Dua Petinggi ACT Ibnu Khajar dan Hariyana Minta Dibebaskan saat Baca Eksepsi Pegawai beraktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap di Menara 165, Jakarta. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj)

MerahPutih.com - Dua Petinggi Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar dan Hariyana Hermain membacakan nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan penasihat hukum atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Adapun keduanya didakwa melakukan penggelapan dana bantuan untuk keluarga korban kecelakaan Pesawat Lion Air Boeing 737 Max 8 nomor penerbangan JT 610.

Baca Juga:

ACT Hanya Gunakan Rp 900 Juta dari Dana Rp 2 Miliar untuk Bangun Sekolah

Penasihat hukum dua terdakwa berpandangan bahwa surat dakwaan yang telah dibacakan jaksa penuntut umum tidak cermat. Dengan ketidakcermatan tersebut, penasihat hukum kedua terdakwa meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

"Melepaskan terdakwa dari tahanan," kata ketua tim penasihat hukum kedua terdakwa, Wildat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (22/11).

Wildat menjelaskan, dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Ibnu Khajar tak cermat lantaran tidak menguraikan apa peran terdakwa dengan jelas dalam tindak pidana yang didakwakan.

Adapun eks Presiden Yayasan ACT itu didakwa melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Ibnu didakwa bersama Hariyana dan pendiri Yayasan ACT Ahyudin melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penggelapan dana bantuan Boeing.

Menurut penasihat hukum, jaksa penuntut umum sama sekali tidak menguraikan bahkan tidak menyebutkan siapa pelaku lain yang melakukan 'penyertaan' dalam melakukan tindak pidana.

Baca Juga:

Modus Penyelewengan Dana Korban Lion Air di Sidang Perdana Mantan Presiden ACT

Sementara itu, untuk terdakwa Hariyana Hermain, penasihat hukum berpendapat dakwaan jaksa tidak cermat dalam menyebutkan pekerjaan terdakwa.

Adapun pada bagian identitas terdakwa di dalam surat dakwaan disebutkan bahwa pekerjaan Hariyana Hermain adalah karyawan swasta.

Akan tetapi, dalam dakwaan tersebut pekerjaan Hariyana juga disebut sebagai Senior Vice President Operational GIP sekaligus Direktur Keuangan Yayasan ACT.

Menurut penasihat hukum, uraian pekerjaan terdakwa sangat berkaitan erat dengan perbuatan yang didakwakan jaksa.

Apalagi, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara karyawan swasta dengan Direktur Keuangan Yayasan ACT.

"Dengan kelirunya penuntut umum, maka hal ini menunjukan ketidakcermatan penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan bahkan dalam menyebut hal yang sangat sederhana seperti pekerjaan," ujar penasihat hukum kedua terdakwa itu.

Pada sidang perdana kasus dugaan penggelapan dana oleh ACT, JPU mengungkap ke mana larinya dana ahli waris korban Lion Air 610 sebesar Rp 138 miliar.

Dalam surat dakwaan dijelaskan kalau eks Presiden ACT Ahyudin bersama terdakwa lainnya menggunakan dana ahli waris untuk kepentingan pribadi. (Knu)

Baca Juga:

3 Tersangka Penyelewengan Dana ACT Dilimpahkan ke Kejari Jaksel

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA] Militer Indonesia Bantu Ukraina Lawan Rusia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Militer Indonesia Bantu Ukraina Lawan Rusia

Beredar informasi berupa sebuah video di media sosial Youtube bahwa militer Indonesia sudah penuhi jalan-jalan Ukraina untuk melawan Rusia.

Tingkatkan Ketahanan Nasional, Menhan Prabowo Jalin Sinergi dengan Akademisi
Indonesia
Tingkatkan Ketahanan Nasional, Menhan Prabowo Jalin Sinergi dengan Akademisi

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto mengatakan, isu-isu yang berkaitan dengan masalah strategi dan ketahanan nasional diharapkan bisa dilakukan kajian dan dipelajari oleh perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Gibran Siap Kena Sanksi Abaikan Instruksi Mobil Listrik Presiden Jokowi
Indonesia
Gibran Siap Kena Sanksi Abaikan Instruksi Mobil Listrik Presiden Jokowi

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menolak anggaran pengadaan mobil listrik untuk 2023.

Polda Metro Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Kecelakaan Mahasiswa UI
Indonesia
Polda Metro Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Kecelakaan Mahasiswa UI

Polda Metro Jaya membentuk tim pencari fakta terkait kasus kecelakaan yang menewaskan MHA mahasiswa Universitas Indonesia (UI).

Pemerintah Klaim Selalu Memonitor Pendaftaran Kendaraan untuk BBM Bersubsidi
Indonesia
Pemerintah Klaim Selalu Memonitor Pendaftaran Kendaraan untuk BBM Bersubsidi

Deputi Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Montty Girianna, memastikan pemerintah selalu memonitor proses pendaftaran kendaraan roda empat untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

Airlangga Bilang Penanganan PMK di Daerah Berbasis Mikro
Indonesia
Airlangga Bilang Penanganan PMK di Daerah Berbasis Mikro

"Untuk penanganan PMK di daerah akan berbasis level mikro, seperti yang dilakukan dalam penanganan COVID-19, akan diberikan larangan untuk hewan hidup (sapi), untuk bergerak di level kecamatan yang terdampak PMK, atau kita sebut Daerah Merah," kata Airlangga.

[HOAKS atau FAKTA]: Sunscreen Menyebabkan Kanker Kulit
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Sunscreen Menyebabkan Kanker Kulit

Beredar sebuah informasi di Instagram yang mengklaim bahwa sinar matahari tidak dapat menyebabkan kanker kulit, tetapi tabir surya atau sunscreen dan makanan yang kita makan seperti biji-bijian dan vegetable oils lah yang menyebabkan kanker kulit itu sendiri.

Momentum HUT RI, Airlangga Hartarto Resmikan Mini Studio EkonIcon
Indonesia
Momentum HUT RI, Airlangga Hartarto Resmikan Mini Studio EkonIcon

"Saya harap di Ulang Tahun Ke-77 Republik Indonesia, bisa semakin semangat dan dengan Ulang Tahun Ke-56 Kemenko Perekonomian," katanya.

[HOAKS atau FAKTA]: IQ Pria Turun Karena Masturbasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: IQ Pria Turun Karena Masturbasi

Tidak ada cairan serebrospinal dalam kandungan sperma.

KSPI Tolak Putusan PTUN soal UMP Jakarta, Dorong Anies Lakukan Perlawanan
Indonesia
KSPI Tolak Putusan PTUN soal UMP Jakarta, Dorong Anies Lakukan Perlawanan

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tak setuju dengan putusan PTUN Jakarta dengan memenangkan gugatan Apindo terkait UMP DKI.