai Nasionalis Soekarnois. PDIP merupakan partai grass roots, tidak kenal mundur dan takut,” tuturnya.

Menurut Hasto, keteguhan sikap Partai dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara telah teruji.

PDI Perjuangan memiliki akar sejarah kuat dengan PNI yang telah berjuang jauh sebelum republik ini berdiri. Partai juga selalu menjawab tantangan sejarah dan merumuskan jawaban sesuai amanat penderitaan rakyat.

"Untuk itu seluruh kekuatan grass roots Partai agar tetap tenang, terus bekerja keras dan membantu rakyat di dalam ikut menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat, tanpa kecuali,” imbuhnya.

Pecahan bom molotov di Sekretariat PAC PDI Perjuangan yang berlokasi di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa Barat pascapelemparan bom, Rabu (29/7/2020). (ANTARA/HO-Istimewa)

Ketua DPP PDIP Said Abdullah meminta jajaran DPC PDIP Bogor untuk segera melaporkan kasus pelemparan bom molotov di kantor DPC Bogor ke kepolisian agar cepat diproses hukum.

Menurut Said, siapa pun pelaku tindakan kriminal, partai harus mengajukan proses hukum, sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Siapapun tidak boleh main hakim sendiri. Saya menyarankan agar jajaran DPC partai di Bogor untuk membuat laporan polisi sebagai pintu masuk menempuh jalur hukum," kata Said kepada wartawan.

Ia mengatakan publik tak perlu berspekulasi dan ikut menjaga ketertiban dan keamanan di mana pun. "Sekali lagi kita negara hukum karenanya kami percayakan kepada aparat hukum," katanya.

Kabidhumas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Saptono Erlangga, mengatakan, mereka sedang menyelidiki identitas pelaku pelemparan bom molotov ke Kantor Perwakilan Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan, di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.

"Belum diketahui [pelakunya], kita masih selidiki," kata Erlangga.

Ia pun masih menyelidiki jumlah pelaku pelemparan bom molotov itu. Sejauh ini, laporan yang ia himpun yakni pelemparan bom terjadi sebanyak tiga kali. "Ada tiga kali pelemparan, yang pertama mengenai kaca rumah, kemudian di garasi, kemudian lagi di dinding rumah yang bersangkutan," kata dia.

Dia mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 02.30 WIB, Selasa dini hari. Namun, peristiwa itu baru diketahui pada pukul 06.00 WIB oleh penghuni kantor sekaligus rumah itu, yakni Wakil Ketua PAC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor, Rosenfield Panjaitan.

Baca Juga

Pidato Lengkap Jengkelnya Jokowi Pada Menteri Saat Rapat Kabinet

Dari tempat kejadian, Erlangga mengatakan, polisi menemukan pecahan botol kaca yang diduga sebagai bom molotov itu. Kemudian sejumlah dinding dan kaca di rumah tersebut nampak hangus akibat bom molotov itu.

"Kita masih mendalami, dari Polres Bogor juga masih mengecek, tentunya kita melakukan juga pemeriksaan kepada pemilik rumah," kata dia.

Menurut dia, di rumah itu terdapat kamera CCTV yang telah diperiksa polisi dan dia memastikan tidak ada korban atas pelemparan bom molotov itu. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Djoko Tjandra Digarap Kejaksaan, Polri Fokus Bongkar Dugaan Keterlibatan Jenderal
Indonesia
Djoko Tjandra Digarap Kejaksaan, Polri Fokus Bongkar Dugaan Keterlibatan Jenderal

"Proses untuk saudara Djoko di Kejaksaan yang tentunya akan menindaklanjuti," kata Listyo

Tak Sampai Seminggu, Ini Yang Dilakukan Djoko Tjandra di Indonesia
Indonesia
Tak Sampai Seminggu, Ini Yang Dilakukan Djoko Tjandra di Indonesia

Kompolnas mendapat informasi, bahwa Brigjen Prasetyo Utomo menggunakan komputer sendiri dalam membuat surat jalan tersebut. Yang bersangkutan, memiliki niat memperkaya diri sendiri.

255 Ribu Orang Berhasil Sembuh dari Corona
Indonesia
255 Ribu Orang Berhasil Sembuh dari Corona

Pemerintah kembali mengumumkan adanya penambahan jumlah pasien positif COVID-19 yang dinyatakan sembuh.

Luhut Perintahkan BPJS Kesehatan Percepat Klaim Perawatan Pasien COVID-19
Indonesia
Luhut Perintahkan BPJS Kesehatan Percepat Klaim Perawatan Pasien COVID-19

Dari 1906 RS penyelenggara pelayanan COVID- 19 di seluruh Indonesia, hanya 1356 Rumah Sakit yang sudah mengajukan klaim. Sisanya sebanyak 550 RS belum mengajukan klaim.

Kantor TNI dan Polri Diusulkan Jadi Tempat Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Kantor TNI dan Polri Diusulkan Jadi Tempat Vaksinasi COVID-19

Penggunaan kantor-kantor milik TNI dan Polri tersebut bisa digunakan sebagai langkah pencegahan

Minta Warga Disiplin, TNI-Polri: Kita Lawan Musuh yang tak Terlihat
Indonesia
Minta Warga Disiplin, TNI-Polri: Kita Lawan Musuh yang tak Terlihat

Hal inilah yang diindikasi sebagai faktor masih adanya pertambahan jumlah pasien positif corona.

Kemenkes Pastikan Tidak Buru-buru Beri Sanksi Pada Penolak Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Kemenkes Pastikan Tidak Buru-buru Beri Sanksi Pada Penolak Vaksinasi COVID-19

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Wabah, ada beberapa sanksi seperti kurungan satu tahun atau pun enam bulan, serta denda Rp500 ribu hingga Rp1 juta.

Pemprov DKI Larang Pejalan Kaki Nongkrong di 32 Kawasan CFD
Indonesia
Pemprov DKI Larang Pejalan Kaki Nongkrong di 32 Kawasan CFD

Syafrin Liputo mengingatkan agar para pejalan kaki yang datang harus terus bergerak layaknya pesepeda.

Ibadah Haji 2021, Menag Gus Yaqut: Skenario Pembatasan Pemberangkatan Disiapkan
Indonesia
Ibadah Haji 2021, Menag Gus Yaqut: Skenario Pembatasan Pemberangkatan Disiapkan

Kementerian Agama (Kemenag) telah menyiapkan sejumlah sekenario dalam menyambut ibadah haji 2021.

Hapus Pasal Migas di UU Ciptaker, Kemsesneg Dinilai Langgar UU
Indonesia
Hapus Pasal Migas di UU Ciptaker, Kemsesneg Dinilai Langgar UU

"Mungkin pelanggaran UU, karena menghapus pasal UU di luar forum resmi yang diatur konstitusi," kata Peneliti Formappi Lucius Karus