Dua Putri Keraton Yogyakarta Napak Tilas 266 Tahun Perjanjian Giyanti di Karanganyar GKR Mangkubumi dan Bupati Juliyatmono napak tilas Perjanjian Giyanti di Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar l, Jawa Tengah, Sabtu (13/2). Foto: MP/Ismail

MerahPutih.com - Tepat tanggal 13 Februari 1755 kolonial Belanda memecah dua tanah Jawa menjadi dua kerajaan Keraton Kasultanan Yogyakarta dan Keraton Kasunanan Surakarta, dalam Perjanjian Giyanti.

Peringatan 266 Tahun Perjanjian Giyanti, yang diselenggarakan di situs Perjanjian Giyanti, Dusun Kerten, Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar l, Jawa Tengah, Sabtu (13/2).

Baca Juga

8 Bulan Ditutup, Objek Wisata Keraton Surakarta Dibuka dengan Protokol Kesehatan Ketat

Kedua putri Keluarga Keraton Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi (putri Sulung Sultan HB X) dan Gusti Kanjeng Ratu Condrokirono (putri kedua) hadir langsug dalam napak tilas Perjanjian Giyanti.

"Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) merupakan peristiwa sejarah yang harus dilestarikan dan diketahui generasi bangsa," ujar GKR Mangkubumi.

Turut mendampingi GKR Mangkubumi, Paniradya Pati Keistimewaan Aris Eko Nugroho dan Koordinator Sekber Keistimewaan DIY Widihasto Wasana Putra. Karena untuk pertama kalinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat bersama Paniradya Keistimewaan DIY dan Sekber Keistimewaan DIY ikut ‘nyawiji’ dalam peringatan tersebut

GKR Mangkubumi dan Bupati Juliyatmono napak tilas Perjanjian Giyanti di Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar l, Jawa Tengah, Sabtu (13/2).
GKR Mangkubumi dan Bupati Juliyatmono napak tilas Perjanjian Giyanti di Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar l, Jawa Tengah, Sabtu (13/2). Foto: MP/Ismail

Napak tilas peringatan dilakukan kirab tumpeng, pembacaan geguritan, doa dan penanaman Pohon Sawo Kecik di area situs oleh GKR Mangkubumi dan Bupati Karanganyar, Juliyatmono.

Dikatakannya, dengan Perjanjian Giyanti tanah Jawa menjadi dua bagian, yakni wilayah Kerajaan Mataram Islam yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Dalam perjanjian tersebut wilayah nagari Ngayogyakarta Hadiningrat tidak besar.

"Kami menyebutnya hanya ‘sak megaring payung (tidak besar). Perlu upaya bersama untuk melestarikan sejarah ini (Perjanjian Giyanti) pada generasi muda,” kata Mangkubumi.

Ia mengatakan lokasi Perjanjian Giyanti di Karanganyar ini bisa jadi tempat belajar para generasi muda akan adanya sejarah besar adanya dua kerajaan di Jawa.

Baik pengembangan situs/tempat Perjanjian Giyanti maupun pengetahuan yang bisa menjadi rujukan para generasi muda belajar sejarah Perjanjian Giyanti. Keraton Yogyakarta bersama Paniradya Keistimewaan sedang menata Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat seperti dahulu dibangun oleh HB I.

"Kami berharap pengembangan Situs Perjanjian Giyanti selaras dengan penataan Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Sejarah tidak boleh dilupakan," tandasnya

Bupati Juliyatmono menambahkan pihaknya mengapresiasi upaya Keraton Yogyakarta dan Paniradya Keistimewaan akan mengembangkan tempat Perjanjian Giyanti sebagai situs budaya. Hal ini akan bersinergi dengan Pemda Karanganyar dalam hal perawatan.

"Situs ini akan dikelola kedua belah pihak menjadi tempat belajar sejarah, khususnya sejarah Perjanjian Giyanti. Bentuknya bisa seperti museum dilengkapi bukti-bukti sejarah penunjang (Perjanjian Giyanti)," tutup Juliyatmono. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Keraton Yogyakarta Gelar Pameran Peninggalan Sri Sultan HB II

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kenaikan Kasus COVID-19 Pasca-Libur Lebaran Capai 381 Persen
Indonesia
Kenaikan Kasus COVID-19 Pasca-Libur Lebaran Capai 381 Persen

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menyebut lonjakan kasus positif pasca-periode libur Idulfitri menunjukkan kenaikan hingga 381 persen.

Max Sopacua Sebulan Bertarung Lawan Kanker di 2 RS, Istirahat Terakhir di Ciomas
Indonesia
Max Sopacua Sebulan Bertarung Lawan Kanker di 2 RS, Istirahat Terakhir di Ciomas

Max Sopaccua sempat dirawat di dua rumah sakit berbeda sembelum akhirnya meninggal.

Penyebab Tabung Oksigen Melonjak karena Banyak Permintaan dari Perorangan
Indonesia
Penyebab Tabung Oksigen Melonjak karena Banyak Permintaan dari Perorangan

Pelaku industri tabung gas oksigen kebanjiran pesanan di tengah peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi beberapa waktu terakhir

Gerindra Ogah Ikutan Wacana Tunda Pemilu, Fokus Jadikan Prabowo Presiden
Indonesia
Gerindra Ogah Ikutan Wacana Tunda Pemilu, Fokus Jadikan Prabowo Presiden

Perpanjangan masa jabatan Presiden bisa berpotensi menuju pada kekuasaan yang absolut dan merusak.

Fadli Zon Positif COVID-19 Setelah Dua Kali Divaksin
Indonesia
Fadli Zon Positif COVID-19 Setelah Dua Kali Divaksin

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) ini memberitahukan informasi ini melalui akun Twitter-nya, Minggu (30/5) malam.

Kritik Sikap Jokowi Soal Novel Baswedan Cs, Pengamat: yang Korupsi Kan yang Berkuasa
Indonesia
Kritik Sikap Jokowi Soal Novel Baswedan Cs, Pengamat: yang Korupsi Kan yang Berkuasa

Kita sudah tahu ada fakta bagaimana hasil Komnas HAM terkait TWK itu

Puluhan Calon Penumpang KRL Terpapar COVID-19
Indonesia
Puluhan Calon Penumpang KRL Terpapar COVID-19

Pelacakan terhadap warga positif COVID-19 terus dilakukan. Salah satunya di stasiun Kereta Rel Listrik (KRL).

Pertamina Jelaskan Alasan Naikkan Harga Pertamax Jadi Rp 12.500 Per Liter
Indonesia
Pertamina Jelaskan Alasan Naikkan Harga Pertamax Jadi Rp 12.500 Per Liter

PT Pertamina (Persero) menaikkan harga jual bahan bakar minyak nonsubsidi jenis Pertamax dari Rp 9.000 menjadi Rp 12.500 per liter, mulai 1 April 2022.

PDIP Sebut Kunjungan Anies ke Eropa untuk Jalan-jalan
Indonesia
PDIP Sebut Kunjungan Anies ke Eropa untuk Jalan-jalan

Pada Selasa (10/5) kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan bertolak dalam kunjungan ke negara Eropa, yakni Inggris, Perancis, dan Jerman.

Perpanjangan Merek Setelah 10 Tahun Dikenai PNBP Dua Kali Lipat
Indonesia
Perpanjangan Merek Setelah 10 Tahun Dikenai PNBP Dua Kali Lipat

Meskipun hanya dilindungi selama kurun waktu 10 tahun, perlindungan merek barang dan jasa tersebut dapat diperpanjang enam bulan sebelum masa perlindungan berakhir.