Dua Putri Keraton Yogyakarta Napak Tilas 266 Tahun Perjanjian Giyanti di Karanganyar GKR Mangkubumi dan Bupati Juliyatmono napak tilas Perjanjian Giyanti di Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar l, Jawa Tengah, Sabtu (13/2). Foto: MP/Ismail

MerahPutih.com - Tepat tanggal 13 Februari 1755 kolonial Belanda memecah dua tanah Jawa menjadi dua kerajaan Keraton Kasultanan Yogyakarta dan Keraton Kasunanan Surakarta, dalam Perjanjian Giyanti.

Peringatan 266 Tahun Perjanjian Giyanti, yang diselenggarakan di situs Perjanjian Giyanti, Dusun Kerten, Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar l, Jawa Tengah, Sabtu (13/2).

Baca Juga

8 Bulan Ditutup, Objek Wisata Keraton Surakarta Dibuka dengan Protokol Kesehatan Ketat

Kedua putri Keluarga Keraton Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi (putri Sulung Sultan HB X) dan Gusti Kanjeng Ratu Condrokirono (putri kedua) hadir langsug dalam napak tilas Perjanjian Giyanti.

"Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) merupakan peristiwa sejarah yang harus dilestarikan dan diketahui generasi bangsa," ujar GKR Mangkubumi.

Turut mendampingi GKR Mangkubumi, Paniradya Pati Keistimewaan Aris Eko Nugroho dan Koordinator Sekber Keistimewaan DIY Widihasto Wasana Putra. Karena untuk pertama kalinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat bersama Paniradya Keistimewaan DIY dan Sekber Keistimewaan DIY ikut ‘nyawiji’ dalam peringatan tersebut

GKR Mangkubumi dan Bupati Juliyatmono napak tilas Perjanjian Giyanti di Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar l, Jawa Tengah, Sabtu (13/2).
GKR Mangkubumi dan Bupati Juliyatmono napak tilas Perjanjian Giyanti di Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar l, Jawa Tengah, Sabtu (13/2). Foto: MP/Ismail

Napak tilas peringatan dilakukan kirab tumpeng, pembacaan geguritan, doa dan penanaman Pohon Sawo Kecik di area situs oleh GKR Mangkubumi dan Bupati Karanganyar, Juliyatmono.

Dikatakannya, dengan Perjanjian Giyanti tanah Jawa menjadi dua bagian, yakni wilayah Kerajaan Mataram Islam yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Dalam perjanjian tersebut wilayah nagari Ngayogyakarta Hadiningrat tidak besar.

"Kami menyebutnya hanya ‘sak megaring payung (tidak besar). Perlu upaya bersama untuk melestarikan sejarah ini (Perjanjian Giyanti) pada generasi muda,” kata Mangkubumi.

Ia mengatakan lokasi Perjanjian Giyanti di Karanganyar ini bisa jadi tempat belajar para generasi muda akan adanya sejarah besar adanya dua kerajaan di Jawa.

Baik pengembangan situs/tempat Perjanjian Giyanti maupun pengetahuan yang bisa menjadi rujukan para generasi muda belajar sejarah Perjanjian Giyanti. Keraton Yogyakarta bersama Paniradya Keistimewaan sedang menata Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat seperti dahulu dibangun oleh HB I.

"Kami berharap pengembangan Situs Perjanjian Giyanti selaras dengan penataan Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Sejarah tidak boleh dilupakan," tandasnya

Bupati Juliyatmono menambahkan pihaknya mengapresiasi upaya Keraton Yogyakarta dan Paniradya Keistimewaan akan mengembangkan tempat Perjanjian Giyanti sebagai situs budaya. Hal ini akan bersinergi dengan Pemda Karanganyar dalam hal perawatan.

"Situs ini akan dikelola kedua belah pihak menjadi tempat belajar sejarah, khususnya sejarah Perjanjian Giyanti. Bentuknya bisa seperti museum dilengkapi bukti-bukti sejarah penunjang (Perjanjian Giyanti)," tutup Juliyatmono. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Keraton Yogyakarta Gelar Pameran Peninggalan Sri Sultan HB II

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KAI Daop 1 Operasikan Tiga Kereta Lokal, Ini Syarat Calon Penumpang
Indonesia
KAI Daop 1 Operasikan Tiga Kereta Lokal, Ini Syarat Calon Penumpang

Setelah berhenti beroperasi cukup lama selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), tiga kereta lokal di wilayah KAI Daop 1 akhirnya kembali beroperasi.

Kapolres Jakpus Bawa Ribuan Aparat Jaga Sidang Vonis Banding Rizieq
Indonesia
PKS: Menteri Saja Bingung Jelaskan PPKM Berlevel, Apalagi Rakyat
Indonesia
PKS: Menteri Saja Bingung Jelaskan PPKM Berlevel, Apalagi Rakyat

"Mungkin hanya di Indonesia sering berganti istilah, dari PSBB, kemudian wacana New Normal, kemudian berubah PPKM, ada PPKM Mikro, PPKM Darurat dan PPKM berlevel," kata Sukamta

Kejati NTT Tetapkan Bupati Manggarai Barat Tersangka Korupsi Aset Tanah di Labuan Bajo
Indonesia
Kejati NTT Tetapkan Bupati Manggarai Barat Tersangka Korupsi Aset Tanah di Labuan Bajo

Kejati NTT menetapkan Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula bersama 15 orang lainnya sebagai tersangka korupsi pengelolaan aset tanah di Labuan Bajo.

Digitalisasi Bisa Jadi Jalan Keluar dari Middle Income Trap
Indonesia
Digitalisasi Bisa Jadi Jalan Keluar dari Middle Income Trap

Mendukung upaya adopsi teknologi digital, pemerintah berencana membangun infrastruktur digital dengan perluasan 4G di seluruh desa yang belum terjangkau 4G

 BREAKING: Rizieq Resmi Tersangka Kasus Kerumunan Hajatan Anaknya
Indonesia
BREAKING: Rizieq Resmi Tersangka Kasus Kerumunan Hajatan Anaknya

Dijerat Pasal 93 tentang kekarantinaan kesehatan di tengah Pandemi COVID-19.

Keluar Izin Vaksin Lansia, Wapres Tunggu Rekomendasi Dokter Kepresidenan
Indonesia
Keluar Izin Vaksin Lansia, Wapres Tunggu Rekomendasi Dokter Kepresidenan

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menunggu rekomendasi dari tim kokter kepresidenan terkait penyuntikan vaksin COVID-19 buatan Sinovac.

PPAI Hadir Beri Jaminan Perlindungan Kesetaraan Hukum Bagi Pengemudi Aplikasi
Indonesia
PPAI Hadir Beri Jaminan Perlindungan Kesetaraan Hukum Bagi Pengemudi Aplikasi

Taradipa & Partners Lawfirm bersama Forum Go Partner Indonesia dan di dukung oleh Yayasan Kasih Keadilan Bangsa dan PERADI BERSATU mendirikan Perhimpunan Pengemudi Aplikasi Indonesia (PPAI).

KPK Cecar Istri Rudy Hartono Iskandar Soal Pengadaan Tanah di Munjul
Indonesia
KPK Cecar Istri Rudy Hartono Iskandar Soal Pengadaan Tanah di Munjul

KPK mencecar Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene soal proses pengadaan dan pembayaran tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, tahun 2019.

BMKG Pastikan Gempa di Malang Bukan Gempa Megathrust
Indonesia
BMKG Pastikan Gempa di Malang Bukan Gempa Megathrust

"Gempa ini bukan gempa megathrust karena pusatnya tidak berada pada bidang kontak antarlempeng, tetapi berada bawah zona megathrust yaitu pada bagian lempeng yang sudah mulai menukik yang dikenal sebagai zona Benioff," ucap Koordinator Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono