Dua Polisi Penembak Laskar FPI Divonis Bebas Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan putusan untuk dua polisi terdakwa kasus "unlawful killing" terhadap anggota FPI di Jakarta, Jumat (18/3). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

MerahPutih.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang vonis kasus pembunuhan sewenang-wenang (unlawful killing) terhadap anggota Front Pembela Islam (FPI), Jumat (18/3).

Pada sidang tersebut, dua terdakwa yakni Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda Mohammad Yusmin Ohorella divonis bebas.

Baca Juga

Reaksi Santai Munarman eks FPI Dituntut 8 Tahun Bui

“Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, menyatakan perbuatan terdakwa Fikri Ramadhan dan Yusmin Ohorella sebagai dakawan primer dalam rangka pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas. Tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pembenaran dan pemaaf," kata hakim ketua Muhammad Arif Nuryanta saat membacakan vonis di PN Jakarta Selatan, Jumat (18/3).

Briptu Fikri Ramadhan dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam kasus Km 50 akan tetapi dalam rangka pembelaan terpaksa lantaran korban melawan.

"Mengadili, menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai dakwaan primer penuntut umum, menyatakan perbuatan Terdakwa Fikri Ramadhan dan M Yusin melakukan tindak pidana dakwaan primer dalam rangka pembelaan terpaksa melampaui batas,"jelas Muhammad Arif.

Hakim menyebut, mereka tak dapat dipidana. "Menyatakan tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pembenaran dan pemaaf," kata Muhammad Arif Nuryanta.

Baca Juga

Dua Polisi Penembak Laskar FPI Dituntut 6 Tahun Bui

Hakim juga meminta agar mereka dilepas dari tuntutan hukum dan memulihkan hak dan martabatnya.

"Atas putusan tersebut baik terdakwa maupun penuntut umum punya hak sama sebagaimana ditentukan UU. Apakah hak tersebut mau disampaikan sekarang atau nanti?," tanya hakim.

Pengacara kedua terdakwa Henry Yosodiningrat mengaku menerima putusan itu. Sementara, Jaksa mengaku tengah pikir.

Sebelumnya, Ipda M Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan dituntut jaksa 6 tahun penjara terkait perkara ini. Jaksa meyakini keduanya bersalah melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam kasus Km 50.

Ipda M Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan diyakini jaksa melanggar Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Diketahui, Ipda M Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan didakwa melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam kasus Km 50.

Kedua polisi Ditreskrimum Polda Metro itu sebenarnya didakwa bersama seorang lagi, yaitu Ipda Elwira Priadi, tetapi yang bersangkutan meninggal dunia karena kecelakaan. (Knu)

Baca Juga

Hakim Setuju Sidang Polisi Penembak Laskar FPI Selanjutnya Langsung Vonis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Benarkah PPKM akan Diperketat Saat Ramadan? Begini Jawaban KSP
Indonesia
Benarkah PPKM akan Diperketat Saat Ramadan? Begini Jawaban KSP

Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan pengetatan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak berkaitan dengan momentum keagamaan tertentu

Anies Diminta Fokus Tangani Omicron, PSI: Kasus Turun, Elektabilitas Pasti Naik
Indonesia
Anies Diminta Fokus Tangani Omicron, PSI: Kasus Turun, Elektabilitas Pasti Naik

"Pak Gubernur, kami paham Bapak butuh monumen, JIS dan Formula E. Namun yang terpenting, penanganan ini baik. Omicron turun, elektabilitas Bapak pasti naik," ungkapnya.

DPR Pastikan RUU PKS Bukan Mengatur Kebebasan Berhubungan Badan
Indonesia
DPR Pastikan RUU PKS Bukan Mengatur Kebebasan Berhubungan Badan

Isu sentral yang menjadi fokus RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah terkait kekerasan.

Jakpro Bangun ITF Sunter dengan Uang Pinjaman
Indonesia
Jakpro Bangun ITF Sunter dengan Uang Pinjaman

Belum tahu angkanya karena itu tergantung dari PT SMI-nya

Penundaan Pemilu, IKN Nusantara dan Skema Pemilihan Presiden Dipilih MPR
Indonesia
Penundaan Pemilu, IKN Nusantara dan Skema Pemilihan Presiden Dipilih MPR

"Jika Pemilu mendatang dilaksanakan saat bangunan dasar IKN sudah selesai, maka akan ada kejutan baru berupa skema pemilihan Presiden secara tidak langsung oleh MPR," bebernya.

Kasus COVID-19 di Indonesia Bertambah 3.331 Hari Ini
Indonesia
Kasus COVID-19 di Indonesia Bertambah 3.331 Hari Ini

Tambahan 3.331 kasus baru lebih rendah dibandingkan Kamis (14/7) yang mencapai 3.584. Dengan demikian, total kasus konfirmasi mencapai 6.127.084.

Indonesia Berpeluang Besar dalam Pengembangan Metaverse Dunia
Indonesia
Indonesia Berpeluang Besar dalam Pengembangan Metaverse Dunia

Keunggulan nilai-nilai luhur bangsa dan kearifan lokal membuat Indonesia berpeluang besar dalam pengembangan metaverse dunia.

Kebijakan Berlapis Indonesia Antisipasi Masuknya COVID-19 Varian Omicron
Indonesia
Kebijakan Berlapis Indonesia Antisipasi Masuknya COVID-19 Varian Omicron

Sementara pelaku perjalanan Internasional yang berasal dari negara lainnya, wajib menyertakan tes PCR 3X24 jam sebelum kedatangan

[HOAKS atau FAKTA]: Warga Diminta Isi Bensin Penuh Tangki karena Karyawan Pertamina Mogok
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Warga Diminta Isi Bensin Penuh Tangki karena Karyawan Pertamina Mogok

Beredar pesan berantai di aplikasi WhatsApp berisi imbauan kepada masyarakat untuk mengisi penuh tangki bensin baik mobil maupun motor mulai 27 Desember 2021.

BNPB Tetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat PMK, Berikut 6 Poin Pentingnya
Indonesia
BNPB Tetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat PMK, Berikut 6 Poin Pentingnya

Menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang penetapan status keadaan tertentu darurat penyakit mulut dan kuku